BandungBergerak.id – Krisis iklim global yang kini dihadapi bukan semata-mata produk dari kegagalan teknologi atau ketiadaan solusi ekonomi, melainkan juga hasil dari pertarungan narasi yang berlangsung di ruang publik. Di balik cerobong asap dan tambang terbuka, terdapat infrastruktur bahasa dan komunikasi yang dibangun secara sistematis untuk melanggengkan ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Tampak jelas, bahwa industri energi ekstraktif telah berhasil menciptakan apa yang digambarkan oleh Grace Nosek dalam disertasinya sebagai diskursus yang tercemar. Fenomena ini merujuk pada akumulasi taktik komunikasi yang secara perlahan mengikis kemampuan masyarakat untuk membedakan kebenaran ilmiah dari propaganda korporasi, sehingga menekan perbedaan pendapat dan memanipulasi proses demokrasi demi mempertahankan status quo (Nosek, 2023: 3). Di Indonesia, situasi ini menemukan bentuknya yang rumit, karena kelindan antara kepentingan oligarki bisnis dan kekuasaan politik yang mengaburkan batas antara kebijakan negara dan strategi korporasi.

Strategi fundamental yang digunakan untuk mempertahankan dominasi energi fosil adalah pengikatan emosional antara komoditas tambang dengan identitas sosial dan kebanggaan nasional. Bahan bakar fosil tidak lagi diposisikan sekadar sebagai sumber energi, melainkan sebagai fondasi eksistensi budaya dan kedaulatan bangsa. Bell, Fitzgerald, dan York menyoroti bagaimana industri batu bara di Amerika Serikat secara cerdik memanipulasi peran gender dan nilai kekeluargaan untuk menciptakan dukungan akar rumput buatan. Mereka mengamati bagaimana kelompok bentukan industri menggunakan citra perempuan sebagai ibu pelindung untuk memoles wajah industri yang sebenarnya merusak kesehatan, menanamkan keyakinan bahwa mendukung batu bara identik dengan melindungi masa depan keluarga (Bell et al., 2019: 2).

Dalam konteks Indonesia, strategi serupa bermutasi menjadi narasi nasionalisme ekonomi yang agresif. Batu bara dan minyak bumi dibingkai dalam retorika kedaulatan sebagai kekayaan alam yang harus dieksploitasi sebesar-besarnya demi pembangunan. Kritik terhadap dampak lingkungan industri ekstraktif kerap dipatahkan dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan bentuk intervensi asing yang menghambat kemajuan bangsa. Laurie dan Thompson menemukan pola serupa di Afrika Selatan, di mana wacana pemerintah menaturalisasi bahan bakar fosil melalui metafora yang menempatkannya sebagai aset nasional tak tergantikan (Laurie & Thompson, 2025: 5). Penggunaan bahasa yang seolah netral dan teknis dalam dokumen kebijakan menyembunyikan ideologi ekstraktivisme ini, membuat masyarakat percaya bahwa ketergantungan pada energi kotor adalah takdir geografis yang tidak bisa dihindari. Narasi hilirisasi mineral yang kini mendominasi panggung politik Indonesia adalah contoh nyata bagaimana ekspansi energi fosil untuk smelter dibungkus rapi dalam jargon kemandirian industri, sehingga mengaburkan jejak karbon masif yang dihasilkannya.

Baca Juga: Transisi Energi dan Keadilan Sosial di Tengah Krisis Iklim
Generasi Muda dan Upaya Melawan Krisis Iklim
Merekatkan yang Terbelah: Menyatukan Narasi Individu dan Perubahan Sistemik dalam Krisis Iklim

Manipulasi Citra Hijau

Pada era digital, pertarungan wacana ini bergeser ke ranah media sosial dan komunikasi korporat melalui taktik pencitraan hijau atau greenwashing yang canggih. Analisis terhadap komunikasi digital perusahaan minyak raksasa dunia memperlihatkan adanya kesenjangan ekstrem antara retorika publik dan realitas operasional. Si et al. mengungkapkan, wacana media sosial perusahaan ini dipenuhi oleh kata kunci seperti transisi, rendah karbon, dan energi terbarukan untuk membentuk persepsi, bahwa mereka adalah pemimpin dalam aksi iklim (Si et al., 2023: 1). Namun, data investasi mereka menceritakan kisah yang berbeda, di mana mayoritas modal masih dialokasikan untuk eksplorasi minyak dan gas baru.

Strategi komunikasi ini menciptakan fenomena penundaan iklim, di mana perusahaan tidak lagi menyangkal perubahan iklim secara frontal, melainkan mempromosikan solusi semu yang memungkinkan mereka terus beroperasi seperti biasa. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam promosi teknologi seperti gasifikasi batu bara atau pencampuran biomassa di pembangkit listrik tenaga uap. Solusi ini dinarasikan sebagai langkah transisi energi bersih, padahal secara substansial justru memperpanjang usia operasional infrastruktur fosil yang seharusnya segera dipensiunkan. Publik digiring untuk percaya, bahwa masalah iklim sedang ditangani dengan baik oleh korporasi dan pemerintah, yang pada gilirannya meredam urgensi tekanan sosial untuk perubahan kebijakan transformatif dan radikal.

Dominasi wacana ini kemudian merembes ke dalam struktur politik, menciptakan polarisasi yang melumpuhkan pembuatan kebijakan berbasis sains. Brown dan Sovacool mengidentifikasi fenomena skisma logika dalam debat politik, di mana aktor politik beroperasi dalam realitas fakta yang berbeda sama sekali (Brown & Sovacool, 2017: 1). Energi fosil dijadikan simbol ideologis; bagi kelompok konservatif atau pro-bisnis, batu bara mewakili stabilitas ekonomi dan kebebasan pasar, sementara regulasi lingkungan dianggap sebagai ancaman terhadap nilai tersebut.

Di Indonesia, polarisasi ini mungkin tidak seliar di Barat, namun memiliki karakteristik unik berupa konsensus elite yang meminggirkan suara publik. Hampir seluruh kekuatan politik memiliki keterkaitan dengan bisnis energi fosil, sehingga perdebatan kebijakan di parlemen bersifat artifisial. Isu energi terbarukan jarang menjadi topik utama karena dianggap tidak populer atau terlalu mahal, sebuah mitos yang terus dipelihara oleh pemangku kepentingan. Akibatnya, kebijakan energi nasional terjebak dalam inersia, di mana target bauran energi terbarukan terus meleset karena kurangnya kemauan politik nyata untuk mendobrak struktur pasar yang oligopolistik.

Selain di panggung politik terbuka, penguncian wacana juga terjadi di ruang tertutup birokrasi melalui penggunaan bahasa teknokratis yang rumit. Scrase dan Ockwell menjelaskan bagaimana kebijakan energi dibentengi oleh jargon teknis yang secara efektif meminggirkan partisipasi masyarakat awam. Masalah energi acapkali didefinisikan secara sempit sebagai persoalan keamanan pasokan dan efisiensi biaya terendah (Scrase & Ockwell, 2010: 2226). Definisi sempit ini secara otomatis menguntungkan pembangkit listrik skala besar seperti tenaga uap, dan mendiskreditkan energi terbarukan yang terdesentralisasi karena dianggap tidak stabil atau intermiten.

Di Indonesia, hegemoni teknokratis ini terlihat jelas dalam dominasi PLN dan Kementerian ESDM atas wacana kelistrikan. Istilah teknis seperti beban dasar atau baseload dan keandalan sistem digunakan untuk menolak penetrasi energi surya dan angin lebih agresif. Argumen tentang kelebihan pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali juga kerap dijadikan alasan untuk menunda proyek energi bersih, padahal kelebihan pasokan tersebut adalah akibat dari perencanaan yang terlalu optimis terhadap proyek batu bara di masa lalu. Bahasa teknis ini berfungsi sebagai penjaga gerbang yang memastikan bahwa aspirasi transisi energi dari komunitas, akademisi, atau aktivis lingkungan dapat dengan mudah dikesampingkan sebagai pandangan tak kompeten atau emosional.

Denaturalisasi Wacana

Dampak kumulatif dari manipulasi identitas, pencitraan palsu, dan eksklusi birokrasi ini adalah terciptanya iklim komunikasi yang tidak sehat bagi demokrasi. Terjadi fenomena yang dikenal sebagai spiral keheningan, di mana individu atau kelompok yang memiliki kekhawatiran terhadap krisis iklim merasa pandangan mereka adalah minoritas di tengah gemuruh suara industri dan pemerintah. Akibatnya, mereka cenderung menahan diri untuk menyuarakan kritik, karena takut dianggap anti-pembangunan atau tidak nasionalis. Situasi ini diperparah oleh struktur kepemilikan media massa di Indonesia, di mana konglomerat media juga memiliki bisnis pertambangan, menciptakan konflik kepentingan yang menyensor berita kritis mengenai dampak lingkungan.

Grace Nosek menegaskan, industri bahan bakar fosil tidak hanya mencemari lingkungan fisik, tetapi juga mencemari proses pencarian kebenaran yang menjadi fondasi masyarakat demokratis (Nosek, 2023: 18). Ketika ruang publik dibanjiri oleh informasi bias dan menyesatkan, kemampuan warga negara untuk membuat keputusan tepat menjadi terganggu. Kesenjangan komunikasi kebijakan ini bukan sekadar kegagalan penyampaian pesan, melainkan suatu desain sistematis untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Transisi energi yang adil dan berkelanjutan tidak akan pernah terwujud selama wacana publik masih disandera oleh narasi yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek segelintir elite di atas keselamatan jangka panjang peradaban manusia.

Perjuangan melawan krisis iklim menuntut lebih dari sekadar inovasi teknologi panel surya atau baterai; ia menuntut revolusi dalam cara kita berbahasa dan memaknai energi. Perlu melakukan upaya sadar untuk denaturalisasi wacana energi fosil, membongkar mitos bahwa batu bara adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran, dan menolak bahasa pasif yang menyembunyikan tanggung jawab perusak lingkungan. Masyarakat sipil harus merebut kembali narasi kedaulatan energi, mendefinisikannya ulang bukan sebagai kemampuan negara mengekspor komoditas mentah, melainkan kemampuan komunitas untuk memproduksi energi bersihnya secara mandiri dan berkeadilan. Hanya dengan meruntuhkan dominasi wacana ini, kita dapat membuka jalan bagi kebijakan yang benar-benar responsif terhadap ancaman eksistensial zaman ini.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB