• Berita
  • Mahasiswa Bandung Menuntut Penurunan Harga BBM

Mahasiswa Bandung Menuntut Penurunan Harga BBM

Poros Revolusi Mahasiswa Bandung ultimatum 7x24 jam bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM. Kenaikan BBM menyengsarakan rakyat.

Massa dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (6/9/2022). Massa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id)

Penulis Awla Rajul6 September 2022


BandungBergerak.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (6/9/2022). Massa aksi yang datang menyuarakan aspirasinya berasal dari beberapa kampus di Bandung.

Massa mengawali aksinya dengan longmarch dari titik kumpul di Jalan Gelap Nyawang, kemudian menuju ke Jalan Cikapayang dan menutup jalan di bagian depan DPRD Jabar. Massa aksi membawa tulisan-tulisan tuntutan, di antaranya: “BBM Ganti Harga, Rakyat Menderita”, “Pemerintah Elit, Rakyat Sulit”, “BBM Naik Tinggi, Susu Tak Terbeli”.

Perwakilan PRMB, Ilyasa Ali Husni menyampaikan bahwa aksi ini bukan hanya bentuk kritis mahasiswa terhadap kondisi yang sedang terjadi, melainkan juga sebagai bentuk kekesalan dan kemuakkan mahasiswa dan masyarakat sebagai pemilik sah Republik Indonesia.

“Ketika pemerintah sewenang-wenang, ketika ekonomi kita belum pulih, ketika rakyat masih merintih, ketika ketahanan pangan kita sedang krisis, energi, dan lain-lain, pemerintah dengan seenaknya mengeluarkan harga BBM terbaru. Jadi ini merupakan aksi kritik kita terhadap kondisi di Indonesia yang multi-krisis, baik BBM, pangan, dan harga-harga lainnya yang mulai naik,” ungkap mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini.

Ilyas mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan adalah bentuk pantikan terhadap ruang publik. Menurutnya, DPRD Jabar seharusnya malu karena janji mereka ditagih mahasiswa. Mahasiswa juga menyatakan pemerintah yang seharusnya diawasi DPR, telah gagal menjalankan fungsinya menyejahterakan rakyat.

DPRD Jabar menjadi jasaran aksi karena sebagai representsi masyarakat Jawa Barat. Namun DPRD Jabar tidak bisa melakukan tugasnya ketika masyarakatnya merasakan penderitaan, kemiskinan, pengangguran, dan lainnya.

Pada demonstrasi ini, massa aksi menuntut seluruh pimpinan nasional, terutama Presiden Joko Widodo serta pejabat lainnya. Adapun poin-poin yang menjadi tuntutan adalah:

1. Prioritaskan relokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masyarakat, terutama pendaptan dan turunkan angka pengangguran

2. Turunkan harga bbm ke semula dan stabilkan harga kebutuhan bahan pokok

3. Mendesak pemerintah untuk meninjau kembali UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, dan pasal-pasal kontrovesial di RKUHP

4. Menuntut presiden beserta jajarannya untuk bertanggungjawab sesuai sumpah jabatannya dan mendesak lembaga negara lainnya untuk menjalankan pemerintahan sesuai amanah konstitusi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia

5. Jika tidak dilaksanakan dalam waktu 7 x 24 jam, presiden dan jajarannya dinyatakan gagal

Ilyas menjelaskan, aksi ini sebagai pemantik terhadap aksi selanjutnya. Dalam ultimatum 7 x 24 jam tersebut, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan beberapa elemen lainnya, seperti mahasiswa kampus-kampus lain yang ada di Bandung, buruh, tani, masyarakat, dan lainnya untuk melakukan aksi yang lebih besar. Sebab, persoalan BBM ini mempengaruhi segala sektor.

Dalam beberapa hari ini, Poros Revolusi Mahasiswa Bandung akan fokus melakukan komunikasi dan aksi di daerah untuk memantik teman-teman lainnya di Jawa Barat. Setelah itu, pihaknya akan melakukan aksi bersama di DPR RI, Jakarta.

Baca Juga: Mahasiswa: Harga BBM tidak Harus Naik!
Pakar ITB Menyerukan Penghematan BBM
Kenaikan Harga Pertamax Tepat, tapi Jangan Naikkan Pertalite

Massa dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (6/9/2022). Massa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id)
Massa dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (6/9/2022). Massa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id)

Efek Domino dari Kenaikan Harga BBM

Pemerintah telah memutuskan menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu, 3 September lalu. Pertalite menjadi 10.000 rupiah per liter dari 7.650 rupiah per liter, Solar menjadi 6.800 rupiah per liter dari sebelumnya 5.150 rupiah per liter, dan Pertamax menjadi 14.500 rupiah per liter dari sebelumnya 12.500 rupiah per liter.

Mahasiswa International Women University, Hanggini (19), menyebutkan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tidaklah pantas. Sebab masih banyak rakyat kecil yang merasa menderita. Kenaikan harga BBM ini juga akan membuat kenaikan harga lainnya, seperti harga bahan pangan, bahan pokok, dan lainnya.

“Harga BBM ini naik ketika pandemi baru mulai pulih, setelah pulih gitu kan. Jadi menurut saya BBM naik ini memang mencekik rakyat-rakyat kecil,” ungkapnya ketika demonstrasi berlangsung.

Hal senada disampaikan Asri Noviana, mahasiswa STAI Sabili Bandung, yang menyampaikan, jika dihitung kenaikan harga BBM sekitar 2.000 rupiah. Namun, 2.000 rupiah juga tidak bisa dianggap sedikit, karena mobilitas masyarakat yang padat sehingga dampak kenaikan harga BBM akan terasa berat.

“Kenaikan BBM itu akan terasa dan juga keseluruhan efeknya. Angkot sudah naik, ojol juga, semuanya. Dan kita lhiat, BBM ini bukan minyak saja, nanti akan ngaruh juga ke inflasi. Dan karena ini saya perlu bersuara dan hadir di sini,” ungkap Asri, selepas membacakan salah satu puisi dari bukunya tentang Kartini.

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

//