BandungBergerak – Adalah menarik untuk menyimak kisah mudik dari tahun ke tahun. Jutaan orang melakukan perjalanan dari kota-kota besar ke kota, kabupaten, dan desa-desa. Orang-orang melakukan perjalanan dari Pulau Jawa ke pulau-pulau di seantero negeri. Orang-orang pulang musiman dari kota-kota besar ke kota-kota kecil.

Mudik merupakan fenomena rutin yang terjadi setiap tahun, terutama pada momen hari raya Idul Fitri. Sebagai sebuah peristiwa nasional, mudik kemudian menjadi hajatan rutin yang di dalamnya berbagai sumber daya negara dikerahkan untuk membuatnya lancar. Sejak jauh-jauh hari pemerintah sudah menetapkan kapan batas distribusi logistik harus dilakukan. Pada masa mudik, kendaraan-kendaraan yang membawa logistik dilarang untuk melakukan aktivitas. Pada masa ini, seluruh sumber daya dikerahkan untuk memperlancar mobilisasi manusia. Pelabuhan-pelabuhan, bandar udara, jalan tol, rest area, posko mudik, linimasa persiapan mudik dan arus balik, penyebaran informasi secara realtime, liputan langsung, peluncuran aturan perjalanan, koordinasi antarinstansi pemerintah, penerbitan aturan cuti bersama, dan berbagai hal lain dilakukan untuk memastikan mudik dapat berjalan lancar.

Sesungguhnya mudik dapat dibaca dari berbagai sudut pandang. Di dalam tulisan ini, saya akan membacanya sebagai dongeng pembangunan. Mudik bukan hanya perkara mobilitas manusia menuju kampung halaman; ia menunjukkan cerminan ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia.

Logika Kapitalisme

Kita bisa melihat bagaimana ketimpangan terjadi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, juga antara kota-kota besar dengan daerah-daerah lainnya. Pulau Jawa dan kota-kota besar menjadi periuk tempat pusat ekonomi dan pusat pembangunan. Populasi masyarakat hidup dan berkumpul di pusat perekonomian, yakni di kota-kota besar. Hasil survei yang disiarkan di Kompas.tv, 14 Maret 2025, menyebutkan bahwa potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara 52 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan konsentrasi urbanisasi yang sangat ekstrem.

Jika dikaitkan dengan pandangan Neil Smith di dalam Uneven Development: Nature, Capital, and the Production of Space (University of Georgia Press, 1990), kapitalisme tidak dapat berfungsi tanpa memproduksi lanskap yang tidak merata. Bagi Smith, pembangunan yang tidak merata dilihat bukan sebagai kegagalan kapitalisme; ia merupakan bagian dari logika kapitalisme.

Pencarian keuntungan yang dilakukan secara terus-menerus membuat modal bergerak dan mengorganisasi ruang. Hal ini kemudian melahirkan wilayah-wilayah kaya dan wilayah-wilayah miskin, lingkungan perkotaan yang tergentrifikasi dan lingkungan yang terabaikan. Wilayah-wilayah dibentuk oleh kekuatan ekonomi, khususnya oleh investasi dan pencarian keuntungan. Modal bergerak secara tidak merata di antara ruang-ruang untuk mengejar keuntungan.

Kapitalisme secara terus-menerus membuat dan mengeksploitasi perbedaan geografis untuk menjaga akumulasi modal. Kapitalisme menciptakan pusat-pusat pembangunan berupa pusat-pusat urban dan zona-zona industrial di wilayah-wilayah tertentu, dan sekaligus menciptakan wilayah-wilayah yang terabaikan berupa wilayah-wilayah lingkungan yang memprihatinkan dan tidak tersentuh pembangunan.

Kota-kota besar terus bertumbuh dan menjadi pusat investasi, harga tanah di kota-kota besar meroket tidak terkendali, infrastruktur terus diakumulasikan di kota-kota besar sehingga terjadi perbedaan yang sangat timpang dengan kota-kota dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah lain yang tidak tersentuh investasi memiliki kondisi infrastruktur yang tertinggal, akses pendidikan yang minim, lapangan pekerjaan yang rendah, kesulitan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kebuntuan akses menjual komoditas dan jasa ke pasar yang menguntungkan. Hal ini menjadikan wilayah-wilayah ini semakin ditinggalkan oleh warganya yang memilih berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota-kota yang lebih besar dengan perputaran modal yang tinggi.

Suntikan modal yang terakumulasi di kota-kota besar ini membuat harga tanah wilayah-wilayah lain yang tidak terjamah investasi menjadi jatuh. Hal inilah yang kemudian membuat investasi ulang (reinvestment) menjadi memungkinkan dilakukan di wilayah-wilayah yang tertinggal ini. Jatuhnya harga tanah di wilayah-wilayah yang tidak terjamah investasi ini memungkinkan pemodal untuk membelinya secara murah dan kemudian melakukan pembangunan. Para pemodal dan pengembang kemudian melakukan pembangunan dan menjual properti di wilayah-wilayah ini dengan harga yang berkali-kali lipat. Mereka membangun pabrik-pabrik dengan harga tanah, sumber daya manusia, dan bahan baku yang sangat rendah.

Kapitalisme menciptakan siklus ini secara terus-menerus sehingga pemodal dan pengembang dapat membeli tanah dengan semurah-murahnya kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Wilayah-wilayah yang asalnya tidak tersentuh investasi lambat laun menjadi wilayah-wilayah yang menguntungkan para pemodal dan pengembang. Mereka membeli lahan dengan cakupan yang sangat luas dengan harga yang sangat murah. Lahan ini kemudian dibiarkan menjadi bank lahan yang suatu saat akan dipoles dengan harga yang sangat tinggi. Pada saatnya, lahan ini akan dibangun dan dijual dengan keuntungan yang beratus-ratus kali lipat. Lahan, tenaga kerja, dan bahan baku yang murah di wilayah-wilayah yang tertinggal merupakan ruang baru untuk ekspansi.

Arus urbanisasi yang terjadi ke kota-kota besar juga menyebabkan pasokan tenaga kerja di kota-kota besar melimpah. Surplus tenaga kerja menyebabkan para pekerja memiliki daya tawar yang rendah, memungkinkan perusahaan-perusahaan menekan pekerja dengan upah rendah, jaminan kelangsungan kerja yang sangat rentan, perlindungan kerja yang diabaikan, dan penghilangan berbagai hak pekerja. Sumber daya manusia yang melimpah di kota-kota besar ini juga menciptakan kondisi dan level kompetisi antarpekerja menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi perusahaan karena mereka dapat melakukan PHK kapan saja karena calon tenaga kerja melimpah, kontrak kerja pendek, dan tentu saja tenaga kerja murah. Perusahaan dapat menekan para pekerja di dalam kerentanan tersebut dan menciptakan keuntungan yang setinggi-tingginya.

Baca Juga: Kota dan Barakuda: Bagaimana Kekerasan Simbolis Bekerja
Lupakan Teras Cihampelas

Ketimpangan

Mudik menunjukkan ketimpangan yang luar biasa besar di dalam pembangunan di Indonesia. Ruang-ruang terus dibangun, diabaikan, dan dibentuk untuk melayani kapitalisme. Warga dan para pekerja selalu dibuai di dalam dongeng siklus ekonomi musiman.

Mudik selalu didongengkan dengan indah dan nostalgia sebagai aliran ekonomi terbesar dari kota-kota pusat ekonomi ke daerah-daerah. Cerita tentang keluarga yang mendapatkan aliran transfer uang dari para perantau, aliran deras konsumsi barang dan jasa ke daerah-daerah, lonjakan permintaan barang dan jasa yang memutar perekonomian di sepanjang rute mudik, dan geliat perekonomian di daerah menjadi dongeng yang meninabobokan. Dongeng ini membuai kita dan membuat kita melupakan masalah yang sesungguhnya terjadi: ketimpangan!

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB