BandungBergerak.id - Tingkat kemiskinan Kota Bandung melambung selama diterpa pagebluk Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menginisasi beragam upaya untuk mengatasinya, tapi banyak warga mengaku belum merasakan dampaknya.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung merilis ada penambahan angka kemiskinan sekitar 3.000 warga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sepanjang tahun 2021. Meningkatnya angka ini terjadi beriringan dengan lonjakan gelombang kedua Covid-19 per Juni-Juli lalu.

Diperkirakan, angka tersebut masih sementara. Sampai saat ini, penghimpunan data kemiskinan masih terus berlanjut di bawah tanggung jawab masing-masing pejabat kewilayahan (kecamatan).

Pemkot Bandung sejatinya memiliki peran dan kewajiban menjawab keluhan warganya. Perlu ada strategi nyata yang bisa berdampak secara signifikan dan efektif menuntaskan berbagai aspirasi dari warga itu sendiri.

Wandi Sunadi (47), seorang kurir pemasok kedelai di bilangan Sukahaji mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan Pemkot sejauh ini belum memberikan dampak jangka panjang bagi warga terdampak Covid-19.

Begitu juga dengan upaya pemerintah pusat. Sebagai contoh, dana bantuan PPKM Rp 1,2 juta kepada para pelaku UMKM yang dinilai tidak menjawab permasalahan ekonomi.

“Kalau yang namanya bantuan mah gak mengenal nilai, bukan soal berapa besar uang bantuan. Apalagi kesempatannya untuk dapatnya juga semua orang beda-beda, padahal kadang banyak lebih butuh dari pada yang udah dapat (bantuan tunai),” ungkap Wandi ketika ditemui di Suka Haji, Kamis (7/10/2021).

Wandi melihat bahwa tidak tuntasnya permasalahan tersebut juga didorong karena ada beberapa ketentuan antuan yang tidak dapat diakses secara merata oleh sebagian warga. Kasus seperti ini banyak ditemui oleh para pendatang yang juga ikut serta memacu roda perekonomian tapi kehabisan modal dan terpaksa gulung tikar selama pagebluk.

Pemkot Bandung sendiri merumuskan ada tiga poin krusial yang perlu ditangani dalam penanganan kemiskinan di tengah pagebluk, yaitu: pelayanan kebutuhan dasar, permasalahan ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Mengatasi ketiganya tidaklah mudah, kerjasama antara data yang dilaporkan warga kepada pemerintah perlu didampingi dengan strategi yang efektif.

Kepala Dinsos Kota Bandung, Tono Rusdiantoro memaparkan ada unsur yang saling tarik-menarik dalam mengatasi kemiskinan akibat pagebluk.

“Di masa pandemi ini, terjadi tarik menarik antara sektor sosial dan perekonomian. Faktornya banyak: kemiskinan, ketenagakerjaan, (kepadatan) tata ruang kota, kesehatan, dan lain-lain,” paparnya kepada Bandungbergerak.id di Taman Dewi Sari, Balai Kota Bandung, Kamis (7/10/2021).

Merujuk hasil perhitungan Badan Pusat Statisik (BPS) Kota Bandung dalam Tabel Dinamis Indikator Kemiskinan tahun 2020, tercatat sebanyak 100.020 warga miskin di Kota Bandung. Pihak Dinsos mengoreksi bahwa angka tersebut meningkat hingga menyentuh sekitar 136 ribu warga. Sementara angkanya terus melambung sekitar 139 ribu sepanjang tahun 2021.

Baca Juga: BAYI-BAYI PANDEMI (1): Rasya dalam Gendongan Ibunya
BAYI-BAYI PANDEMI (2): Sebuah Kekhawatiran tentang Khalista
Data Sebaran Keluarga Miskin dan Sangat Miskin di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung 2019

Kebijakan Berulang, Hasilnya Sama

Pemkot Bandung melalui Dinsos belum lama ini mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat yang dananya mencapai 30 miliar Rupiah dari hasil refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Bansos diterapkan sepanjang Juli-Agustus 2021 lalu dengan sasaran 60 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Bandung. Namun, perhitungan tersebut meleset karena masih banyak warga mengaku tidak menyicip dana bansos. Beberapa di antaranya bahkan tidak dapat bansos sepanjang dua tahun pagebluk.

Tito, seorang warga di bilangan Suka Asih mengaku pesimis dengan berbagai wacana kebijakan yang diupayakan pemerintah. Ia lahir dan tinggal di Kota Bandung, pekerjaannya sehari-harinya mengamen di jalanan tapi belum pernah sekalipun mendapat bansos. 

“Yang (bantuan) PPKM kemarin saya sempet daftar ke kelurahan tapi gagal dapat lagi. Ini kan lucu, bantuan-bantuan kayak gini sudah dari lama kita dengar, malah sampai ada korupsinya segala tapi hasilnya gak ke mana-mana. Terus aja diulang-ulang,” ujarnya ketika ditemui di sebuah perempatan Jalan Peta, Kamis (7/10/2021).

Sementara itu, Dinsos Kota Bandung mengatakan setiap warga yang termasuk ke dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga berhak mendapatkan bansos. Ada 26 kriteria PMKS, termasuk di antaranya pengamen, pengemis, pengangguran, anak jalanan, disabilitas, dan sejumlah jenis lainnya.

Kepala Bidang Pengendalian Data dan Evaluasi Dinsos Kota Bandung, Susatyo Triwilopo menuturkan bahwa peningkatan jumlah PMKS sulit diprediksi selama pagebluk. Menurut data terakhir Dinsos, ada sekitar 2.800 PMKS pada tahun 2019 dengan mayoritas 80 persen di antaranya pengemis dan gelandangan, jumlahnya pun masih terus bertambah hingga kini.

“PMKS dari sisi kuantitas seharusnya menurun, tapi dalam kondisi pandemi fluktuatif. Mereka ini termasuk ke golongan non-DTKS,” tuturnya di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, Kamis (7/10/2021).