Kemudahan Kredit Motor dan Lemahnya Sistem Transportasi Publik Menyumbang Kemacetan di Kota Bandung
Berbagai macam janji program kerja pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Bandung yang selama ini kita dengar terdengar, tidak terealisasi.
Jonathan Chantiago
Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (Unpar)
24 Januari 2023
BandungBergerak.id - Kemacetan di Kota Bandung menjadi topik yang hangat dan banyak dibicarakan dalam beberapa waktu belakangan ini. Banyaknya kerugian seperti waktu yang terbuang sia-sia, capek dijalan, boros bahan bakar, dan semacamnya menjadi alasan mengapa masalah kemacetan ini harus ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Bandung.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Bandung adalah salah satu kota besar dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Fakta bahwa kota Bandung adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Barat membuat sangat banyak pekerja dari berbagai daerah yang mengadukan nasibnya di kota kembang ini. Tentunya banyaknya orang yang beraktivitas di Kota Bandung berbanding lurus dengan kepadatan yang terjadi di tempat umum terutama jalan raya.
Menurut data dari Open Data Jabar, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat sebanyak 16,3 juta unit dengan Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan kendaraan bermotor terbanyak yaitu sebanyak 1,6 juta unit, disusul Kota Bandung dengan 1,5 juta kendaraan bermotor.
Selain dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang sedang melesat di masa setelah pandemi ini, akses kredit motor yang mudah menjadi penyebab utama mengapa kendaraan bermotor semakin hari menjadi semakin banyak dan seperti tidak terkontrol. Banyaknya dealer baik resmi ataupun dealer milik perorangan yang menawarkan pembayaran di muka (DP) sangat murah untuk membawa pulang salah satu unit sepeda motor jenis terbaru. Ditambah karakteristik orang Indonesia yang ingin segala sesuatu terjadi dengan praktis dan murah menjadi salah satu dari sekian banyak alasan mengapa kendaraan bermotor khususnya sepeda motor menjadi barang yang paling banyak diminati oleh hampir setiap orang yang memiliki tingkat tingkat mobilisasi tinggi.
Persyaratan yang dinilai mudah dan angsuran bertahun-tahun yang dinilai tidak terlalu menyulitkan menjadi alasan utama mengapa orang-orang tertarik untuk melakukan kredit sepeda motor. Sebagai contoh, untuk mendapatkan satu unit salah satu jenis motor yang paling diminati oleh berbagai kalangan pada tahun 2022 di suatu bank dengan nasabah aktif terbanyak di Asia Tenggara, kita hanya membutuhkan foto copy KTP, foto kopi tabungan, foto kopi KTP pasangan, foto kopi kartu keluarga serta slip gaji/surat keterangan penghasilan, foto kopi rekening (listrik/telepon/sertifkat rumah) sebagai persyaratan pengajuaanya.
Selain persyarataannya yang dinilai cukup mudah, biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut tergolong cukup terjangkau bagi hampir seluruh nasabah. Dengan DP sebesar 2.502.000 rupiah dan angsuran sebesar 1.303.000 rupiah selama 29 bulan, para nasabah yang melakukan kredit sepeda motor ini sudah dapat membawa pulang satu unit sepeda morot keluaran terbaru.
[baca_juga]
Upaya Pemkot Bandung
Semakin mudahnya masyarakat untuk melakukan kredit sepeda motor dan kian seringnya kemacetan membuat Pemerintah Kota Bandung harus berpikir lebih keras untuk menanggulanginya. Sebenarnya Pemerintah kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung (Dishub Bandung) sudah melakukan berbagai siasat untuk mengatasinya. Wali kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan bahwa mereka memiliki dua cara yaitu jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurai kemacetan.
“Untuk jangka pendek sudah dilakukan, seperti rekayasa jalan. Jangka menengah dan panjang, kita perlu optimalisasi transportasi publik yang sudah ada dan mendorong masyarakat untuk menggunakannya. Kita diskusikan hari ini,” kata Yana Mulyana.
Walaupun pemerintah kota Bandung telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah kemacetan ini, masalah kemacetan tetap tidak terselesaikan dan menjadi raport merah Pemerintah Kota Bandung selama 10 tahun terakhir.
Menurut beberapa warganet, beberapa cara yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Bandung guna mengurai kemacetan ini di antaranya adalah perbaikan sarana transportasi publik. Perbaikan trotoar juga diperlukan agar masyarakat yang ingin berpergian ke tempat yang tidak terlalu jauh lebih memilih berjalan kaki. Selain itu persoalan parkir liar juga harus diregulasi agar menjadi lebih tertata dan tidak ikut menyumbang kemacetan.
Masalah kemacetan yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat memanglah bukan masalah yang baru kita hadapi. Masalah ini sudah terjadi sejak belasan tahun silam. Banyaknya faktor faktor baru seperti kemudahan mengajukan kredit juga menjadi salah satu alasan mengapa semakin lama mengendalikan kemacetan terasa seperti hal yang susah terealisasikan. Berbagai macam janji program kerja pemerintah untuk mengatasi kemacetan yang selama ini kita dengar selama masa kampanye juga terdengar seperti bualan semata.
Kita harus ikut serta untuk mengatasi kemacetan yang ada dengan cara menggunakan transportasi publik dan menjadikan transportasi massal ini tempat yang nyaman untuk digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Dengan berbagai program kerja dan siasat pemerintah serta kesadaran dari seluruh masyarakat, diharapkan masalah kemacetan ini dapat segera diatasi.