• Berita
  • Pemkot Bandung Petakan Potensi Konflik selama PPKM Level 4

Pemkot Bandung Petakan Potensi Konflik selama PPKM Level 4

Faktor ekonomi paling dominan menuai konflik. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung merosot hingga -0,14 persen.

Polisi menangkap sejumlah anak muda yang terlibat aksi unjuk rasa menentang PPKM darurat di Bandung, 21 Juli 2021. (Foto: Prima Mulia)

Penulis Bani Hakiki22 Juli 2021


BandungBergerak.idPemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, sebagai pengganti Perwal PPKM Darurat sebelumnya.

Selama PPKM Darurat berlangsung, Badan Kesatuan Kesatuan Politik, Bangsa (Kesbangpol) Kota Bandung menggarisbawahi sejumlah potensi konflik yang muncul di masyarakat, terutama kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha yang terkena aturan pembatasan.

Sekretaris Badan Kesbangpol Inci Dermaga mengakui kebijakan pembatasan ini memang banyak merugikan sektor perekonomian masyarakat. Permasalahannya ada di faktor kurangnya pemenuh kebutuhan hidup dan kesempatan berusaha.

“Perkembangan ekonomi kita memang menurun drastis ya. Kalau menurut data Bappelitbang (Kota Bandung) terbaru itu, LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kita ada di -0,14 persen. Sangat miris,” paparnya dalam pertemuan Bandung Menjawab pada Kamis (22/7/2021) siang.

Namun, ia menegaskan PPKM Darurat tetap penting dijalankan demi mengurangi risiko penularan wabah Covid-19. Masyarakat diharapkan bisa memahami pembatasan kegiatan ini dengan bijak.

Mengantisipasi kemungkinan konflik di masyarakat, Kesbangpol Kota Bandung menggaet sejumlah elemen masyarakat untuk membantu mendukung stabilitas keamanan dan kententraman Kota Bandung. Ada pula tiga forum binaan Kesbangpol yang dikerahkan, di antaranya forum Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Realisasi strategi tersebut berupa sosialisasi dan edukasi yang meliputi ideologi wawasan kebangsaan (Pancasila), pendidikan politik, pembinaan organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi sosial budaya, dan ketahanan nasional serta daerah.

“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Satgas (Satuan Petugas) Covid-19 di tingkat kewilayahan yang akan melaporkan kondisi di lapangan. Pemantauan potensi-potensi konflik juga akan diperketat,” tutur Inci.

Baca Juga: DPRD Jabar: Pemerintah Daerah Harus Punya Strategi Baru agar UMKM Bertahan di Masa PPKM Darurat
Pandemi Covid-19 Bandung Raya: Kematian Tembus lebih dari 2.000 Kasus

Pelanggaran Prokes masih Tinggi

Kesbangpol Kota Bandung mencatat masih tingginya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 di masyarakat. Data gabungan Satgas Covid-19 Kota Bandung menunjukkan, dinamika kenaikan jumah pelanggaran prokes dalam dua bulan terakhir yang kemungkinan masih terus bertambah.

Pada bulan Juni 2021, tercatat sebanyak 2.044 pelanggaran perorangan dan 290 pelanggaran oleh pelaku usaha. Sementara data termutakhir pada 1 hingga 14 Juli 2021 menunjukkan, jumlah pelanggaran perorangan mencapai 1.145 dan pelaku usaha 332.

Untuk mengawal PPKM Level 4, Kesbangpol juga ikut menurunkan sebanyak 50 personel di lapangan yang ikut serta memantau berjalannya PPKM Level 4 berjalan di Kota Bandung. Pihaknya akan melakukan tindakan di tempat, mulai menegur hingga pembubaran di sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan konflik.

Faktor Pemicu Konflik

Pada kesempatan yang sama, Inci memaparkan potensi terjadinya konflik masyarakat juga muncul dari berbagai sektor lainnya. Potensi konflik kemungkinan datang fasilitas dan layanan kesehatan yang belum stabil. Begitu juga di sektor aksesibilitas warga di tengah masih dibatasinya kegiatan ekonomi.

Ada pula pemicu konflik yang datang dari cara penegakan hukum di lapangan oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini biasanya terjadi karena kesalahpahaman antara aparat dan warga yang beraktivitas. Untuk itu, Kesbangpol mendorong setiap personel yang bertugas agar menegakkan aturan dengan cara persuasif dan humanis.

Segala pemicu tersebut akan terakumulasi pada kondisi psikologis masyarakat. Inci mengimbau warga Kota Bandung agar menyikapi sederet konflik yang timbul dalam keadaan tenang.

“Selama pandemi masih berlangsung, ketidakstabilan akan terus berlanjut. Ini menyebabkan potensi konflik yang berkelanjutan. Sifat gotong-royong akan ampuh,” ujarnya.

Salah satu peristiwa lainnya yang mencuat selama PPKM Darurat ialah aksi unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Rabu (21/7/2021). Kesbangpol merilis sekitar 150 orang ditangkap kepolisian dari aksi yang berujung ricuh itu.

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

//