BandungBergerak.id - Forum Advokasi Keterbukaan Informasi, Wakca Balaka, mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi publik yang efektif dan andal tentang pengendalian pandemi Covid-19, termasuk informasi layanan kesehatan yang dapat diakses semua kalangan.

Juru bicara Wakca Balaka, Lasma Natalia, mengatakan saat ini informasi terkait layanan kesehatan yang dapat diakses publik masih tidak efektif.

“Dalam penyediaan akses layanan konsultasi kesehatan bagi warga yang melakukan isoman, mereka masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan,” kata Lasma Natalia, dalam keterangan resminya, Selasa (27/7/2021).

Pemprov Jabar berusaha melayani akses informasi layanan Covid-19 melalui telemedicine. Namun layanan online ini dinilai hanya menjangkau warga yang memiliki internet dan terbatas hanya untuk daerah tertentu saja.

Wakca Balaka juga menyoroti pelayanan kesehatan Puskesmas di Jawa Barat yang sudah melebihi kapasitas. Hal ini berdampak terhadap lambatnya penanganan. Selain itu, ketersediaan ruang IGD rumah sakit, oksigen, dan tempat isoman di luar rumah sakit sulit diakses dan tidak tersedia secara serta merta.  

Selain itu, Wakca Balaka menuntut pemerintah harus menerapkan kebijakan perlindungan harga, khususnya terhadap obat dan alat kesehatan (alkes). Wakca Balaka menyoroti kelangkaan sejumlah alkes, seperti PCR, antigen, oximeter, oksigen medis, tabung gas oksigen yang akhir-akhir ini menjadi keluhan pihak fasilitas kesehatan maupun pasien isoman. Jaminan harga juga diperlukan untuk pangan atau kebutuhan pokok masyarkat.

“Maka pemerintah harus mengendalikan harga supaya tidak terjadinya lonjakan harga bahkan penipuan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah situasi pandemi saat ini,” ungkap Lasma.

Tuntutan lainnya, Wakca Balaka meminta keterbukaan alokasi anggaran. Bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi bagi publik terkait alokasi anggaran berikut perubahan. Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran dan supaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dapat dilaksanakan.

Wakca Balaka menilai, situasi gawat darurat pandemi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan dan gagal ditangani pemerintah. Lonjakan kasus Covid-19 yang berujung pada kematian meningkat drastis. Hingga 26 Juli 2021, data nasional mencatat kasus terkonfirmasi positif covid sebanyak 3.194.733, dengan jumlah meninggal sebesar 84.766 orang. Provinsi Jawa Barat mencatat kasus positif Covid-19 sebanyak 573.437, dengan angka kematian sebesar 8.372 orang.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bandung Raya: Belum Menunjukkan Tanda-tanda Reda
Perwal PPKM Level 4 Kota Bandung, Beberapa Sektor Ekonomi Dilonggarkan

Masyarakat Pedesaan Dinilai belum Paham Aplikasi Pikobar

Telemedicine menjadi salah satu layanan yang ada di laman Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Keberadaan laman data dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan Covid-19 ini dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan, seperti disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto, Sabtu (24/7/2021).

Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, kata Bambang, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab, rogram Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.

Bambang meminta permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi aplikasi Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar.

Selain itu permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.

"Pemprov harus berpikir ulang mengenai aplikasi Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran angka pasien, berapa angka sebenarnya,"ucap Bambang.

"Evaluasi besar harus dilakukan seperti pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa," imbuhnya.

Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti terkait kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien baik yang terpapar Covid-19 maupun pasien non-Covid. Bambang menekankan, bahwa penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penganan pasien terpapar Covid-19, pasien non-Covid pun harus mendapatkan penanganganan.

Pikobar merupakan portal informasi Covid-19 milik Pemprov Jawa Barat. Di portal ini terdapat berbagai layanan, mulai dari data sebaran kasus Covid-19, vaksinasi, layanan telemedicine, layanan obat untuk pasien isoman, layanan kebutuhan oksigen medis, dan lain-lain.

Fitur terbaru dari layanan ini adalah layanan pasien isoman dan Posko Oksigen Jawa Barat (Poskibar). Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengatakan, fitur Isolasi Mandiri digagas untuk memudahkan masyarakat Jawa  Barat yang menjalani isoman dalam mengakses layanan telekonsultasi serta pengajuan paket obat dan multivitamin.

"Selama ini kami melihat tekanan luar biasa pada rumah sakit. Padahal tidak semuanya sebenarnya perlu dirawat di rumah sakit, hanya sekian persen sebenarnya bisa dirawat di luar rumah sakit atau menjalani isoman," kata Ridwan Kamil, saat peluncuran fitur isoman di Gedung Pakuan, dalam keterangan pers, Senin (05/07/2021).

Ridwan Kamil berharap layanan telekonsultasi yang dihadirkan pada Fitur Pikobar Isolasi Mandiri dapat menjadi upaya bersama dalam mengurangi beban fasilitas kesehatan dan rumah sakit di Jawa  Barat.

Informasi kebutuhan oksigen medis juga ada di salah satu fitur Pikobar, yakni Poskibar. Ridwan Kamil menyampaikan seluruh informasi perkembangan pasokan oksigen di Jawa Barat berpusat pada Pikobar.

Tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan oksigen, Poskibar juga mengupayakan pinjaman sarana oksigen antarfasilitas layanan Kesehatan juga antarwarga. Pemda Provinsi Jawa Barat menghimbau warga yang memiliki tabung dan sarana oksigen sedang tidak dipergunakan untuk meminjamkannya ke Posko Oksigen.