BandungBergerak – Sebagai seorang ibu, urusan makan anak bukanlah hal sepele. Kami tahu betul betapa rumitnya memastikan anak makan cukup, bergizi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Setiap hari kami bergulat dengan porsi makan, alergi, kebersihan, hingga kebiasaan makan anak yang tidak selalu mudah diatur.

Maka ketika negara menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami tentu menyambutnya dengan harapan besar. Namun sebagai seorang ibu–dan sebagai warga negara–kami juga berhak bertanya: apakah program ini sungguh dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, atau hanya berfokus pada penyaluran makanan secara massal demi proyek semata?

Di rumah, kami tidak pernah memberi makan secara asal. Kami menyesuaikan menu dengan usia anak, memastikan keseimbangan gizi, memperhatikan kondisi kesehatan–termasuk kemungkinan alergi–serta mengawasi kualitas makanan yang kami sajikan. Bahkan, kami berusaha menjadikan waktu makan sebagai sarana pendidikan agar anak belajar menghargai makanan dan memahami pentingnya hidup sehat.

Kadang kala kami para ibu bahkan harus bernegosiasi dengan anak hanya agar anak-anak mau makan buah dan sayur. Maka kami tahu persis bahwa urusan makan anak tidak pernah sesederhana membagikan paket makanan.

Karena bagi kami, makan bukan sekadar mengisi perut, tetapi bagian penting dari proses membesarkan manusia untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mental dan tubuhnya. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa makanan yang diterima anak benar-benar memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, serta mampu mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Baca Juga: Salah Kaprah Pemerintah Soal Kasus Keracunan pada Makan Bergizi Gratis
Banalitas Kejahatan dalam Kasus Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis
Menakar Makan Bergizi Gratis sebagai Solusi Konkret Masalah Gizi Anak Indonesia

Distribusi Bukan Jawaban atas Masalah Gizi

Sayangnya, program berskala nasional seperti MBG tentu membutuhkan standar gizi yang terukur dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, MBG kerap lebih banyak dibicarakan dari sisi distribusi: berapa porsi yang dibagikan, berapa sekolah yang terjangkau, dan berapa anggaran yang terserap. Seolah keberhasilan program direduksi hanya pada itu, sementara proses dan evaluasi tidak dilakukan secara serius dan mendasar.

Jarang sekali kami mendengar penjelasan yang memadai tentang hal yang justru paling krusial: Bagaimana standar dan hitungan gizi yang ditentukan? Siapa yang menyusun menu? Bagaimana partisipasi orang tua, dan bagaimana memastikan setiap anak memperoleh asupan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang otaknya?

Kami pun bertanya dengan jujur dan terbuka: di mana peran ahli gizi dalam kebijakan ini? Jangan sampai program hanya disesuaikan dengan pagu anggaran per anak, tanpa benar-benar menghitung kebutuhan nutrisi yang seharusnya dipenuhi.

Lebih jauh lagi, sebagai ibu dan warga negara, kami tidak bisa menutup mata terhadap risiko yang selalu mengintai program berskala besar tersebut. Ketika hanya kuantitas, distribusi, dan serapan anggaran belanja yang menjadi fokus utama, program sosial rawan bergeser menjadi ladang proyek semata.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Kami membaca dan mendengar berbagai isu keterlibatan pihak-pihak dekat kekuasaan dalam pengelolaan dapur MBG, hingga laporan yang diungkap oleh ICW menjadi alarm bagi publik untuk tetap kritis. Program untuk anak seharusnya berorientasi pada kualitas gizi yang terukur, bukan berada dalam bayang-bayang konflik kepentingan.

Kami ingin menegaskan bahwa MBG bukan alat untuk mengeruk anggaran. Bukan ruang bermain kepentingan politik. Dan bukan ladang bisnis segelintir pihak.

Siapa pun tidak boleh bermain dengan program yang seharusnya melindungi dan mendukung masa depan generasi bangsa. Karena setiap rupiah dalam program ini adalah hak anak, dan setiap porsi makanan adalah amanah publik yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Jika orientasi kebijakan lebih sibuk mengatur siapa menyuplai dan siapa mendapat bagian, ketimbang memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan nilai edukatif bagi anak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, melainkan juga kepercayaan orang tua–bahkan masa depan generasi bangsa–terhadap pemerintah.

Ahli gizi seharusnya hadir sejak tahap perencanaan, bukan sekadar nama dalam dokumen atau formalitas teknis semata. Mereka perlu dilibatkan secara aktif dan sistemik–mulai dari penyusunan menu berbasis kebutuhan usia dan wilayah, pengawasan kualitas bahan dan proses pengolahan makanan, hingga evaluasi dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Sederhananya, mereka adalah fondasi dari program ini.

Tanpa dasar keilmuan yang kuat, MBG berisiko kehilangan substansi dan berubah menjadi sekadar proyek logistik.

Kita hanya disuguhi jargon para pejabat pemerintahan yang menyebut MBG sudah sesuai dengan standar pemenuhan gizi yang baik dan aman. Potongan lele besar, potongan daging besar, dan buah yang bervariasi.

Nyatanya di lapangan? Ah sudahlah, namun realitas menunjukkan hal yang berbeda–berbagai cerita miring beredar dan dapat diakses publik.

Belum lagi persoalan yang keracunan masih terjadi di sana-sini, proses pengolahan makanan yang tidak higienis, sampai masalah penolakan yang masif terjadi. MBG akan kehilangan substansi jika dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa persoalan program ini bukan hanya distribusi, tetapi juga kualitas dan kesiapan sistem yang belum matang.

Ketika Makan Sekolah Dipahami sebagai Pendidikan

Sebagai ibu, kami juga belajar dari pengalaman negara lain–termasuk dari cara Jepang memandang makan siang sekolah sebagai bagian penting dari pendidikan. Hal ini tergambar kuat dalam drama Jepang ”Chef: Three Star School Lunch”.

Drama tersebut mengisahkan seorang koki restoran bintang tiga Michelin yang memasak di dapur makan siang sekolah. Pesan yang muncul jelas: memasak untuk anak-anak adalah tanggung jawab besar, bukan pekerjaan rendahan.

Setiap menu untuk makan siang anak-anak di sekolah disusun dengan cermat, memperhatikan keseimbangan gizi, cita rasa, serta kebersihan dalam proses pengolahannya. Makan siang bukan sekadar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga menjadi bagian dari pembelajaran karakter dan pembiasaan pola hidup sehat sejak dini. Melalui program ini, anak-anak belajar disiplin, kemandirian, serta pentingnya mengonsumsi makanan bergizi.

Mereka juga memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, termasuk adanya alergi atau pantangan terhadap bahan makanan tertentu. Oleh karena itu, dilakukan pendataan dan penyesuaian menu agar tetap aman, sehat, dan sesuai dengan kondisi masing-masing anak, sehingga program makan siang dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh siswa di sekolah.

Kami, para ibu, tidak menuntut program yang sempurna. Namun kami berhak menuntut kebijakan yang jujur, transparan, partisipatif, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan anak.

Jangan menjadikan anak-anak kami sekadar angka serapan anggaran. Jangan pula menjadikan dapur anak sebagai ladang kepentingan meraup rente.

Anak bukan objek proyek, melainkan subjek masa depan bangsa.

Jika negara sungguh ingin membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, maka dengarkan suara ibu–dimulai dengan kejujuran dan keberanian memperbaiki sistem. Karena masa depan bangsa tidak dibangun dari angka, tetapi dari anak-anak yang benar-benar dipenuhi haknya.

MBG bukan sekadar distribusi, tapi investasi masa depan anak. Anak adalah subjek, bukan angka.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB