• Berita
  • Ketika Tertawa Harus Berhadapan dengan Hukum

Ketika Tertawa Harus Berhadapan dengan Hukum

Aksi Pandji Pragiwaksono di acara Mens Rea Netflix berbuntut panjang. Komika Bandung meyakini materi Mens Rea berangkat dari fakta.

Ilustrasi. Kritik menjadi cermin demokrasi yang sehat. (Ilustrator: Bawana Helga Firmansyah/BandungBergerak.id)

Penulis Insan Radhiyan Nurrahim, 10 Februari 2026


BandungBergerak - Humor politik Pandji Pragiwaksono di acara Mens Rea Netflix masih menjadi perbincangan publik, menyusul ada pihak yang melaporkannya ke polisi. Bagi para komika Bandung, acara standup comedy yang memicu kontroversi tersebut menjadi catatan. Para komika banyak yang memilih berdiri bersama Panji. Mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Panji adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Sandi Sukron, komika Standup Indo Bandung yang aktif mengkritik pemerintah lewat media sosial, menilai isi Mens Rea justru tergolong aman. Meski Panji membawakan isu agama, tapi menurutnya tidak ada materi yang pantas dianggap sebagai penistaan agama.

Salah satu bagian yang dipersoalkan publik, menurutnya, justru mengandung pesan moral yang relevan. Bagi Sandi, persoalan utama muncul karena sebagian penonton tidak memahami konteks standup comedy sebagai seni satire.

“Bang Pandji bilang orang rajin ibadah belum tentu profesional. Itu fakta. Ibadah bukan ukuran tunggal seseorang baik atau enggak,” ujar Sandi, memberi contoh salah satu materi standup comedy Mens Rea, saat berbincang dengan BandungBergerak, Januari 2026.

Bagi komunitas Standup Indo Bandung, Pandji bukan sekadar komika senior, tetapi simbol keberanian dan kejujuran dalam berkarya. Sandi menyebut Pandji sebagai bukti bahwa standup comedy bisa menjadi medium kritik yang cerdas.

Ia menyinggung fakta bahwa lebih dari 10.000 penonton menghadiri pertunjukan Mens Rea Pandji di Jakarta pada Agustus 2025 tanpa insiden, bahkan dilaksanakan setelah satu hari wafatnya Affan Kurniawan. Menurutnya, hal itu menunjukkan penerimaan publik yang luas akan penampilan Pandji di Mens Rea.

“Waktu di gedung, orang-orang itu logis. Pas di Netflix, jadi enggak terfilter,” ujarnya.

Lebih jauh, Sandi melihat kasus ini sebagai bagian dari tren yang mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia. Ia menilai penggunaan pasal-pasal pidana terhadap ekspresi kritik mengingatkan pada praktik masa lalu era Suharto.

Ia lebih lanjut mengapresiasi penuh kelompok masyarakat sipil yang terus mengawal kasus-kasus kebebasan berekspresi di Bandung seperti Aksi Kamisan, termasuk solidaritas yang mendampingi tahanan politik demonstrasi Agustus.

“Capek? Pasti. Tapi kalau diam, mereka makin seenaknya,” ujarnya.

Seni Mengkritik di Ruang Digital

Sebagai komika yang aktif mengkritik kebijakan publik baik dalam pertunjukan seni dan konten sosial medianya, Sandi mengaku kini lebih berhati-hati dalam menyusun materi dan lebih berpikir kritis terhadap diri sendiri dalam merancang materi komedinya. Ia menyebut beberapa prinsip yang ia pegang.

Pertama, kritik harus berbasis fakta. Kedua, fokus pada kinerja, bukan personal. Ketiga, menggunakan satire dan analogi. Keempat, menghindari penyebutan nama jika tidak perlu.

“Kalau asal asumsi, bahaya. Bisa jadi bumerang, kalau sudah fakta ada di berita kita punya fondasi,” katanya.

Ia juga menyarankan komika muda untuk membangun jejaring dengan teman yang lebih dulu berkecimpung dan belajar dari senior sebelum terjun ke konten politik. Jika diperlukan mungkin harus mulai kenal dengan jaringan yang memiliki keresahan yang sama, agar pesan yang disampaikan tepat sasaran.

Dari sisi dunia konten di media sosial, Sandi dan teman teman pernah mendapatkan kriminalisasi dan ancaman ketika aktif mengkrtik di internet. Yang terbaru, ada DJ Dony yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah lalu mendapati bangkai kepala ayam dan pelemparan molotov ke teras rumahnya. Lalu, ada Sherly Annavita, konten kreator yang kerap menyerukan status bencana nasional untuk Sumatera, mendapatkan kiriman telor-telor busuk dirumahnya dan mobilnya dicoret-coret orang tidak dikenal

Kasus Mens Rea menempatkan komedi, hukum, dan kebebasan berekspresi dalam satu persimpangan yang rumit. Di satu sisi, negara berkewajiban merespons laporan masyarakat. Di sisi lain, kriminalisasi ekspresi berpotensi membungkam kritik.

“Beberapa teman sempat rehat. Ada yang diteror, ada yang mobilnya dirusak, dikirimi bangkai ayam. Itu bikin mental kena,” ucap Sandi.

Kondisi tersebut membuat sebagian kreator berpikir ulang sebelum menyampaikan kritik. Diskusi di grup komunitas pun kerap diwarnai kekhawatiran akan risiko hukum. Meski demikian, Sandi menilai situasi ini juga memunculkan solidaritas seperti warga jaga warga yang berkelanjutan dan semakin masif.

Baca Juga: Stand-up Poetry ala Bandung Berpuisi, Merayakan Kata-kata di Tengah Sempitnya Ruang Berekspresi
Memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dengan Stand Up Comedy
Comedy for Diversity: Menyuarakan Toleransi dan Kesetaraan dalam Canda

Kritik Politik di Stand Up Comedy Bukan Hal Baru

Stand Up Comedy tidak sekadar hiburan. Pertunjukan yang memuat kritik ini juga bukan hal baru di Indonesia. NS Arafiah dalam penelitian akademik yang diunggah di repo.uit-lirboyo.ac.id  Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri menjelaskan, seni monolog satu orang ini kini memposisikan dirinya sebagai sarana komunikasi sosial dan kritik politik, termasuk dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia.

Arafiah menjelaskan, stand up comedy merupakan bentuk seni pertunjukan yang memanfaatkan retorika dan teknik komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan kritik terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Stand up comedy sebenarnya tidak hanya menggambarkan aksi berdiri di panggung, tetapi juga metafora bagi komika untuk membela kebenaran dan aspirasi publik melalui humor.

Menurut Arafiah, komika berperan sebagai komunikator yang menggabungkan hiburan dan pesan sosial. Materi yang disampaikan seringkali ditulis secara monolog dan mengandung kandung unsur kritik yang dibungkus lelucon, sehingga audiens tidak hanya tertawa tetapi juga diajak berpikir.

Elemen-elemen teknis seperti bit, punchline, dan set-up menjadi ciri khas Stand Up Comedy. Set-up menyiapkan konteks atau premis, sementara punchline menyampaikan kejutan atau humor yang juga bisa menyoroti isu faktual. Dengan cara ini, komika mampu menampilkan fenomena umum dan kontroversial melalui sudut pandang yang ringan namun tajam.

Di era Pilpres 2024, fenomena ini terlihat jelas ketika kelompok komika mengangkat kritik sosial dan politik dalam penampilan mereka, termasuk dalam acara-acara seperti Somasi—program yang memberikan panggung bagi komika menyampaikan pandangan mereka tentang dinamika politik terkini. Melalui ruang seperti ini, Stand Up Comedy menjadi wadah ekspresi publik yang mengajak masyarakat berpikir tentang realitas politik dengan cara yang tidak konfrontatif namun tetap mengena.

Kajian akademik tersebut menyimpulkan bahwa stand up comedy berperan sebagai alat komunikasi sosial yang efektif untuk mengkritik dan merefleksikan kondisi masyarakat Indonesia. Pendekatan humor ini dianggap lebih diterima oleh audiens yang semakin sensitif terhadap kritik langsung, sekaligus menjadi medium baru untuk memperluas diskursus politik di ruang publik.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

Editor: Iman Herdiana

COMMENTS

//