BandungBergerak - Kebijakan ekonomi yang diambil oleh rezim Prabowo saat ini menghadirkan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Salah satu kebijakan utama, Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat pujian karena bertujuan mengatasi masalah gizi dan stunting. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan evaluasi, pengawasan independen, dan perbaikan menyeluruh.

Topik tersebut menjadi salah satu sorotan di diskusi publik yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Inisiatif dan SUSTAIN bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Rezim Prabowo dan Dampaknya”, di Hotel Horison Bandung, Selasa, 14 April 2026.

Diding Sakri, Tata Mustasya, dan Alamsyah Saragih memaparkan tiga topik presentasi. Presentasi itu ditanggapi oleh Ekki Syamsulhakim - Dosen Ilmu Ekonomi Unpad, Irwan Natsir – Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat, dan Fihri Buhaerah – Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN.

Alamsyah Saragih dari Artikel 33 Indonesia memaparkan, program MBG merupakan salah satu bagian dari tiga penyangga yang sudah dimiliki Indonesia. Tiga buffer (penyangga) itu physical, likuiditas, dan sosial, yang masing-masing perlu diperkuat. MBG sebagai program yang menyangga sosial perlu dibenahi segera.

“Apa yang dilakukan pemerintahan sekarang aransemennya besar, namun pengawasannya tidak memenuhi syarat dan berbahaya untuk dua tahun ke depan,” ungkap Alamsyah memaparkan materinya.

Konsep program MBG dinilai baik. Penelitian-penelitian di luar negeri sudah menunjukkan program ini bagus untuk tumbuh-kembang anak dan berpengaruh terhadap fisik yang kuat. Program ini juga memunculkan manfaat lain, yaitu belanja komoditas bahan pangan lokal untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Namun, karena jalannya program yang cepat, dibentuk di segala lini hingga level terbawah, sementara rencananya belum cukup matang mengakibatkan lahirnya kendala dan persoalan. Misalnya, belum integrasi rantai pasok produk lokal ke dapur MBG. Hal ini menyebabkan kenaikan harga sembako atau menipisnya stok di pasaran karena “rebutan” dengan dapur MBG.

MBG juga belum terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Selain MBG, ia mengingatkan masyarakat untuk mengkritisi dan memantau anggaran Pertahanan dalam APBN 2026. Total anggarannya di tahun 2026 sebanyak 337,6 triliun (8,80% APBN). Nilainya lebih tinggi 2,6 trilliun dari anggaran MBG sebanyak 335 triliun (8,70% apbn).

“Negara lain biasanya anggaran (Pertahanan) itu didorong untuk membangun industri pertahanan yang bisa menggerakkan ekonomi. Indonesia itu kadang-kadang ujung-ujungnya cuma beli senjata, pengadaan. Industri pertahanan adalah bagian yang harus juga dikembangkan,” ujarnya.

Alamsyah menerangkan, kebijakan ekonomi yang dirancang Prabowo adalah orkestrasi besar. Namun demikian, pengawasannya perlu dilakukan oleh pihak independen. Alamsyah menyarankan agar mestinya ada lembaga think-tank yang menurunkan ide pemikiran itu menjadi langkah-langkah praktis yang terukur hingga pengawasannya. 

“Kalau pengawasannya cuma internal, tidak ada balancing kalau terjadi konflik kepentingan di internal. Dia harus dibuka sistem pengawasannya, sistem penanganan pengaduan yang lebih teransparan. Ini waktunya untuk diperbaiki. Kalau enggak, sudah sampai 2 tahun lagi orang nanti patah arang dengan program sejenis MBG, di kemudian hari orang sudah enggak percaya,” ungkapnya.

Ke Arah yang Akan Disesali

Direktur Eksekutif Yayasan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya menilai, rezim Prabowo senang mengambil jalan yang sulit. Misalnya, beberapa kebijakan ekonomi dan transisi energi, namun perannya dipegang oleh pemerintah pesat. Akhirnya pemerintah kesulitan sendiri menanggung beban yang begitu banyak.

“Mereka yang sulit sendiri. Jadi enggak memberi ruang ke masyarakat, ke swasta, termasuk usaha kecil,” ungkapnya.

Tata menyampaikan, jika ingin berhasil, pemerintah Prabowo perlu melakukan koreksi tata kelola ekonomi. Ia melihat ada tiga persoalan utama, yaitu etatisme, inkompetensi, dan nepotisme.

“Kalau tiga ini bisa kita address kita bisa melihat kebijakan yang lebih bagus tiga tahun mendatang,” jelasnya.

Ia merekomendasikan agar pemerintah memberikan ruang yang lebih besar untuk masyarakat dan swasta dalam pembangunan ekonomi.

Terkait transisi energi, lanjutnya, provinsi Jawa Barat sudah memiliki bauran energi yang yang cukup baik dengan tingkat permintaan paling tinggi se-Indonesia. Sektor ini perlu didorong untuk segera bertransisi ke energi bersih. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang kepada masyarakat, memudahkan kebijakan, dan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

“Sebenarnya kita mau dorong energi baru. Tapi pemerintah pegang semua, enggak akan mampu keuangan, kemampuan teknis, tata kelola. Makanya pemerintah harusnya memiliki ruang. Sekarang daerah kebijakan energi kewenangannya hampir enggak ada,” pungkasnya.

Ahli Ekonomi, Diding Sakri berpendapat kebijakan ekonomi Prabowo tengah berjalan “ke arah yang nanti akan kita sesali”. Ia memaparkan presentasi tentang korelasi antara ketimpangan pendapatan dan rendahnya mobilitas antargenerasi melalui kerangka kurva Great Gatsby.

Konsep mobilitas antargenerasi sederhananya adalah bagaimana kemampuan sebuah generasi bisa naik kelas. Dalam pemaparannya, Indonesia, dari data tahun 1993-2014 memiliki tingkat mobilitas antargenerasi yang cukup baik dibandingkan negara berkembang lain.

Hasil penelitian PhDnya itu menemukan, generasi pra-milenial punya kesempatan yang lebih baik untuk naik kelas dibandingkan generasi milenial (yang lahir setelah 1980). Indikasinya, generasi yang mengalami pendidikan di era Orde Baru punya akses untuk pergeseran kelas, karena kualitas pendidikan yang serupa dan merata.

Diding menerangkan, hubungan mobilitas dan ketimpangan dari kebijakan Prabowo belum terlihat. Namun, kebijakan dari rezim-rezim sebelumnya menunjukkan penurunan mobilitas. Diding menyatakan, di atas kertas, kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh Prabowo bagus.

“Program-program MBG itu bagus. Tapi pertanyaannya sekarang bagaimanan implementasinya? Apakah itu menjamin para pelaku yang terlibat didasarkan kepada meritokrasi? Kalau itu dilakukan bisa jadi hasilnya bagus, mengubah mobilitas lebih baik. Kalau pelaksanaannya keliru bisa merusak mobilitas antargenerasi jadi lebih buruk lagi,” ungkapnya.

Diding memberikan semacam “early warning” dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh rezim Prabowo. Dari enam kebijakan ekonomi, misalnya, program MBG dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program bagus untuk meningkatkan mobilitas. Dengan catatan pelaksanaannya yang baik dan terukur. Program yang dinilai tidak tepat adalah penghematan anggaran dan pertumbuhan berbasis komoditas.

Baca Juga: CERITA GURU: Invisible Labor MBG
MBG dan Harga yang Harus Dibayar

Ekonomi Persiapan Perang

Dosen Ilmu Ekonomi Unpad, Ekki Syamsulhakim menanggapi, pemaparan para pemateri sejalan dengan desakan Aliansi Ekonom yang sempat diajukan pada September 2025 lalu. Ekki mengkritik implementasi program MBG. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap program ini dari lembaga dan pihak independen.

“Perkembangannya sekarang mungkin kita bisa lihat bahwa MBG ini memiliki multiple objektif dan enggak jelas objektif sebenarnya apa. Jadi harus dilakukan evaluasi oleh lembaga independen plus orangnya juga independen,” ungkapnya.

Fihri Buhaerah dari Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN menilai, kebijakan ekonomi Prabowo tidak bisa menggunakan satu mazhab ekonomi. Prabowo menjalankan pemerintahannya dengna mazhab ekonomi campuran.

Namun demikian, dari beberapa program yang banyak mendapatkan perhatian, seperti MBG, Danantara, Koperasi Merah Putih, dan Transisi Energi ada tiga pola yang menyebabkan fenomena sistemik terjadi. Polanya adalah relasi pusat-daerah yang asimetris, konsolidasi pengelolaan keuangan, dan penggunaan militer.

Fihri berpendapat, kebijakan yang diambil Prabowo didasarkan pada pembacaan geopolitik, bahwa akan terjadi Perang Dunia Ketiga dalam 10 hingga 20 tahun.

“Jadi desain MBG dan desain merah putih semua itu adalah persiapan menuju perang. Nah dengan memahami ini kita akan lebih mudah membaca arah kebijakan pak Prabowo itu ke mana,” jelasnya.

Sementara Irwan Natsir, Pemred Pikiran Rakyat, melihat kebijakan ekonomi tidak terlepas dengan politik. Ia mendapati banyak keluhan maupun kritikan untuk program-program Prabowo, seperti MBG maupun kredit.

Sementara itu, pemerintah menyatakan terus melakukan evaluasi dan memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, diakses dari laman resmi.

Dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG, di antaranya menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah memastikan seluruh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya berperan aktif dalam proses perbaikan.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp Kami