BandungBergerak - Kota Bandung terus menjadi tujuan utama urbanisasi di Jawa Barat. Sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan jasa, kota ini menarik ribuan pendatang setiap tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandung mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Kepadatan ini menempatkan Bandung sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia. Lonjakan penduduk umumnya terjadi setelah Lebaran, ketika arus balik tidak hanya membawa warga lama, tetapi juga pendatang baru yang datang untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan.

Fenomena ini tidak terlepas dari kuatnya daya tarik kota. Dalam penelitian “Analisis Migrasi Penduduk di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”, disebutkan bahwa migrasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, fasilitas perkotaan, dan jaringan sosial. Peluang kerja di sektor jasa, perdagangan, dan industri kreatif menjadi magnet utama. Di sisi lain, keberadaan puluhan perguruan tinggi menjadikan Bandung sebagai tujuan pendidikan bagi generasi muda dari berbagai daerah.

Peneliti penelitian tersebut, Muhammad Qadafi Falah, menjelaskan bahwa urbanisasi merupakan bagian dari migrasi penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak. Perpindahan penduduk terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang lebih baik.

“Migrasi penduduk di Kota Bandung terjadi akibat beberapa faktor utama yaitu upah lebih tinggi, lapangan pekerjaan lebih banyak dan beragam, pendidikan dan tempat yang nyaman untuk ditinggali. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda hutasoit bahwa faktor ekonomi merupakan pendorong utama oran guntuk melakukan migrasi ke suatu tempat yang lebih baik dengan harapan dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup (Hutasoit, 2023),” papar Falah, dalam skripsi Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain faktor ekonomi, pengaruh sosial juga mendorong urbanisasi. Keberhasilan perantau sering menjadi referensi bagi orang lain di daerah asal untuk mengikuti jejak yang sama. Fenomena ini memperkuat arus migrasi masuk ke kota.

Jawa Barat bahkan tercatat sebagai provinsi dengan migrasi masuk tertinggi secara nasional. Di dalamnya, Kota Bandung menjadi salah satu pusat utama tujuan pendatang. Lingkungan kota yang relatif nyaman, biaya hidup yang terjangkau, serta keberagaman aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata semakin memperkuat posisinya.

Namun, derasnya arus urbanisasi membawa tekanan serius bagi kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan perumahan, transportasi, dan layanan dasar. Infrastruktur kota harus menanggung beban yang terus bertambah.

Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menunjukkan tingkat pengangguran terbuka meningkat pada 2021 hingga mencapai 153.505 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk tidak selalu diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Persoalan juga terlihat di sektor permukiman. Dalam jurnal “Dampak Urbanisasi terhadap Peningkatan Kawasan Kumuh di Kota Bandung”, luas kawasan kumuh tercatat mencapai sekitar 1.164,72 hektare pada 2017. Kawasan ini umumnya ditandai oleh kepadatan bangunan tinggi, keterbatasan akses air bersih, serta sanitasi yang kurang memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa urbanisasi bukan sekadar pertambahan jumlah penduduk, melainkan juga persoalan kualitas hidup. Ketika kebutuhan hunian tidak terpenuhi, sebagian masyarakat terpaksa tinggal di kawasan dengan kondisi yang tidak layak.

Baca Juga: Fenomena Urbanisasi ke Kota Bandung karena Pembangunan di Jawa Barat tidak Merata
Urbanisasi dan Ironi Kerja di Cicalengka

Momentum Lebaran

Fenomena mobilitas ini juga terlihat saat momentum mudik Lebaran. Ribuan warga meninggalkan kota, namun sebagian besar kembali setelah libur usai, bahkan disertai pendatang baru. Program mudik gratis yang difasilitasi perusahaan, seperti yang disebut dalam rilis Humas Kota Bandung, turut menggambarkan tingginya mobilitas penduduk dari dan ke kota.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa urbanisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Pemerintah kota tidak melarang pendatang, tetapi menekankan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

“Urbanisasi tidak pernah dilarang di Kota Bandung. Yang paling penting begitu datang perhatikan adminduk dan mendaftar ke wilayah setempat,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, diakses Selasa, 17 Maret 2026.

Menurut Farhan, ketertiban administrasi menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan. Data kependudukan yang akurat dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mencatat arus pendatang, tetapi juga mengelolanya secara menyeluruh. Regulasi kependudukan harus berjalan seiring dengan penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang merata.

Tanpa langkah tersebut, urbanisasi berpotensi memicu persoalan baru, mulai dari kepadatan berlebih hingga meluasnya kawasan permukiman tidak layak. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, arus penduduk justru dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi kota.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB