BandungBergerak.id – Awal tahun di kota selalu datang dengan irama yang bisa ditebak. Kantor pelayanan kembali buka, antrean mulai terbentuk sejak pagi, dan warga berdiri sambil menggenggam map plastik. Ada yang mengurus BPJS, ada yang memperbarui data kependudukan, ada pula yang memastikan urusannya selesai hari itu. Bandung kembali bekerja.

Bagi saya sebagai Tuli, Januari jarang terasa sebagai permulaan. Ia lebih menyerupai pengulangan. Ruang tunggu yang sama, prosedur yang sama, dan sistem yang sejak awal dibangun dengan satu asumsi dasar. Semua orang dianggap bisa mendengar. Di titik ini, pengalaman Tuli sering disalahpahami sebagai persoalan tubuh, padahal yang bekerja sesungguhnya adalah cara sistem mendefinisikan komunikasi yang sah.

Saya duduk di kursi antrean. Nama dipanggil lewat pengeras suara. Cepat, bersahutan, tanpa jeda. Tidak ada layar digital, tidak ada teks berjalan, tidak ada penanda visual. Saya menunggu sambil menebak dan mengamati gerak orang lain. Saya mencoba membaca pola. Di ruang pelayanan publik, saya harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk mengakses informasi paling dasar.

Situasi ini kerap disebut sebagai keterbatasan pendengaran. Penyebutan semacam itu justru mengaburkan persoalan. Masalahnya bukan pada telinga saya, melainkan pada sistem yang sejak awal hanya mengakui suara sebagai alat komunikasi yang sah.

Baca Juga: Kapan Penyandang Disabilitas Bisa Mudah Mengakses Pelayanan Administrasi Pemkot Bandung?
Revitalisasi Halte Bus di Bandung di Mata Pengguna Transportasi Publik, Banyak yang Harus Diperbaiki
Hantu-hantu Malam Tahun Baru dan Kebutuhan Warga Kota Bandung akan Ruang Publik yang Inklusif

Bahasa, Tubuh, dan Normalitas yang Dipaksakan

Dalam kajian budaya Tuli, kondisi semacam ini disebut audisme. Konsep ini diperkenalkan Tom Humphries pada 1975 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas K. Holcomb. Dalam bukunya Introduction to American Deaf Culture yang terbit pada 2013, Holcomb menjelaskan bahwa audisme bukan sekadar sikap merendahkan orang Tuli, melainkan sistem nilai yang menempatkan pendengaran sebagai ukuran utama kecakapan sosial.

Audisme bekerja paling efektif ketika ia tampak netral. Ketika informasi diumumkan lewat suara, hal itu dianggap wajar. Ketika warga Tuli tertinggal, situasi tersebut dibaca sebagai masalah adaptasi pribadi. Di sinilah bahasa memegang peran penting. Menyebut kondisi ini sebagai tunarungu menempatkan persoalan pada apa yang dianggap kurang dari tubuh, seolah komunikasi selalu bermula dari telinga.

Sebaliknya, menggunakan istilah Tuli berarti menggeser titik persoalan. Tuli tidak merujuk pada kehilangan fungsi biologis semata, melainkan pada pengalaman sosial yang dibentuk oleh bahasa visual dan relasi yang berbeda. Penjelasan ini sejalan dengan pemikiran Holcomb yang menempatkan komunitas Tuli sebagai kelompok sosial dengan bahasa, nilai, dan cara hidupnya sendiri, bukan sebagai kumpulan individu dengan defisit medis.

Dengan menggunakan istilah Tuli, ketimpangan dapat dibaca sebagai persoalan struktural. Hambatan muncul bukan karena tubuh tertentu dianggap kurang sempurna, tetapi karena sistem menolak mengakui keberagaman cara berbahasa.

Efisiensi, Negara, dan Pemindahan Beban

Dalam pelayanan publik, efisiensi menjadi mantra. Antrean harus cepat, proses harus singkat, dan waktu harus dihemat. Dalam logika ini, suara dipilih karena dianggap paling murah dan paling praktis. Akses visual diperlakukan sebagai tambahan, bukan sebagai kebutuhan dasar.

Di titik ini, kritik Marxis menjadi relevan. Karl Marx menjelaskan bagaimana sistem sosial cenderung memindahkan beban struktural ke individu agar mekanisme produksi, atau dalam konteks ini birokrasi, tetap berjalan lancar. Ketika sistem gagal mengakomodasi warga Tuli, solusi yang ditawarkan jarang menyentuh desain pelayanan. Yang diminta justru penyesuaian dari individu.

“Datang saja sama pendamping, ya.”
“Tanya orang di sebelah loket.”
“Maaf, saya belum bisa bahasa isyarat”.

Kalimat-kalimat ini terdengar seperti pemakluman. Namun secara struktural, ia menegaskan satu hal. Akses tidak diperlakukan sebagai hak, melainkan sebagai sesuatu yang harus dinegosiasikan. Dalam logika kapitalisme yang dikritik Marx, tubuh yang tidak sesuai dengan standar efisiensi dianggap menghambat alur. Ia ditoleransi, tetapi tidak diakomodasi.

Audisme dan efisiensi bertemu di titik ini. Suara dipertahankan bukan karena paling adil, melainkan karena paling menguntungkan secara sistemik. Tubuh Tuli menjadi pihak yang harus menanggung ongkos dari ketidaksiapan negara.

Hak yang Ada, Tapi Tidak Hadir

Secara hukum, hak atas akses informasi sebenarnya sudah dijamin. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan jelas menyebutkan kewajiban negara dalam menyediakan akses komunikasi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam World Report on Disability tahun 2011 juga menegaskan bahwa hambatan utama penyandang disabilitas bukan kondisi tubuh, melainkan lingkungan yang tidak aksesibel.

Namun di ruang tunggu pelayanan publik, semua itu terasa abstrak. Hukum tidak mengubah cara nama dipanggil. Ia tidak menggeser asumsi dasar tentang siapa yang dianggap mampu mengikuti sistem. Hak hadir sebagai teks, bukan sebagai pengalaman.

Yang jarang dibicarakan adalah kelelahan yang lahir dari situasi ini. Bukan kelelahan karena menunggu lama, melainkan kelelahan karena harus terus waspada. Kelelahan karena tidak pernah benar-benar bisa santai di ruang publik. Dalam kerangka audisme, kelelahan ini bukan kecelakaan, melainkan hasil dari normalisasi pengabaian.

Setiap tahun baru, bahasa perubahan kembali digaungkan. Reformasi birokrasi, peningkatan layanan, dan transformasi digital sering disebut sebagai penanda kemajuan. Namun selama sistem masih dibangun di atas satu jenis tubuh dan satu jenis bahasa, perubahan itu akan berhenti di permukaan.

Saya menulis ini bukan untuk meminta perlakuan khusus. Tulisan ini adalah penolakan terhadap cara berpikir yang keliru sejak awal. Menjadi warga kota tidak seharusnya ditentukan oleh kemampuan mendengar. Menggunakan istilah Tuli adalah bagian dari upaya meluruskan logika tersebut. Yang perlu diperbaiki bukan tubuh, melainkan sistem yang terlalu lama menganggap dirinya netral.

Tahun boleh berganti. Tanpa perubahan cara pandang, sistem akan terus berjalan di tempat. Saya, bersama banyak warga Tuli lainnya, akan tetap duduk di ruang tunggu yang sama dan menunggu bukan hanya giliran, tetapi pengakuan sebagai warga penuh.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB