BandungBergerak - Sebanyak delapan orang dilaporkan meninggal dan 82 orang masih dinyatakan hilang setelah tanah longsor menimbun permukiman warga di Kampung Pasir Kuning, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Sabtu, 24 Januari 2026. Menurut Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), longsor dipicu hujan deras dan angin kencang yang menerjang permukiman dan merusak sekitar 30 rumah. Bencana terjadi sekitar pukul 02.30 WIB, Sabtu, 24 Januari 2026.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Barat, Yunus, menyampaikan bahwa berdasarkan data per pukul 14.09 WIB, lima orang dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan puluhan warga lainnya masih belum ditemukan dan sedang dalam proses pencarian.

“Korban meninggal terdata lima orang. Untuk warga yang belum ditemukan masih dalam pencarian,” kata Yunus dihubungi BandungBergerak.

Yunus menjelaskan, angka warga yang belum ditemukan berasal dari laporan awal keluarga dan aparat setempat, yang hingga kini masih diverifikasi. Proses pencocokan data terus dilakukan untuk memastikan apakah warga tersebut benar-benar tertimbun longsor atau berada di tempat lain pascakejadian.

Upaya pencarian dan evakuasi dilakukan dengan menggabungkan penggunaan alat manual dan alat berat, seperti ekskavator. Metode ini diterapkan karena material longsor menutupi pemukiman warga, sementara kondisi tanah masih labil dan berisiko longsor susulan.

Tim medis di lokasi kejadian telah melakukan pemeriksaan awal dan merujuk korban yang membutuhkan perawatan lebih lanjut ke puskesmas terdekat. Sementara itu, warga yang terdampak telah dievakuasi ke SD Pasirlangu, sembari menunggu pendataan lebih lanjut terkait kebutuhan logistik.

“Tempat pengungsian hari ini adalah SD Pasirlangu di desa tersebut,” tambah Yunus.

Data BNPB dan Status Siaga Darurat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 23 warga dilaporkan selamat. Namun, delapan orang dilaporkan meninggal dan sebanyak 82 orang masih dalam proses pencarian hingga pukul 10.30 WIB.

BNPB menyatakan, perbedaan angka korban ini menunjukkan bahwa data terus berkembang seiring dengan proses evakuasi dan validasi di lapangan.

“Bencana ini berdampak pada sekitar 34 kepala keluarga atau 113 jiwa, sementara jumlah rumah yang terdampak masih dalam pendataan petugas di lapangan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu, 24 Januari 2026.

Abdul menjelaskan bahwa BNPB mencatat dampak bencana pada sekitar 34 kepala keluarga atau 113 jiwa, sementara jumlah rumah yang terdampak masih dalam pendataan. BPBD Kabupaten Bandung Barat telah melakukan kaji cepat dan asesmen awal, serta melaksanakan penanganan darurat di lokasi kejadian.

Diketahui, Bandung Barat saat ini berada dalam Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor berdasarkan keputusan bupati yang berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga 30 April 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk periode 15 September 2025 hingga 30 April 2026.

Peringatan BMKG: Potensi Hujan Lebat

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Barat mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem untuk periode 23-29 Januari 2026. BMKG memperkirakan hujan lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung Barat.

BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamis atmosfer, seperti fase La Nina yang lemah pada indeks ENSO dan suhu muka laut yang relatif hangat di perairan Indonesia. Kombinasi faktor ini meningkatkan suplai uap air dan pertumbuhan awan hujan, yang diperkuat oleh belokan angin dan daerah konvergensi di wilayah Jawa Barat.

“Selain itu, terpantau adanya belokan angin dan daerah konvergensi di Jawa Barat yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan,” ujar Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Rakhmat Prasetia, dalam keterangannya.

Kondisi atmosfer yang labil ini dapat meningkatkan potensi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang, serta memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di wilayah yang rawan.

Baca Juga: Para Perempuan Merawat Kawasan Bandung Utara, Bermula dari Pertanyaan Anak pada Ibunya
Menghalau Bencana, Menggugat Wisata Eksploitatif di Bandung Utara

Masalah Lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Potensi Bencananya

BandungBergerak pernah menurunkan laporan mendalam tentang KBU, yang antara lain mencakup wilayah seperti Cisarua dan Lembang. KBU berfungsi sebagai daerah resapan air utama untuk Bandung Raya. Namun, alih fungsi lahan yang masif, terutama untuk pembangunan wisata, hotel, dan perumahan, mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Hal ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor di wilayah ini.

KBU yang diperkirakan menyuplai 60 persen pasokan air tanah untuk Bandung Raya kini terancam oleh pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi untuk mengendalikan pembangunan belum cukup efektif karena banyaknya pelanggaran dan celah hukum. Pembangunan ini menyebabkan kerusakan fungsi konservasi KBU, yang seharusnya berperan sebagai sabuk hijau dan wilayah tangkapan air.

Salah satu penyebab perubahan tata ruang KBU adalah maraknya industri pariwisata yang tidak berkelanjutan. Selain itu, alih fungsi lahan di KBU mencapai lebih dari 70 persen, jauh melebihi batas yang ditetapkan. Akibatnya, Bandung Raya menghadapi potensi krisis air, banjir, polusi, dan peningkatan suhu yang mengancam kualitas hidup.

Regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak bencana lebih lanjut. Tanpa pengendalian pembangunan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat, KBU berpotensi mengalami krisis lingkungan yang parah, seperti banjir, longsor, krisis air, dan peningkatan suhu yang ekstrem.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp Kami