BandungBergerak – “Pegang parang ini… Ambil dan bunuh kami, (kami) sudah tidak tahan lagi melihat masalah yang sangat menyakitkan ini. Bunuh saya…”

Mengutip dari Bachriadi (2017), begitulah ungkapan kekesalan sekaligus pasrah yang dilontarkan oleh seorang tetua adat suku Amungme di Papua tahun 1995, ketika ia dan suku Amungme lainnya tidak lagi sanggup menahan derita akibat kekerasan yang mereka alami. Ungkapan tersebut cukup menggambarkan tentang apa yang terjadi di papua selama ini, penderitaan demi penderitaan terus dialami oleh masyarakat Papua, hal ini menciptakan kondisi yang Johann Metz sebut sebagai Memoria Passionis: ingatan kolektif atas kekejaman dan penderitaan yang terus diturunkan dari generasi ke generasi.

Tulisan ini akan mengeksplorasi sekaligus menjawab pertanyaan yang cukup sederhana: apa yang terjadi di Papua? Di tengah kondisi negara yang senang membutakan, rasanya pertanyaan ini cukup penting untuk dijawab, terlebih bagi orang seperti saya yang awam tentang isu Papua.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Gerakan All Eyes on Papua untuk Keadilan di Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi
MAHASISWA BERSUARA: Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal sebagai Strategi Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Papua
MAHASISWA BERSUARA: Tanah yang Meredakan Rasa Lapar dan Negara yang Tak Pernah Mau Belajar

Kompleksitas dan Sejarah yang Tidak Berpihak

Papua dahulu hanyalah wilayah perdagangan, terutama bagi Belanda yang sudah lama ada di wilayah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Belanda melakukan kolonisasi terhadap Papua, terhitung dari tahun 1857–1944 (Suryawan, 2019). Kemudian kolonisasi ini di intervensi oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1945–1961, proses perebutan wilayah terjadi pada periode ini. Dalam perspektif Belanda, mereka sudah menyiapkan rencana terhadap Papua Barat (West Papua) dengan tetap memegang kendali atas kontrol wilayah tersebut. Belanda mempersiapkan Papua untuk merdeka, dengan membentuk Dewan Nugini pada April 1961 sebagai langkah awal (Chauvel, 2004). Pada Maret 1961 juga diadakan sidang parlemen Belanda dengan membahas persiapan 10 tahun pembangunan sebagai langkah awal perencanaan kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua. Salah satu pembahasan penting dari sidang ini adalah program pelatihan kepemimpinan eksekutif dan legislatif untuk masyarakat Papua yang akan menjabat nanti, juga pengiriman sejumlah pemuda dan pelajar Papua untuk studi dan magang, dengan tujuan meningkatkan kemampuan juga kapabilitas mereka.

Konsep pembangunan 10 tahun ini ditawarkan oleh Mr. Bot selaku wakil menteri luar negeri Belanda mewakili menteri Joseph Luns, yang kemudian dikenal sebagai Proposal Luns. Inti dari proposal ini adalah Papuanisasi yang tercantum dalam empat poin. Pertama, harus ada jaminan tentang suatu undang-undang penentuan nasib sendiri bagi orang Papua. Kedua, harus ada kesediaan sampai pemerintahan baru terbentuk dengan persetujuan Internasional, sehubungan dengan kesediaan tersebut, masyarakat Papua akan diberikan kedaulatan. Ketiga, Belanda akan terus membiayai perkembangan masyarakat sampai ke taraf yang lebih tinggi. Keempat, Belanda memperbolehkan masyarakat Papua untuk mendirikan Partai Politik sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan politik (Chauvel & Bhakti, 2004).

Pada Oktober 1961 juga berlangsung Kongres Papua di gedung Dewan Nugini yang sekarang menjadi Gedung Kesenian di kota Jayapura. Inti dari kongres ini adalah penetapan bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, dan semboyan nasional Papua. Lambang negara yang ditetapkan adalah Burung Mambruk, bendera negara adalah Bintang Kejora, lagu kebangsaan adalah Hai Tanahku Papua, dan semboyan nasional Papua adalah “One People One Soul”. Akhirnya pada 1 Desember 1961 atas persetujuan pemerintah Kerajaan Belanda, Komite Nasional Papua mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat di Hollandia (Jayapura), tepatnya di area halaman Gedung Kesenian Jalan Irian. Hari itu dilakukan pengibaran bendera Bintang Kejora berdampingan dengan pengibaran bendera Kerajaan Belanda. Pada hari itu juga, untuk pertama kalinya, lagu Hai Tanahku Papua pertama kali berkumandang bersamaan dengan Wilhelmus sebagai lagu kebangsaan Belanda (Suryawan, 2019).

Indonesia kemudian bereaksi dengan mengumandangkan Trikora, yang salah satu bunyinya adalah menolak keras adanya negara boneka bentukan Belanda. Dalam kondisi geopolitik perang dingin, Amerika melihat perseteruan antara Indonesia dan Belanda ini sebagai sebuah peluang untuk menjauhkan Indonesia bergabung kepada blok komunis. Sehingga, Amerika melakukan manuver politik untuk meyakinkan negara lain agar menarik dukungan mereka atas Belanda pada Papua (Gardner, 2019). Akhirnya, Indonesia dan Belanda melaksanakan perundingan di New York, dan mencapai kesepakatan yang kita kenal sekarang sebagai New York Agreement. Isi dari kesepakatan ini adalah Belanda harus melepaskan Papua, yang di mana masyarakat Papua akan diberi pilihan dengan sistem voting untuk tetap berintegrasi dengan Indonesia atau merdeka secara mandiri. Di sinilah pemerintah Indonesia mengambil peran represif, mereka mengintimidasi masyarakat Papua untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Akhirnya dilakukan pemungutan suara yang melibatkan 1.026 masyarakat Papua dari jumlah total 886.000 populasi.

