Baper Politik

Ketika kritik disambut sebagai umpan balik yang bukan ancaman, politik beralih dari sekadar perebutan kekuasaan menuju mekanisme pembelajaran kolektif.

Kiki Esa Perdana

Urang Sunda asli, lahir di Bandung, KTP Cimahi, menaruh perhatian pada budaya populer dan komunikasi politik.

Ilustrasi. Kritik menjadi cermin demokrasi yang sehat. (Ilustrator: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak.id)

22 Januari 2026


BandungBergerak.id – Bicarakan ketakutan akan kritik ini, yang membuat saya seram adalah sebenarnya sudah membudaya di Masyarakat indonesia, hampir semua yang menduduki satu posisi, baik jabatan politik, jabatan bisnis takut akan dikritik, namun yang membedakan di antara semuanya adalah bagaimana menghadapi dan mengatasi kritik tersebut.  Orang menghadapi dan menangani kritik dengan beragam cara, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman hidup, dan ketahanan mental mereka. Di satu sisi, ada respons yang kurang sehat, seperti bersikap defensif dengan menyangkal atau malah menyerang balik si pemberi kritik, yang biasanya berakar dari ego yang rapuh atau rasa tidak aman, sementara di sisi lain ada yang menerima dengan legawa dan mencari solusi bersama akan kritik tersebut, namun sisi yang kedua ini belum saya temukan dalam arena politik.

Menulis ini membuat pikiran saya teringat pada peristiwa, saat masih tinggal di Kawasan dekat Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, kisaran 10 tahun lalu. Pak RW Mulyono (bukan nama asli, red.) diam-diam ketakutan setiap kali melihat tumpukan sampah di belakang Balai RW semakin menggunung, karena kinerja program SAMA (Sampah Tanggung Jawab Bersama), yang dia usulkan sama sekali tidak jelas alurnya dan terbukti gagal. Kritik warga mulai bermunculan, dari bisik-bisik di warung kopi Pak Ujang hingga keluhan di grup WhatsApp, namun dia tanggapi bukan dengan introspeksi, melainkan dengan kemarahan tak jelas: suaranya keras di tengah rapat warga saat ia justru menuduh warganya malas dan tidak disiplin, atau menunjuk-nunjuk pengurus RT sebagai kambing hitam. Pada suatu sore, ketika bau busuk dari sampah yang tak terangkut menyergap seisi kampung dan seorang ibu muda berani menyatakan kecewa, Mulyono justru membalasnya dengan marah di depan umum sambil berkata, "Kalau saya yang salah, silakan ganti saja!", sebuah pertahanan ego yang justru mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang takut dikritik dan lebih memilih mengamuk daripada mendengar dan mencari solusi bersama. Hingga perlahan ia berjalan sendiri di jalanan kampung yang dulu ramah, kini disambut dengan masyarakat yang kecewa, penuh muka kecut.

Baca Juga: Bumerang Politik Gimmick
Zohran Mamdani dan Pelajaran Politik untuk Indonesia
Surat Solidaritas Mengalir untuk Tahanan Politik Bandung

Kritik Politik

Kita bicara serius, dalam undang-undang, kritik politik, dalam bentuk apa pun dilindungi oleh konstitusi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, selama dibicarakan sesuai etika moral yang berlaku, jadi menurut saya, sikap ibu muda tadi tidak apa-apa menyampaikan kritik pada Mulyono karena memang dilindungi konstitusi, yang menjadi masalah besar adalah bagaimana Mulyono menghadapi kritik. Saya kemudian sedikit berfantasi, apalah jadinya jika sesuatu atau seseorang hadir tanpa ada sedikit pun kritik selama dia hidup. Psikologi percaya bahwa sesuatu atau seseorang yang hadir tanpa adanya kritik akan cenderung merasa bahwa apa yang dilakukan sudah benar mutlak, sehingga muncul overconfidence (kepercayaan diri berlebihan), perilaku yang kurang baik dalam berkomunikasi kesearian, bahaya.

