RESENSI BUKU: Antigone, Impunitas, dan Ilalang Ingatan
Buku Mereka Hilang Tak Kembali yang disusun oleh Putro Wasista dkk. menghimpun jejak sejarah penuh kekerasan di Indonesia selama periode Orde Baru.
Penulis Naufal Zabidi30 Maret 2026
BandungBergerak – Bagi Antigone, satu-satunya urusan yang tak bisa ditangguhkan saat ia punya saudara (Polyneikes) tewas, adalah menguburnya. Akibat tindakan itulah ia justru dihukum oleh Creon, pemegang tampuk kekuasaan dalam eponim Soposchels.
Creon menghukum Antigone karena ia menolak perintah untuk membiarkan jenazah “pengkhianat” membusuk tanpa pemakaman. Padahal, tindakan Antigone bermuara pada upaya menghargai hubungan-hubungan tunggal di atas kekuasaan. Ia membingkai yang hidup dengan yang mati dalam suatu kesinambungan–sebuah pekerjaan khusus yang tak dimiliki para penguasa, pekerjaan berkabung.
Ketegangan antara duka dan kekuasaan ini menemukan gema kuat dalam sejarah Indonesia. Ketika negara menyingkirkan suara duka dan menghambat upaya rekoleksi, buku Mereka Hilang Tak Kembali disusun Putro Wasista dkk. hadir sebagai bentuk penolakan.
Buku terbitan EA Books ini menjadi arsip hidup yang menghimpun jejak sejarah penuh kekerasan di Indonesia selama periode Orde Baru: dari Genosida 1965, pembantaian Santa Cruz, hingga perkosaan massal Mei 1998. Jika Antigone melawan lewat ritual penguburan, buku ini melawan lewat pelurusan sejarah yang sengaja dibekukan negara.
Dorongan untuk menghadirkan "yang hilang" terasa begitu mendesak. Seperti kisah seorang ibu yang bertanya kepada Munir tentang siapa yang akan mencari anaknya yang diculik (hal. 183). Laporan sang ibu bukan sekadar ungkapan duka, melainkan sebuah "tindakan" aktif menjahit kembali sejarah yang dicabik. Upaya seperti inilah yang menyambungkan kembali jejak para korban–sebagaimana perlawanan Antigone–melalui buku, arsip, dan dokumentasi.
Mereka Hilang Tak Kembali, lahir sebagai oponen terhadap narasi sejarah yang membiarkan kematian menjadi tumpukan gosip. Buku setebal 211 halaman ini membeber kejelasan atas ratusan ribu kematian yang ditulis dengan "kalimat terpotong.”
Dalam upaya itu, temuan-temuan Melvin menjadi krusial. Ia menolak anggapan bahwa tidak ada narasi tunggal tentang pembantaian 1965-1966; arsip genosida menunjukkan dengan jelas keterlibatan militer (hal. 15).
Namun, belakangan, sejarah ditulis ulang secara tergesa, seolah-olah mesti dikebut sebelum "hantu" ciptaan negara bangkit kembali. Temuan-temuan krusial Melvin barang pasti tak masuk narasi resmi. Pada saat itulah negara memelihara mitos lama, dan membiarkan sebagian sejarah tetap timpang. Ironisnya, para pencipta mitos justru ditetapkan sebagai pahlawan.
Dalam tragedi Antigone, kekerasan Creon tampak melalui pengabaian: ia mengurung Antigone tanpa darah yang ditumpahkan, namun juga tanpa makanan atau cahaya. Kekerasan terletak pada penarikan diri, bukan pada pukulan langsung.
Cara kerja pembiaran semacam ini kini menjelma sebagai impunitas dalam nasib buku-buku sejarah tandingan di Indonesia. Sumber-sumber rujukan dalam Mereka Hilang Tak Kembali terisolir, tidak dikurung di gua, tetapi dibungkam oleh mekanisme negara yang membiarkan kebenaran berjalan tanpa konsekuensi.
Baca Juga: RESENSI BUKU: Membunuh Harimau di Dalam Diri
RESENSI BUKU: Bagaimana Bandung Menjelang Pagi Merepresentasikan Kota Bandung
RESENSI BUKU: Membaca Catatan Harian Cindo, Merangkul Melankolia Identitas
Impunitas Membiarkan Kekerasan Terulang
Memang, buku-buku itu tidak dibredel, dan keberadaannya masih bisa kita syukuri. Namun negara tetap memberi perlindungan bagi para pelaku kekerasan dengan membiarkan mereka bebas dari pertanggungjawaban. Di celah pembiaran itulah kekerasan tetap bernapas.
Impunitas membiarkan kejahatan terulang. Lagi dan lagi. Ia membiarkan narasi tandingan hidup di mata publik, namun menjatuhkan hukuman mati pada substansinya (baca: keadilan). Dengan membiarkan narasi tanpa peran nyata, rupa penjahat tak tersentuh dan hidup leluasa secara cuma-cuma malah berlipat ganda.
Impunitas menjadikan korban, seperti penyintas tapol 1965, mengalami kekerasan berlapis: trauma dibalas dengan stigma, pemisahan dari akses ekonomi, dan ketiadaan perlindungan hukum. Negara membiarkan penduduknya hidup cukup lama menderita dan hancur, tetapi tidak cukup lama untuk pulih; membiarkan hidup hanya untuk mati perlahan, tak terlihat, tak diratapi, tak diingat.
Di titik ini, kisah Creon bukan sekadar anomali kuno; ia adalah prototipe negara, nenek moyang Indonesia. Ia memerintah dengan rekayasa, kematian karena pengabaian, dan (pada kasus Indonesia) pengampunan bagi pelaku kejahatan. Namun, di Indonesia, logika ini tentu saja tak lengkap. Negara beroperasi dengan dualitas yang lebih kejam; ia bukan hanya melakukan mekanisme pengabaian yang samar (terhadap korban yang masih hidup dan buku/arsip), tetapi juga melakukan kekerasan langsung. Banyak “darah bercucur percuma” dalam catatan Mereka Hilang Tak Kembali di masa Orde Baru.
Jika Creon hanya menghukum Antigone dengan pembiaran, Negara Indonesia melakukan kekerasan secara langsung, lalu menghukum ingatan atas kekerasan itu dengan pembiaran (impunitas). Hari ini, kekerasan dapat ditemui serupa pestisida membasmi ilalang.
Namun, perjuangan melawan rekayasa ini—baik oleh Antigone, maupun oleh empat penulis buku yang menyajikan dokumen penentang—menggarisbawahi satu keyakinan abadi; bahwa Antigone masih hidup dalam orang yang tak anggap remeh kematian. Buku ini adalah ilalang yang tak pernah kapok untuk tumbuh.
Informasi Buku
Judul buku: Mereka Hilang Tak Kembali
Penulis: Putro Wasista dkk.
Penerbit: EA Books
Terbit: 2025
Tebal: 211
ISBN: 978-623-5280-23-3
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB

