BandungBergerak – Indonesia selalu punya cara unik untuk merayakan politiknya: sebuah serial panjang dengan episode yang tak pernah benar-benar tamat. Setiap skandal terasa seperti adegan dramatis yang cepat naik, cepat turun, dan hilang sebelum akhir pekan. Ada yang menyebutnya watak, ada yang menjulukinya tradisi, tetapi banyak pengamat politik melihat kecenderungan ini sebagai identitas: bangsa yang pelupa, sekaligus pemaaf, dalam membaca panggung kekuasaan. Identitas ini bukan sekadar stereotip yang dilempar secara emosional, melainkan cermin dari pola historis, kultur sosial, dan data empirik yang berkali-kali menunjukkan bahwa ingatan politik publik di negeri ini bekerja seperti riak ombak yang sekilas gaduh, lalu mereda tanpa meninggalkan lekuk dalam.

Fenomena ini dapat dilacak dari survei-survei yang konsisten menampilkan lemahnya political recall pemilih Indonesia. Analisis Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) (2019) mencatat bahwa tingkat keterpilihan kembali (incumbency rate) anggota DPR RI di Pemilu 2019 mencapai 50-60% di beberapa daerah pemilihan, bahkan untuk figur yang sering dikritik publik. Mayoritas pemilih tampaknya tidak terlalu mengingat rekam jejak kandidat. Yang justru mencolok adalah aspek citra, kepribadian, dan kedekatan emosional. Temuan ini selaras dengan analisis data KPU pasca-pemilu yang secara konsisten menunjukkan bahwa ribuan caleg petahana berhasil mempertahankan kursinya meskipun berbagai survei pra-pemilu menyebut ketidakpuasan tinggi terhadap kinerja legislatif secara umum. 

Kajian ilmuwan politik Marcus Mietzner menguatkan kesimpulan bahwa memori jangka pendek publik Indonesia membuat isu politik cepat padam. Skandal besar berlangsung dalam ritme berita yang intens, tetapi segera dipinggirkan oleh isu baru yang lebih menarik perhatian. Ketika kasus padam, kemarahan publik ikut menciut sampai pada akhirnya terlupakan. Politik kita berubah menjadi sirkus isu: selalu ada atraksi baru, dan publik terlalu lelah untuk mengingat semua yang lewat.

Deras Tapi Dangkal

Ada paradoks yang lebih mencolok: kelupaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan beriringan dengan kecenderungan memaafkan yang luar biasa cepat. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020 mencatat puluhan mantan terpidana korupsi kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan sebagian menang. Survei LSI bersama KPK pada 2018 menunjukkan masyarakat mengutuk korupsi secara moral, tetapi tetap bisa memilih kandidat bermasalah jika kandidat tersebut “ramah dan dekat dengan warga”. Politik kemudian berubah menjadi ruang di mana dosa mudah dibersihkan oleh citra, dan kesalahan mudah dihapus oleh kesempatan kedua atau bahkan ketiga. Ada sesuatu yang lembut sekaligus rapuh dalam cara publik kita memaafkan: semacam cinta buta yang lahir dari keinginan untuk melihat pemimpin selalu ‘baik’, betapapun rekam jejaknya bertentangan dengan harapan itu.

Fenomena ini tentu tidak lahir dari ruang kosong. Kecenderungan memaafkan dan melupakan sangat dipengaruhi oleh budaya harmoni yang tertanam lama dalam masyarakat. Clifford Geertz, dalam penelitiannya tentang budaya Jawa, menyebut bahwa masyarakat Indonesia cenderung memandang konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kompromi, kerukunan, dan rasa tidak enak menjadi nilai yang menjaga masyarakat tetap stabil. Namun nilai ini juga membawa efek samping: kritik jadi ragu dilontarkan, evaluasi jadi enggan dipertajam, dan persoalan politik sering diringkas menjadi sekadar “ya sudahlah, nanti juga baik lagi”. Dalam ruang sosial seperti ini, ingatan kolektif tentang kesalahan politik tidak pernah sempat mengeras menjadi tuntutan perubahan.

Keadaan tersebut diperparah oleh derasnya arus informasi digital. Laporan We Are Social 2024 menyebut masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari delapan jam per hari di internet, dengan paparan konten yang terus berubah dari detik ke detik. Sementara studi Hootsuite–GlobalWebIndex tahun 2023 menunjukkan bahwa orang Indonesia termasuk yang paling rentan mengalami content overload di Asia Tenggara. Informasi muncul seperti kembang api: terang, cepat, dan segera tenggelam oleh letupan berikutnya. Dalam kondisi ini, skandal politik memiliki masa hidup yang sangat pendek. Ia hanya bertahan selama ia masih mampu bersaing dengan trending teranyar. Ketika perhatian publik berpindah, skandal ikut luruh menjadi arsip tanpa bobot. Seolah-olah memori politik bekerja seperti story Instagram—hilang dalam 24 jam tanpa jejak, kecuali bagi mereka yang benar-benar ingin menyimpannya.

Namun menyematkan label ‘pelupa dan pemaaf’ kepada masyarakat saja tidak cukup adil. Ada struktur yang turut membentuknya. Transparansi publik masih rendah, terbukti dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 yang berada di angka 34 dari 100. Literasi politik juga belum kuat. Survei Kemendikbud 2021 menempatkan Indonesia di posisi bawah untuk literasi dasar di Asia Tenggara. Media, di sisi lain, kerap kesulitan mempertahankan konsistensi pemberitaan karena tekanan ekonomi dan kompetisi algoritma. Di atas semuanya, berdiri oligarki politik yang stabil memegang kendali narasi dan akses informasi. Dalam lanskap seperti ini, kelupaan bukan hanya pilihan, melainkan hasil dari keterbatasan yang mendalam. Publik bukan sekadar tidak ingin mengingat; seringkali, publik memang tidak diberi kesempatan untuk mengingat dengan benar.

Mengamati pola ini membuat kita bertanya: apakah kelupaan adalah kutukan? Atau justru mekanisme bertahan hidup di tengah politik yang memusingkan? Bagi generasi muda, kelupaan kadang terasa seperti cara untuk menjaga kesehatan mental—daripada menanggung beban politik yang terus berubah, lebih mudah untuk membiarkannya lewat. Tetapi kelupaan tetaplah kelupaan: ia memutus hubungan antara masa lalu dan masa depan. Tanpa memori politik, bangsa ini tidak memiliki titik orientasi untuk membangun perubahan.

Di titik ini, metafora yang paling tepat untuk menggambarkan posisi Indonesia adalah sungai besar yang airnya deras tapi dangkal. Arusnya cepat membawa apa pun yang masuk ke dalamnya, tetapi tidak pernah menjadi wadah yang menyimpan cerita. Sungai seperti ini tampak hidup, tetapi tidak menumbuhkan pohon yang kuat di tepinya. Begitu pula politik kita: dinamis, penuh kejutan, tetapi jarang melahirkan akuntabilitas yang matang. Pada akhirnya, arus deras kelupaan justru mengikis dasar peradaban politik yang lebih sehat

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Dinasti Politik Membunuh Meritokrasi, Mengancam Kesejahteraan Warga
MAHASISWA BERSUARA: Cengkeraman Neoliberalisasi Pendidikan dan Resistensi-resistensi Kecil yang Bisa Kita Upayakan

Akar yang Dalam

Generasi muda Indonesia memiliki peluang untuk memutus siklus kelupaan. Data digital menunjukkan bahwa anak muda menjadi demografi terbesar pengguna internet, sekaligus kelompok yang paling aktif dalam diskursus politik daring. Tanpa disadari, mereka adalah penjaga ingatan era baru. Thread, unggahan panjang, video penjelasan, atau dokumentasi dalam bentuk meme dapat menjadi ‘arsip rakyat’ yang menjaga cerita tetap hidup. Politik tidak lagi hanya milik elite, tetapi juga milik timeline, dan timeline, betapapun kacau, kini mampu membantu publik menyimpan jejak.

Untuk itu, membangun budaya mengingat perlu dilakukan bukan dengan marah terus-menerus, tetapi dengan merawat kesadaran. Mengingat bukan berarti membenci, tetapi memberi batas agar kesalahan tidak berulang. Memaafkan bukan berarti melepaskan, tetapi memberi ruang untuk memperbaiki diri. Identitas bangsa yang pelupa dan pemaaf bukan takdir final; ia adalah gejala dari perjalanan panjang, dan setiap gejala dapat diobati dengan pendidikan politik yang lebih baik, media yang lebih berani, dan publik yang lebih mau menjaga memori bersama.

Jika generasi muda memilih untuk mengingat, ingatan itu akan menjadi jangkar yang menahan bangsa ini agar tidak terus hanyut di arus pendek isu musiman. Mengingat adalah tindakan politik. Memaafkan pun demikian. Dan ketika keduanya ditempatkan secara proporsional, bangsa ini akan menemukan identitas baru: bukan lagi pelupa yang pasrah, tetapi warga yang sadar bahwa masa depan dibangun dari keberanian untuk menghadapi masa lalu.

Pada akhirnya, identitas politik Indonesia tidak harus berhenti pada “pelupa dan pemaaf”. Ia bisa berkembang menjadi bangsa yang kritis, reflektif, namun tetap penuh welas asih. Persis seperti pohon bakau dengan akar yang dalam, batang yang lentur, dan tugas menjaga daratan agar tidak hilang ditelan gelombang. Ingatan adalah akar itu. Dan masa depan Indonesia membutuhkan generasi yang bersedia menanamnya lebih dalam.

***

*Esai ini termasuk dalam 28 esai terpilih Sayembara Menulis Esai Kritis Mahasiswa Bersuara 2025

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB