BandungBergerak - Desa Cipongkor, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan utama dalam film dokumenter Tak Ada Makan Siang Gratis garapan Watchdoc. Film berdurasi lebih dari satu jam yang disutradarai Rizky PP ini diputar dan didiskusikan di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jumat, 5 Desember 2025.

Film menelusuri dampak proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kesehatan siswa serta pemotongan anggaran daerah. Lagi-lagi, rakyat kecil menjadi pihak yang paling terdampak.

Film ini mewawancarai sejumlah korban keracunan setelah menyantap MBG di Kabupaten Bandung Barat. Menurut pihak sekolah, SPPG yang melayani di SMKN 1 Cihampelas kerap bermasalah. Keracunan massal memuncak pada 25 September. Ada temuan bahwa makanan diduga basi.

“Saat ada laporan dari siswa yang katanya ayamnya bau, terus saya cium, ternyata benar. Baunya sangat menusuk,” ujar seorang sumber di film ‘Tak Ada Makan Siang Gratis’.

Meski proyek MBG menyumbang kasus keracunan pangan terparah di Indonesia, pemerintah mengklaim program tersebut berhasil 99,99 persen.

Mengapa MBG tidak Benar-Benar Gratis?

Dari APBN 2025, sekitar 71 triliun rupiah dari total 724 triliun rupiah anggaran pendidikan dialihkan ke MBG. Film ini kemudian membandingkan dengan nasib guru honorer dan fasilitas sekolah terpencil yang kekurangan dukungan.

Agustinus, seorang guru honorer NTT yang sudah 23 tahun mengajar, menggambarkan beratnya hidup dengan gaji yang bertahun-tahun hanya naik sedikit. Gajinya bersumber dari dana BOS dan kerap dirapel 3–4 bulan. Jarak rumahnya 4 km dari sekolah, ia berjalan kaki atau menumpang truk pasir.

“Saya ingin mengubah anak bangsa,” ujarnya. Namun penghasilannya jauh dari cukup, sehingga ia memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam. “Kalo tak begini bagaimana saya memenuhi kebutuhan rumah tangga?”

Tatang (bukan nama sebenarnya), guru honorer di Kabupaten Bandung, menyebut proyek MBG membebani guru. Mereka harus menandatangani kontrak yang melarang menyuarakan kasus makanan basi atau keracunan.

Pada 18 November, Tatang menemukan ayam berbumbu kuning yang sudah basi dengan telur ulat di dalamnya. Ia membatalkan pembagian makanan dan melapor ke SPPG. Keesokan hari, siswa hanya menerima snack berisi dua susu kotak kecil dan satu snack cokelat. Menurutnya, jauh dari makanan bergizi.

Dampak Tidak Langsung MBG

Sugiyati, petani jagung asal Pati, sudah dua musim tak menanam karena tidak ada modal. Ia menjadi buruh menjahit demi bertahan hidup. Suharno, penambak bandeng, mengalami paceklik akibat banjir rob.

Kesulitan ini tak dibarengi kebijakan yang membantu. Bupati Pati justru menaikkan PBB sebesar 250 persen. Kenaikan serupa terjadi di lima daerah lain: Kota Cirebon 1.000 persen, Kabupaten Semarang 400 persen, Kabupaten Jombang 1.202 persen, dan Kabupaten Bone 300 persen. Kenaikan ini dipicu Instruksi Pemerintah nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi memangkas anggaran setiap daerah demi melancarkan MBG, sehingga pemerintah daerah mencari pemasukan tambahan melalui pajak.

“Saya udah dua musim tak panen, ko bisa-bisanya bupati tega ke rakyatnya,” keluh Sugiyati.

Untuk Siapa Proyek MBG?

Film ini merinci bagaimana anggaran MBG 2025 yang awalnya 71 triliun rupiah kemudian melonjak menjadi 171 triliun rupiah dengan target 82,9 juta penerima. Tahun 2026 akan kembali naik menjadi 335 triliun rupiah —pos paling besar dalam belanja pemerintah pusat. Sementara manfaat langsung yang diterima masyarakat hanya 1,376 triliun rupiah.

Untuk menjalankan MBG, pemerintah memangkas anggaran pendidikan hingga 67 persen, kesehatan 7 persen, fungsi ekonomi 6 persen, dan dana cadangan 20 persen.

Herlambang, akademisi, menyebut MBG sebagai pelanggaran HAM karena mengorbankan anggaran untuk seluruh rakyat. Ia menilai MBG membuka jalan bagi keterlibatan militer dan polisi.

“Misalnya militer bisa memproduksi vitamin,” ungkapnya.

MBG Watch mencatat institusi negara ikut terlibat dalam pembentukan SPPG. Ada pula 28 yayasan yang diduga terafiliasi partai politik, termasuk 9 yayasan pendukung pasangan capres-cawapres.

Keracunan MBG Terus Meningkat

Sejak Januari 2025, kasus keracunan terus naik. Dalam tiga bulan terakhir, MBG Watch mencatat 16.109 korban: Agustus 2.226 orang; September 6.052 orang; Oktober 6.823 orang. Provinsi dengan korban terbanyak: Jawa Barat 4.125 orang, Jawa Tengah 1.666 orang, Yogyakarta 1.053 orang, Jawa Timur 950 orang, NTT 800 orang.

Menurut Bima Yudistira, direktur eksekutif Celios, mengatakan seharusnya MBG dihentikan ketika terjadi keracunan massal. “Apa yang mau dicapai dari MBG ini? Banyak guru dan buruh yang terdampak dari program ini,” ujarnya.

Baca Juga:Ratusan Murid SD di Lembang Keracunan MBG, Beberapa Anak Dirawat di Rumah Sakit karena Kejang-kejang
Cerita dari MBG Cipongkor, Mengapa Keracunan Massal Berulang?

Rizky, sutradara film, menjelaskan bahwa film ini lahir dari respons terhadap situasi negara. Awalnya ingin memotret setahun pemerintahan baru, tetapi kemudian menemukan Kejadian Luar Biasa (KLB), yang kemudian menjadi titik fokus film MBG ini.

“Kami ngerasa kok polanyamakin parah ya MBG ini dan ternyata setelah ditelisik lagi bahwa MBG ini jadi satu monumen dari tata kelola kebijakan pemerintah hari ini yang bermasalah gitu,” ujarnya, dalam diskusi.

Ia melihat MBG sebagai gambaran besar kebijakan negara hari ini, terlebih anggarannya justru dinaikkan meski kritik dan penolakan meluas akibat banyaknya keracunan.

“Tapi negara malah menantang (masyarakat) dengan menaikkan anggaran di tahun depan gitu,” katanya.

Direktur LBH Bandung, Heri Pramono, menyoroti aspek teknis dan dampaknya. LBH membuka posko aduan, namun “Yang mengadukan kita justru nol,” katanya, menandakan adanya tekanan.

Ia mengkritik SPPG yang dikuasai instansi negara. “Orang yang enggak pernah mengurus catering tiap hari tapi disuruh menyediakan 3.000 (porsi) setiap hari itu pasti akan ada kacaunya,” tegasnya.