BandungBergerak - Dua gajah sumatera, Ira dan Salma, berdiri di kandang terpisah di Kebun Binatang Bandung, Jumat sore, 6 Februari 2026. Belalai mereka bergerak perlahan. Salma menggulung rumput segar di depannya, sementara Ira mengunyah pakan sebelum kemudian membuang kotoran. Dari luar, suasana tampak biasa. Namun sejak kebun binatang ditutup Pemerintah Kota Bandung dan izin konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) dicabut Kementerian Kehutanan, rutinitas di balik kandang berjalan dalam ketidakpastian.

Jajat, 53 tahun, mahout senior, tetap datang setiap hari. Ia membersihkan kandang, memandikan gajah, memastikan pakan cukup, dan memantau kondisi fisik keduanya. Penutupan kebun binatang tak menghentikan pekerjaannya.

“Binatang mah nggak bisa ikut ditutup. Mau kebun binatangnya buka atau tutup, gajah tetap harus makan, dimandiin, dirawat,” kata Jajat.

Ia bekerja di Bandung Zoo sejak 1989. Saat itu usianya 17 tahun, baru lulus SMP dan merantau dari Ciamis. Setelah tiga bulan masa percobaan membersihkan rumput dan sarana, ia dikirim ke Way Kambas, Lampung Tengah, untuk pelatihan mahout.

“Dilatih sama pawang dari Thailand. Dua bulan di sana, pulang langsung bawa gajah,” kenangnya.

Dari Way Kambas, ia membawa Ira yang saat itu masih muda. Sejak itu, ia hidup berdampingan dengan satwa berbobot beberapa ton tersebut. Ia mengenali Ira dari suara, gerak telinga, hingga cara belalainya menyentuh tanah.

“Ingatan gajah kuat. Orang yang sudah lama pensiun saja, kalau datang dan manggil, dia masih kenal,” ujarnya.

Dulu Bandung Zoo memiliki beberapa gajah, antara lain Simon, Yani, dan Ira. Kini tersisa dua: Ira dan Salma. Keduanya sudah dewasa dan tak lagi bisa disatukan.

“Sekarang sering berkelahi. Dulu waktu kecil bisa bareng. Sekarang mungkin karena sudah dewasa,” kata Jajat.

Di alam liar, gajah betina hidup dalam struktur matriarki. Gajah tertua memimpin, menentukan arah, mencari air, dan melindungi anak-anak. Di kebun binatang, ruang terbatas membuat pola sosial sulit direplikasi. Potensi stres selalu ada. Karena itu, Jajat memantau nafsu makan dan kondisi kotoran setiap hari.

“Kalau makannya turun atau kelihatan murung, langsung kelihatan,” katanya.

Seekor gajah menghabiskan sekitar 150 kilogram rumput per hari. Pakan didatangkan dari Purwakarta, ditambah pisang, jagung, wortel, ubi, kelapa muda, gula merah, garam, vitamin, dan pelet. Air minum bisa mencapai ratusan liter per hari.

Ia membantah anggapan bahwa gajah dalam kondisi stres atau malnutrisi. “Kalau sakit biasanya diam dan nggak mau makan. Tapi itu jarang,” ujarnya.

Namun, penutupan kebun binatang membuatnya khawatir. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga nasib satwa.

“Binatang itu makhluk hidup yang harus terus dirawat,” katanya.

Ia juga berharap pekerjaannya tetap berlanjut dan hak-haknya terpenuhi.

Pekerja dalam Ketidakjelasan

Kekhawatiran serupa disampaikan Yaya Suraya, pekerja sarana prasarana sekaligus Ketua Serikat Pekerja Mandiri Derenten (SPMD). Menurutnya, pekerja berada dalam posisi serba tidak pasti.

“Kalau ada satwa sakit, siapa yang bertanggung jawab? Obat dari mana? Dokter hewan dibayar siapa? Itu belum pernah dijelaskan,” kata Yaya.

Sekitar 124 karyawan masih bekerja merawat 711 satwa meski kebun binatang ditutup. Mayoritas telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Namun kini mereka bekerja tanpa kejelasan skema gaji dan perlindungan kerja. 

“Kami masih bekerja karena kedekatan dengan satwa. Tapi secara hukum, status kami digantung,” ujarnya.

Yaya menyebut Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung sempat menyampaikan akan menemui pekerja setelah izin konservasi dicabut. Hingga 6 Februari, pertemuan itu belum terjadi.

“Jadi, mana yang katanya di media mereka mau tanggung jawab? Sampai sekarang, datang pun enggak,” jelas Yaya. 

Jika ketidakpastian berlanjut, ia tak menutup kemungkinan pekerja akan menyampaikan aspirasi secara terbuka.

Klaim Negara Hadir

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) dan mengusulkan pencabutan izin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usulan itu berujung pada dicabutnya izin operasional lembaga konservasi. Farhan menyatakan penutupan dilakukan untuk menata aset daerah dan memastikan keselamatan satwa.

“Kebun Binatang Bandung adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik. Negara wajib hadir menjaga aset ini dan memastikan satwa terlindungi,” ujar Farhan, dalam keterangan resmi.

Ia menyebut telah menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan. Masa transisi berlaku tiga bulan, mencakup pengamanan aset, pengelolaan kawasan, dan perawatan satwa hingga ditetapkannya pengelola baru.

Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan seluruh satwa di kebun binatang merupakan milik negara.

“Bandung Zoo memiliki sekitar 711 individu, dan semuanya satwa dilindungi. Kami bertanggung jawab memastikan tidak ada yang terlantar,” katanya.

Humas Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), Sulhan Syafii, menegaskan penutupan dan pengambilalihan Kebun Binatang Bandung bukan sekadar menyegel kawasan lalu meninggalkannya. Menurut dia, ada risiko besar terhadap pekerja dan satwa yang harus ditanggung.

“Ini bukan pabrik yang bisa disegel lalu ditinggal. Satwa itu makhluk hidup. Kalau perawatan terputus, risikonya langsung ke keselamatan mereka,” kata Sulhan, yang akrab disapa Aan.

Ia menyebut pencabutan izin lembaga konservasi sebagai puncak dari konflik panjang, termasuk dualisme kepengurusan YMT dan persoalan lahan. Di satu sisi, Pemkot Bandung memegang Sertifikat Hak Pakai (SHP); di sisi lain, konflik internal yayasan tak kunjung selesai.

Menurut Aan, dampak penutupan tidak hanya dirasakan pekerja dan satwa. Sekitar 100 pelaku UMKM yang beraktivitas di dalam kawasan juga terdampak, mulai dari restoran, gerai cepat saji, hingga pedagang musiman.

“Banyak orang menggantungkan hidupnya dari kebun binatang ini. Sekarang terdampak langsung,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini Bandung Zoo menjadi ruang rekreasi dan edukasi keluarga. Penutupan membuat warga kehilangan salah satu ruang belajar dan hiburan yang terjangkau.

Aan juga menyoroti klaim Pemkot bahwa satwa dalam kondisi aman. Ia menilai pengamanan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi standar konservasi, termasuk temuan petugas berjaga sambil merokok di dekat kandang.

“Tanggung jawabnya juga harus benar. Satpol PP jaga sambil ngerokok di dekat kandang. Itu jelas melanggar. Kita tegur. Kita bertanggung jawab atas keselamatan satwa,” tutur Aan.

Hingga 6 Februari 2026, menurut Aan, belum ada kejelasan pendanaan operasional setelah pengambilalihan. Kebutuhan dasar seperti listrik, air, bahan bakar, pengangkutan sampah, dan upah pekerja belum dipaparkan secara rinci.

Ia juga menolak wacana penyamarataan upah pekerja dengan standar upah minimum kota (UMK) tanpa mempertimbangkan masa kerja dan keahlian. Banyak pekerja telah mengabdi lebih dari dua dekade.

“Tapi jangan seenaknya. Jangan pakai standar UMK. Di sini ada level, ada keahlian,” ucap Aan. “Pembayaran di sini itu jauh lebih tinggi dibanding UMK. Kita tuh punya sistem: dengan grade ini, dengan skill ini, dibayarnya berapa. Indikator itu harus jelas,” lanjutnya. 

Ia menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, pekerja akan menyampaikan sikap secara terbuka. Jika masa transisi tiga bulan berakhir tanpa titik temu, mereka mempertimbangkan menuntut pesangon.

Baca Juga: Kebun Binatang Bandung Ditutup, Satwa dan Warga Kecil Terjepit
Akar Konflik Kebun Binatang Bandung Dilihat dari Catatan Sejarah, Bisnis dan Konservasi Sulit Bertemu

Dorongan Transparansi

Organisasi lingkungan Geopix meminta pemerintah membuka hasil audit dan skema pengelolaan selama masa transisi. Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, menilai periode tiga bulan sebagai fase krusial bagi satwa.

Menurutnya, pengawasan independen dan rencana penanganan yang jelas penting agar kesejahteraan satwa tetap terjamin.

Geopix sebelumnya menyoroti dugaan stres pada orang utan, gajah, dan monyet hitam. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh oleh pengelola, Pemkot Bandung, dan Kementerian Kehutanan.

Senior Biologist Center for Orangutan Protection, Indira Nurul Qomariah, menyebut perilaku stereotip pada gajah dapat menjadi indikator stres akibat lingkungan yang tidak mendukung.

Geopix juga mengingatkan pembukaan kembali kebun binatang tanpa pembenahan berisiko memperburuk kondisi satwa dan mencerminkan lemahnya tata kelola konservasi eks-situ.

Sementara itu, dokter hewan Klinik Kebun Binatang Bandung, Teresa Wening, memastikan perawatan satwa tetap berjalan. Ia bersama tim melakukan pemeriksaan rutin setiap hari.

Ia menyebut, tidak ada satwa dalam kondisi sakit berat. Gangguan yang muncul umumnya ringan dan dipengaruhi cuaca.

“Pengecekan rutin dilakukan setiap hari. Saya berkeliling bersama dokter hewan lain dan keeper,” katanya ditemui wartawan, Jumat, 6 Februari 2026.

Ia menyebut stok obat dan peralatan medis masih tersedia. Terkait temuan kebotakan pada salah satu orang utan, Teresa mengatakan pemeriksaan telah dilakukan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA, dan dokter hewan eksternal.

“Rekomendasi seperti penambahan enrichment dan pemberian suplemen sudah dijalankan,” ujarnya.