Indonesia besar karena kritik, betul. Tan Malaka pernah melakukan kritik keras perundingan Indonesia-Belanda yang dianggapnya "menjual revolusi", atau Sjahrir yang mengkritik pemerintahan Sukarno yang dianggap otoriter, Tjokroaminoto yang mengkritik kaum bangsawan Jawa yang dianggap bekerja sama dengan penjajah, dan tidak lupa juga sastrawan Pram yang mengkritik pemerintahan kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru, kesemuanya membuat negara besar.

Cerita dari Tan Malaka, Tjokroaminoto, Sjahrir, dan Pram tadi, kurang lebih mirip seperti  cerita Mulyono. Kritik yang bagus malah ditanggapi dengan kemarahan, muncul sebuah pertahanan ego yang justru mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang takut dikritik, namun semua pada akhirnya, sadar atau tidak sadar, apalagi dalam konteks kenegaraan, menerima kritik dan menghadapinya dengan kepala dingin malah akan menjadikan negara ini kuat dan besar, negara yang akan melahirkan dialektika yang mematangkan nalar kolektif dan mengerasnya daya tahan negara, ceilehh..

Politik pada hakikatnya seharusnya membuka ruang seluas-luasnya untuk diskusi dan kritik, karena proses demokrasi yang autentik justru tumbuh subur dalam ekosistem pertukaran gagasan yang bebas dan reflektif. Ruang dialog yang inklusif memungkinkan kebijakan publik diuji, diperdebatkan, dan disempurnakan, sehingga tidak terjebak dalam keputusan sepihak, dogmatisme sempit dan ego politik pemimpin yang sangat sangat-sangat besar.

Mekanisme Pembelajaran

Ketika kritik disambut sebagai umpan balik yang bukan ancaman, politik beralih dari sekadar perebutan kekuasaan menuju mekanisme pembelajaran kolektif yang terus-menerus, bukankah pemerintah harus mengajarkan rakyatnya untuk berpolitik dengan benar, dan bukankah kita, negara yang masih newbie dalam berdemokrasi seutuhnya? Jangan lupa, kita baru berdemokrasi seutuhnya baru tahun 1998, tidak selama Inggris, AS, Swiss, dan India yang telah menganut sistem demokrasi dalam bentuk stabil untuk waktu yang lama, sedang kita baru sekitar 28 tahun, dalam manusia usia 28 tahun ini memang sering dianggap sebagai fase peralihan menuju kedewasaan matang, di mana seseorang berada di puncak awal "emerging adulthood". Pada usia ini, kematangan emosional dan kognitif umumnya sudah lebih stabil, pola pikir lebih terstruktur, pengambilan keputusan mulai didasari pertimbangan jangka panjang, dan tanggung jawab sosial semakin nyata, negara pun dapat dikatakan begitu kan? Matang dalam berpolitik, mulai berpikir panjang dan bijak dalam bersikap dan berkebijakan? Atau belum?

Pada akhirnya, politik yang berani dikritik adalah politik yang cukup percaya diri untuk bertransformasi, berubah dan matang dewasa untuk mengakui bahwa kebijaksanaan lahir dari keberagaman perspektif, bukan dari keseragaman paksa. Negara akan menjadi besar dengan kritik, karena kritik itu ibarat vitamin untuk pertumbuhan demokrasi, tanpa disadari, negara yang rajin "diet kritik" justru bisa kekurangan gizi kebijakan dan akhirnya gampang "sakit" karena kebal terhadap koreksi.  

Seperti halnya Tan Malaka dan kawan-kawan tahanan politik lain yang dikasih "hadiah" penjara atau pembuangan sebagai balasan kritik, negara ini akhirnya belajar, lewat drama sejarah yang lebih panjang dari sinetron Tersanjung, Cinta Fitri, dan Tukang Bubur Naik Haji, bahwa kritik itu bukan racun, tapi vaksin yang bikin antibodi kebangsaan makin kebal. Menurut keyakinan saya, janganlah terjebak sebagai entitas yang anti kritik,  biarlah Mulyono yang takut dikritik, kamu jangan.

 

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Ahmad Fikri

COMMENTS

//