BandungBergerak - Kekerasan Orde Baru terekam dalam film dokumenter Tragedi Jakarta (Gerakan Mahasiswa di Indonesia), yang menyoroti keberanian mahasiswa menuntut demokrasi di tengah represi aparat 1998-1999. Film ini menampilkan demonstrasi yang berujung tragedi Semanggi 1 dan 2, serta tuntutan agar Suharto dan keluarga Cendana diadili atas dugaan korupsi dan pelanggaran HAM.

Film tersebut diputar oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis, 6 November 2025, dan menjadi bagian dari rangkaian diskusi berjudul ‘Menolak Lupa, Menegakkan Kemanusiaan: Dua Dekade Luka dan Perlawanan’.

Dirilis 7 Oktober 2002 berdurasi 42 menit, Jakarta Media Syndicate sebagai penggarap film menunjukkan bagaimana aparat bersikap represif terhadap massa aksi, namun mahasiswa tetap menuntut perubahan meski menghadapi ancaman kekerasan. Kamera dokumenter merekam bekas luka para demonstran sebagai bukti keteguhan mereka.

“Dan perjuangan terus berlanjut,” demikian epilog film Tragedi Jakarta (Gerakan Mahasiswa di Indonesia.

Film ini juga menjadi refleksi bagi demonstrasi belakangan di Indonesia, di mana kekerasan dan penangkapan terhadap massa aksi masih terjadi.

“Mengingat perjuangan mahasiswa masa lalu yang memperjuangkan hak demokrasi sangat keras, sehingga sekarang kita bisa menikmati dan melanjutkan perjuangan para pendahulu,” ujar April, moderator acara.

Baca Juga: Janin-janin di Tengah Fragmen Cahaya dan Pabrik
Kaum Hawa Bercerita: Peluncuran Antologi Cerpen Perempuan yang Menulis Langit dari Bandung

Pola Dulu dan Sekarang

Lebih dari dua dekade reformasi, gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota di Indonesia pada akhir Agustus-September. Penanganan aksi oleh aparat masih dilakukan secara represif.

Deti Sopandi, aktivis hukum dari PBHI Jawa Barat yang menjadi pemantik diskusi, mengatakan aksi yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut di puluhan kota itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan dipantik oleh kematian Affan Kurniawan, pengendara ojol yang dilindas mobil rantis Brimob di Jakarta, 28 Agustus 2025.

“Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak dari rakyat,” ungkap Deti. “Eskalasinya semakin meningkat ketika perilaku-perilaku pejabat tidak tidak mencerminkan sebagai pejabat.”

Deti menegaskan bahwa kekerasan aparat terhadap massa aksi di masa lalu maupun sekarang memiliki pola yang sama. Dengan alasan massa melakukan anarkisme, aparat kerap melakukan penangkapan secara acak. Menurutnya, tindakan ini bertujuan menakut-nakuti masyarakat agar enggan berdemonstrasi.

Deti menyoroti bahwa para demonstran yang ditangkap sering distigma sebagai penjahat, perusuh, atau kriminal, padahal unjuk rasa adalah hak warga dalam berdemokrasi.

Meski demikian, Deti menekankan hal terpenting saat ini adalah masyarakat terus bersolidaritas dan menyuarakan keresahan secara bersama.
“Ketakutan itu menular, begitu pun keberanian. Lebih baik kita berkumpul dan saling menguatkan,” tandasnya.

Deti juga mengingatkan pentingnya bersolidaritas untuk demonstran yang ditangkap. Saat ini, PBHI Jabar sedang mendampingi Ve, pria yang sehari-hari tukang galon isi ulang tapi ditangkap dengan tuduhan sebagai perusuh saat demonstrasi Agustus.

Namun PBHI Jabar dan keluarga meyakini bahwa Ve bukan demonstran ataupun perusuh, hal ini dikuatkan keterangan saksi dan tetangga. Deti berharap solidaritas tumbuh untuk Ve dan keluarganya.

***