Di hadapan dunia internasional, Indonesia berdalih bahwa pemungutan ini dilakukan atas dasar budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah, juga menganggap bahwa orang Papua terlalu tertinggal, kuno, dan tidak beradab untuk mengambil suara secara penuh (Saltford, 2003). Atas semua keterlibatan Indonesia, Belanda, dan Amerika seperti apa yang disebutkan oleh Saltford juga dalam Suryawan (2019), bahwa Papua lah yang paling kalah dalam perseteruan ini. Karena mereka tidak dilibatkan, namun harus menanggung semua akibatnya.

Memori Kolektif atas Kekerasan Negara

Atas kenyataan bahwa Papua tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, Indonesia seakan ketakutan atas tumbuhnya narasi nasionalisme Papua, sehingga menghalalkan segala cara untuk menghilangkan daya hidup atas nasionalisme tersebut. Semua pihak dan semua orang yang mendukung nasionalisme Papua, atau bahkan dianggap tendensius untuk berpihak pada kemerdekaan Papua, akan dicap sebagai kelompok separatis yang wajib untuk dibasmi. Tidak terkecuali grup kebudayaan Mambesak yang berdiri atas kesadaran akan kebudayaan Papua yang perlu dilestarikan. Grup seni ini bernyanyi, menari, dan berteater, yang kebanyakan bercerita tentang budaya Papua, alam Papua, dan masyarakat Papua. Namun sayang, pemerintah Indonesia menganggap ini adalah nasionalisme Papua yang dibalut bau kebudayaan, sehingga pemerintah saat itu menekan grup ini untuk dibubarkan (Ariane, 2015). Puncaknya, adalah pembunuhan ketua dari grup ini yaitu Arnold Ap, yang ditembak di Pantai Pasir Enam Jayapura pada 26 April 1984, ketika sedang menunggu perahu untuk mengungsi ke Papua Nugini (Suryawan, 2019).

Jauh setelah kejadian tersebut, kekerasan demi kekerasan pun terus terjadi di Papua, dari intimidasi Indonesia kepada Papua untuk setuju bergabung dalam kesepakatan New York, hingga sekarang ada lebih 14 operasi militer yang dilakukan dengan rentang 1965–2004. Tidak mengherankan jika banyaknya anggota militer dan pos militer, melebihi jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua. Hal ini telah menjadi pemandangan yang lumrah dilihat sehari-hari di Papua (Al Rahab, 2006).

Karena kekayaan alam Papua yang berlimpah, Indonesia dengan kebijakan neoliberal melancarkan masuknya perusahaan-perusahaan asing untuk mengekstraksi sumber daya alam di Papua. Masuknya perusahaan ini, diawali dengan berdirinya PT Freeport yang merangsek masuk ke dalam wilayah adat suku Amungme (Leith, 2002). Diawali dengan ini, banyak perusahaan lain ikut untuk mengekstraksi sumber daya alam Papua, sehingga menyingkirkan masyarakat adat ataupun masyarakat asli Papua dari kedaulatan atas tanah leluhur mereka sendiri. Perusahaan ini tidak akan peduli jika aktivitasnya mengganggu masyarakat sekitar, selagi dapat mengeruk keuntungan yang besar, segala cara mereka halalkan. Salah satu bukti kekesalan masyarakat Papua, dapat dilihat  ketika tetua Suku Amungme marah terhadap aktivitas PT Freeport yang merugikan mereka (Bachriadi, 2017). Aktivitas ekstraktif yang terus terjadi ini, mengakibatkan Papua berada pada posisi paling depan sirkuit kapital dunia dan interkoneksi kapital global. Sehingga menciptakan kondisi yang Anna Tsing (2024) sebut sebagai friksi, ruang hampa makna di tengah kemelut penderitaan dan perseteruan yang terjadi. Pada ruang-ruang inilah masyarakat berada pada ruang hampa makna, ketika penegakan identitas tidak bisa dilakukan di atas tanah sendiri yang telah dikuasai oleh kuasa modal global.

Sejarah tidak pernah berpihak pada Papua, pertarungan antar bangsa hanyalah harga yang terpaksa ditanggung oleh Papua, padahal secara objektif, Papua tidak seharusnya membayar harga tersebut. Papua dipaksa merasakan penderitaan yang mereka tidak pantas dapatkan. Penggusuran, pengrusakan, dan diskriminasi hak masyarakat adat masih menjadi hal yang lumrah dan terus dilanggengkan oleh logika depersonalisasi dan depolitisasi pemerintah. Papua, tidak merdeka di atas tanah leluhur mereka sendiri. Mereka mengalami apa yang John Rumbiak sebut sebagai Jiwa yang Patah, kondisi di mana masyarakat Papua kehilangan kepercayaan diri, frustrasi, apatis, dan mengendapkan kebencian yang mendalam terhadap pihak yang membuat mereka menderita. Di sana, Memoria Passionis bukan lagi sekedar konsep, melainkan implikasi nyata yang selalu ada dalam hati dan pikiran mereka. Sudah saatnya, Papua dapat menentukan nasib bangsanya sendiri, dan sudah saatnya Papua dapat menentukan arah sejarahnya yang baru. Karena isu Papua bukan lagi sekedar reduksi dari masalah politik, melainkan Papua adalah masalah kemanusiaan yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB