BandungBergerak.id – Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia sedang dibuat geram dengan ulah salah satu penerima beasiswa LPDP yang berucap : “cukup saya saja yang jadi WNI, anak saya jadi WNA saja.” Hal ini memicu kemarahan dan perdebatan. Pasalnya, dana beasiswa LPDP sendiri berasal dari pajak kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Mulai dari tukang ojek, guru, ASN, pengusaha dan lain sebagainya. Sangat wajar sekali rasanya apabila hal ini memicu kemarahan publik Indonesia.

Realitasnya, beasiswa LPDP sering dipandang sebagai tiket emas bagi generasi muda Indonesia. Dengan biaya pendidikan ditanggung penuh, banyak penerima beasiswa menempuh studi di universitas papan atas di luar negeri, membawa pulang gelar bergengsi, sertifikat prestasi, dan peluang jaringan global. Di mata masyarakat, mereka terlihat sebagai “pahlawan masa depan” yang siap mengubah Indonesia. Tapi prestise ini kadang menipu. Pertanyaannya adalah: seberapa banyak dari prestasi itu benar-benar membawa dampak bagi bangsa Indonesia? Apakah jawaban saat wawancara dan tulisan esai mereka saat seleksi LPDP tersebut akan benar-benar menjamin bahwa mereka akan nasionalis dan bertanggung jawab?

Data dan pengalaman menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Sejauh ini ada 44 alumni LPDP mangkir untuk mengabdi usai studi, 8 di antaranya sudah terkena sanksi. Melihat fenomena ini tidak sedikit penerima beasiswa memilih jalur karier di perusahaan multinasional atau menetap di luar negeri demi keuntungan finansial dan kenyamanan hidup. Gelar tinggi menjadi kebanggaan pribadi, tetapi kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional menjadi minim. Bukti nyata tentang bagaimana ilmu yang mereka peroleh diterapkan di sektor publik, pendidikan, kesehatan, atau riset lokal sering sulit ditemukan. Gelar internasional yang gemilang tampak mempesona, tapi jika tidak ada pengaruhnya bagi masyarakat luas, prestise itu bisa terasa seperti simbol kosong, lebih mirip dekorasi daripada kekuatan transformasional.

Fenomena ini menimbulkan dilema besar: LPDP dimaksudkan untuk mencetak generasi unggul yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional. Namun, ketika penerima beasiswa lebih fokus pada pencapaian pribadi, kenyamanan hidup secara pribadi dan prestise, visi awal ini bisa melenceng. Gelar tinggi tanpa implementasi praktis menjadi seperti hadiah mahal yang tidak digunakan, atau investasi yang hasilnya hanya dinikmati secara individual, bukan untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga: Sistem Pendidikan Indonesia Kiwari yang Acakadut
Barang Mewah Bernama Pendidikan Tinggi
Ngada: Buku, Pena, dan Pendidikan yang Rapuh

Apa yang Terjadi?

Masalah yang lebih mendasar terletak pada cara kita mengukur kesuksesan. LPDP, secara tradisional, menilai keberhasilan berdasarkan indeks akademik, peringkat universitas, atau publikasi jurnal internasional. Semua indikator ini sahih dari perspektif prestasi akademik, tetapi sering kali gagal menangkap dampak sosial jangka panjang. Kita ambil contoh apabila seorang dokter dengan publikasi internasional gemilang mungkin tampak sukses di atas kertas. Namun jika keahliannya tidak diaplikasikan atau tidak ada ruang untuk berkembang dan pada akhirnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia, ya akan sama saja pada akhirnya.

Budaya akademik yang terlalu menekankan gelar internasional juga mendorong penerima beasiswa untuk mengejar pencapaian pribadi, sementara kontribusi sosial sering kali tertunda. Banyak alumni yang merasa “selesai” begitu menyandang gelar bergengsi, padahal tantangan terbesar adalah menerjemahkan ilmu ke dalam tindakan nyata. Gelar tinggi bisa menjadi simbol status, tetapi status tanpa aksi sama dengan gelar kosong yang tidak memberi manfaat nyata bagi bangsa.

Lebih dari itu, fokus pada prestise internasional kadang menciptakan efek psikologis yang tak disadari: penerima beasiswa merasa bahwa pencapaian akademik mereka adalah puncak kontribusi. Mereka lupa bahwa pembangunan nasional membutuhkan kerja konsisten, kreatif, dan kadang tidak terlihat glamor. Sementara gelar tinggi bisa membuka banyak pintu, pintu tersebut harus digunakan untuk masuk ke ruang-ruang yang memerlukan perubahan dan dampak nyata, bukan hanya untuk menambah koleksi sertifikat atau publikasi internasional.

Dari Prestise ke Dampak Nyata adalah Keharusan

Solusi yang paling jelas adalah menyeimbangkan antara prestise akademik dan kontribusi sosial. Negara sangat berhak untuk menagih kontribusi terhadap mereka yang sudah di biayai dengan amat sangat mahal untuk studinya tersebut.

Sistem LPDP perlu mengadopsi sistem evaluasi yang lebih holistik. Evaluasi alumni tidak boleh hanya berfokus pada gelar atau publikasi, tapi juga melihat keterlibatan mereka dalam proyek nasional, inovasi sosial, dan transfer pengetahuan ke komunitas lokal. Dengan cara ini, keberhasilan alumni tidak hanya diukur dari prestasi pribadi, tetapi juga dari manfaat yang mereka berikan bagi bangsa Indonesia.

Selain evaluasi, insentif bagi alumni untuk kembali berkontribusi di sektor publik atau proyek pembangunan harus lebih kuat. Misalnya, dukungan bagi wirausaha sosial, penelitian yang relevan dengan kebijakan nasional, atau penghargaan bagi alumni yang berhasil menciptakan dampak nyata di masyarakat. Langkah ini akan membuat gelar tinggi menjadi alat, bukan sekadar simbol status.

Orientasi pendidikan tinggi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia. Studi di luar negeri tidak seharusnya hanya soal prestise global, tetapi diarahkan agar ilmu yang diperoleh bisa diterapkan di konteks lokal. Misalnya, alumni program kesehatan seharusnya kembali untuk mengembangkan inovasi kesehatan masyarakat, bukan hanya mengejar karier internasional di rumah sakit ternama. Alumni bidang energi sebaiknya mampu memimpin proyek energi terbarukan di Indonesia, bukan hanya menambah portofolio penelitian di jurnal internasional. Dengan pendekatan ini, gelar tinggi akan benar-benar menjadi investasi untuk masa depan bangsa.

Akhirnya, kritik terhadap LPDP bukan untuk meremehkan pencapaian para penerimanya. Kritik ini justru harus lebih sering digalakkan karena mereka yang terpilih dan mendapatkan beasiswa dari program ini adalah salah satu cara pemerintah Indonesia untuk mencetak para sumber dayanya lebih maju dengan membiayai mereka belajar dan menimba ilmu ke berbagai belahan dunia. Gelar tinggi tetap penting dan patut diapresiasi. Namun, gelar itu hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Nilai sejati beasiswa baru terlihat ketika penerima mampu menerjemahkan ilmu ke dalam tindakan nyata yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Tanpa kontribusi yang jelas, prestise gelar tetap menjadi masalah terselubung: terlihat mengesankan, tapi efek nyata terhadap pembangunan nasional minim.

Jika LPDP mampu menyeimbangkan prestise akademik dengan kontribusi nyata, kita tidak hanya akan memiliki lulusan bergelar tinggi, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong Indonesia ke arah kemajuan berkelanjutan. Hingga saat itu, gelar tinggi tanpa kontribusi nyata akan tetap menjadi simbol yang cantik di atas kertas, tapi miskin manfaat bagi rakyat.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB