BandungBergerak – Dalam negara demokrasi, demonstrasi sebagai bentuk ekspresi kekecewaan rakyat merupakan sebuah keniscayaan yang wajar. Dalam beberapa dekade terakhir bisa kita saksikan ruang publik Indonesia berulang kali dipenuhi oleh demonstrasi kritik keras terhadap pemerintah. Ungkapan kekecewaan diluapkan dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari mahasiswa, buruh, petani hingga kelas menegah perkotaan. Protes sosial seperti ini, akan menjadi ekspresi politik yang sangat menguat jika saluran representasi rakyat di parlemen dianggap tidak lagi mampu mewakili dan menampung aspirasi. Namun dibalik gelombang kemarahan masyarakat tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah demonstrasi yang terus berulang ini sekedar reaksi spontan terhadap kebijakan tertentu, ataukah ia merupakan gejala dari kontradiksi sosial yang lebih dalam, pada struktur ekonomi-politik Indonesia?

Ketimpangan Sistematis

Bisa dikatakan kondisi Indonesia hari ini tengah mengalami krisis yang sangat multidimensional: ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, pelemahan kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, demokrasi prosedural yang tercerabut dari aspirasi material rakyat, fragmentasi sosial yang terus direproduksi, serta meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap instansi pemerintah akibat lemahnya supremasi hukum.

Dalam konteks ketimpangan, data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghadirkan distribusi yang adil. Gini rasio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menurut Badan Pusat Statistik bertahan di kisaran angka 0,380 sampai 0,370. Data terbaru Badan Pusat Statistik mencatat rasio gini Indonesia pada September 2025 berada di angka 0,363. Memang ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, namun penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan perbaikan struktural, melainkan lebih mencerminkan fluktuasi distribusi pendapatan dalam jangka pendek. Ketimpangan tetap menjadi realitas konkret yang tercermin pada akses yang tidak merata terhadap lapangan pekerjaan, sumber daya ekonomi, dan kepemilikan tanah. Oleh sebab itu, persoalan utamanya tidak terletak pada tinggi-rendahnya angka ketimpangan saja tapi juga struktur ekonomi-politik yang terus memproduksi ketimpangan tersebut secara sistematis.

Krisis semacam ini sering kali dijelaskan sebagai akibat dari kegagalan kepemimpinan, lemahnya moral elite, atau cacat institusional. Penjelasan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru, namun hal itu hanya berhenti pada level gejala, bukan pada struktur yang secara sistematis memproduksi krisis tersebut secara berulang.

Pada titik ini, demonstrasi tidak bisa lagi relevan untuk dipahami sebagai reaksi spontan terhadap kebijakan tertentu. Ia mesti dibaca sebagai kontradiksi yang lebih mendalam dalam sistem sosial. Kontradiksi singkatnya adalah pertentangan internal dalam satu kesatuan yang justru menjadi sumber utama dalam perubahan. Setiap gejolak sosial terjadi karena ada ketegangan stuktural yang terakumulasi. Hal yang perlu diperhatikan pada dasarnya bukan sekedar benar atau salahnya sebuah kebijakan, tapi bagaimana keseluruhan sistem bekerja dan didistribusikan. Maka pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan siapa yang terus-menerus menanggung beban dari struktur tersebut.

Dalam banyak kasus demonstrasi, perhatian publik sering kali terjebak pada isu-isu yang bersifat permukaan, hal-hal yang paling tampak dan mudah diidentifikasi. Fokus pada kebijakan tertentu atau peristiwa tertentu memang wajar, tetapi ketika analisis berhenti di sana, ia gagal menjangkau akar persoalan yang lebih dalam.

Akibatnya, kemarahan sosial cenderung bergerak dalam pola yang berulang: meluap, ditekan, mereda, lalu dilupakan. Siklus ini terus berulang karena kontradiksi yang menjadi sumbernya tidak pernah benar-benar disentuh. Di sinilah pentingnya membedakan antara kontradiksi utama dan kontradiksi sekunder, sebagaimana dirumuskan oleh Mao Zedong. Dalam setiap situasi historis, selalu terdapat satu kontradiksi utama yang menentukan arah perkembangan, sementara kontradiksi lainnya bersifat turunan atau sekunder. Kontradiksi utama merupakan inti persoalan yang menopang keseluruhan struktur, sedangkan kontradiksi sekunder hanyalah manifestasi dari ketegangan yang lebih dalam.

Dalam konteks Indonesia, kegagalan membaca kontradiksi primer inilah yang membuat banyak gerakan sosial berhenti pada tatanan permukaan. Tuntutan pada akhirnya sering kali terfokus pada figur pergantian pejabat, kritik terhadap individu elite, atau koreksi atas kebijakan tertentu, tanpa menyentuh relasi struktural yang melatarbelakanginya. Padahal dibalik setiap kebijakan yang dipersoalkan, terdapat pola yang sangat kentara namun tak kita sadari secara utuh yaitu: konsentrasi kekayaan pada segelintir elite, penguasaan sumber daya alam dan strategis oleh korporasi swasta besar, serta posisi negara yang lebih berfungsi sebagai fasilitator akumulasi kapital daripada pelindung kepentingan rakyat. Kita bisa melihat negara di sini tampak subordinat di bawah pemodal besar. Negara bukan mendikte ke mana arah politik, tapi malah didikte secara politik. Inilah Sejatinya Kontradiksi Primer yang terjadi di Indonesia.

Disisi lain, kontradiksi lainya seperti konflik antar elite, polarisasi identitas, atau perdebatan moral di ruang publik, yang mana sejatinya adalah kontradiksi sekunder justru malah menyerap besar energi politik masyarakat. Hal tersebut memang kuat secara emosional, tetapi sangat rapuh dan lemah secara substansi politik. Sebab pada dasarnya itu hanyalah sebuah symptom saja.

Dalam ranah politik, pola yang sama juga terlihat. Pemilu memang berlangsung secara rutin, tetapi siapa pun yang berkuasa pada akhirnya tetap bergerak dalam batas-batas logika akumulasi yang sama. Pergantian kekuasaan tidak secara otomatis menghadirkan perubahan arah, melainkan sering kali hanya mengganti aktor di dalam struktur yang tetap. Negara cenderung berfungsi sebagai arena negosiasi antar-elite, bukan sebagai instrumen utama transformasi sosial. Kekuasaan menjadi ruang kompromi kepentingan, bukan alat untuk mengoreksi ketimpangan struktural.

Baca Juga: Disensus, Demonstrasi, dan Tirani Ketertiban
Baper Politik
Politik Antiasing di Indonesia dan Mengapa Kekuasaan Doyan Memakainya

Kritik Bergerak di Permukaan

Fenomena ini dapat dilihat secara konkret, misalnya dalam proses penunjukan direksi BUMN, yang kerap tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas profesional, melainkan juga pada pertimbangan kompromi dan distribusi kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa logika patronase dan negosiasi elite masih kuat bekerja dalam institusi negara.

Pergantian kekuasaan lebih sering berarti pergantian jaringan aktor, bukan perubahan struktur.  Partai politik pun kerap terkooptasi oleh kepentingan ekonomi, sehingga sulit berfungsi sebagai alat pengartikulasi kepentingan rakyat secara efektif. Akibatnya, masalah struktural direduksi menjadi persoalan individual, sementara kritik sistemik dianggap sebagai ancaman. Dalam kondisi ini, masyarakat kehilangan perangkat konseptual untuk memahami realitasnya sendiri yang di mana kemarahan publik mudah diarahkan pada figur-figur tertentu, seolah-olah masalah utama terletak pada individu, bukan pada sistem yang melingkupinya.

Jika ditelusuri lebih dalam, figur-figur tersebut hanyalah ekspresi dari struktur yang lebih besar. Mereka bisa berganti, tetapi pola kekuasaan yang menopangnya tetap bertahan. Di sinilah pentingnya menarik garis tegas antara gejala dan akar persoalan. Tanpa pembedaan ini, kritik akan terus bergerak di permukaan dan gagal mengarah pada transformasi yang lebih mendasar.  Antagonisme utama dalam situasi ini tidak terletak pada individu atau figur tertentu, melainkan pada struktur kekuasaan ekonomi yang eksploitatif yang menyerap sumber daya publik, dan merusak basis kehidupan sosial.

Jika kita terus gagal dalam membaca persoalan dasar ini, pada akhirnya pemilu lima tahunan cenderung berubah menjadi ritual politik belaka: mengganti orang, tetapi tidak menyentuh persoalan struktural. Ilusi perubahan terus diproduksi, sementara arah kebijakan tetap berada dalam orbit yang sama. Padahal, jika kembali pada spirit awal pendirian, negara ini seharusnya berperan aktif dalam menjaga basis ekonomi nasional, mengontrol proses produksi dan distribusi nilai, serta memastikan perlindungan nyata bagi rakyat. Tanpa itu, demokrasi hanya akan berhenti pada prosedur, sementara pertumbuhan ekonomi justru berjalan beriringan dengan meluasnya ketimpangan.

Ironisnya, partai politik yang secara normatif berfungsi sebagai wadah perjuangan dan reproduksi kepemimpinan justru menghadapi keterbatasan struktural. Dalam praktik politik hari ini, kemampuan partai untuk melahirkan kader-kader terbaiknya semakin sulit dan terhambat. Salah satu faktor utamanya adalah kooptasi oleh kekuatan ekonomi, yang mempersempit ruang bagi individu yang memiliki kapasitas tetapi tidak memiliki dukungan modal besar. Hingga pada akhirnya politik menjadi arena yang semakin eksklusif, di mana akses terhadap kekuasaan ditentukan oleh sumber daya ekonomi, bukan kualitas kemampuan kader.

Ketika struktur ekonomi-politik tidak berpihak pada rakyat, distorsi juga terjadi dalam ranah pengetahuan. Ketimpangan direduksi menjadi persoalan kompetensi individu, sementara kritik terhadap sistem dianggap mengganggu stabilitas. Dalam situasi ini, rakyat tidak hanya mengalami ketidakadilan material, tetapi juga kehilangan kerangka berpikir untuk memahami akar persoalannya. Kontradiksi utama menjadi kabur, tertutup oleh narasi-narasi yang semakin tak jelas arahnya. Penyelesaian atas kondisi seperti ini menuntut lebih dari sekedar reaksi spontan. Diperlukan keberanian politik, keterhubungan gagasan kolektif, serta kehendak politik tinggi untuk mendorong perubahan struktural yang nyata. Dan pertanyaan yang paling mendasar dan relevan adalah: Masih adakah partai ideologis yang berani menggaungkan secara lantang akan persoalan ini?

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB