BandungBergerak -  “Orang Papua punya rumah, tapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri,” ujar Fransiska, mahasiswa Papua yang aktif di komite Sapu Alam usai menonton film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Rugos Space, Bandung, Sabtu, 18 April 2026.

Perempuan yang akrab disapa Siska menilai film karya jurnalis Dandhy Laksono dan antropolog Cypri Jehan mampu menggambarkan situasi terkini di Papua. Menurut Siska, Papua yang terdiri dari beberapa provinsi menghadapi persoalan kompleks: eksploitasi sumber daya, ekspansi sawit, hingga tambang nikel. Setiap provinsi memiliki masalah berbeda yang saling bertumpuk.

Ia mencontohkan ekspansi sawit di Sorong, pertambangan nikel di Papua Barat Daya, serta rencana pembukaan blok-blok eksploitasi baru di berbagai wilayah.

Siska juga menyoroti akar persoalan yang, menurutnya, sudah berlangsung sejak 1950–1960-an. Ia menilai masalah di Papua bukan hanya militerisasi atau pembangunan, tetapi juga regulasi. Otonomi khusus, katanya, bukan lahir dari kehendak rakyat Papua, melainkan dipaksakan untuk melegitimasi posisi Indonesia.

Ia mengungkap sejumlah kesepakatan internasional seperti Rome Agreement (30 September 1962) dan New York Agreement (15 Agustus 1962) tidak melibatkan rakyat Papua. Pihak yang terlibat justru negara-negara berkepentingan seperti Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat.

Siska menyebut kondisi ini sebagai bentuk kolonialisme yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun, diperkuat oleh intervensi asing dan masuknya perusahaan dari berbagai negara yang mengeksploitasi sumber daya Papua. Menurutnya, Indonesia mempertahankan Papua dalam kerangka negara tanpa memberi ruang bagi rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri.

Ia menambahkan, kolonialisme saat ini tidak hadir dalam bentuk perang terbuka, melainkan melalui regulasi dan kebijakan yang tampak legal, serta bekerja sistematis dalam struktur pemerintahan dan kebijakan daerah.

“Kolonialisme hari ini bekerja secara sistematis, masuk ke dalam struktur pemerintahan, ke dalam kebijakan daerah, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan eksploitasi di Papua,” jelas Siska.

Paradoks Sejarah Indonesia di Papua

Antropologi sekaligus sutradara film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita Cypri Jehan mengatakan, karyanya merupakan refleksi tentang Indonesia mengenai potret yang terjadi di Papua. Film ini berangkat dari pidato Sukarno pada pembukaan Konferensi Asia Afrika. Sukarno mempertanyakan klaim berakhirnya kolonialisme selama masih ada bangsa di Asia dan Afrika yang belum merdeka.

“Semangat itu menjadi dasar kami membaca Papua,” kata Cypri Jehan.

Namun, ia menambahkan, di balik semangat tersebut terdapat agenda politik untuk mengkonsolidasikan dukungan negara-negara Asia Afrika terhadap klaim Indonesia atas Papua dalam menghadapi Belanda. Dalam perkembangan berikutnya, posisi Indonesia semakin menguat dan diikuti oleh rangkaian peristiwa panjang yang terjadi di Papua.

Cypri menyinggung masuknya perusahaan tambang Freeport-McMoran, kemudian pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) 1969 yang kontroversi, sampai operasi militer dan program strategis nasional (PSN).

Dakan konteks film, mulanya dirancang sebagai potret rakyat dengan Kelompok Salib Merah sebagai cerita resistensi berbasis budaya dan agama dalam berpolitik menggunakan pendekatan etnografi pergerakan. Di tengah proses produksi, arah film berubah setelah ia menyaksikan langsung pembabatan hutan, perampasan tanah, sampai kehadiran militer dalam skala besar di wilayah sipil.

Cypri menerangkan, pengalaman itu membuat sudut pandang film bergeser. Film ini bukan lagi tentang Papua, tapi tentang Indonesia dengan pola kekuasaan yang terus berkembang dan semakin luas.

Baca Juga: Memoria Passionis Papua, Ingatan Kolektif Tentang Penderitaan di Atas Tanah Sendiri
Film Teman Tegar Maira, Pesan dari Anak untuk Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Papua

Bersolidaritas untuk Papua

Di tengah situasi itu, peneliti Pusaka Bentala Rakyat Sutami Amin menuturkan, pentingnya solidaritas sebagai respons atas situasi yang terjadi di Papua. Ia juga menyampaikan terdapat kejadian paradoks sejarah di Papua.

“Di satu sisi ada proyek dekolonial yang besar, tapi di sisi lain menyembunyikan proyek kolonial,” ucap Amin.

Amin juga menuturkan, sejak masa kolonial Belanda, masyarakat Papua kerap digambarkan sebagai tidak beradab untuk membenarkan intervensi. Setelah Indonesia merdeka pola tersebut masih berlanjut melalui pendekatan pembangunan yang membawa aparat, perusahaan, dan proyek besar.

Ia menjelaskan, pada konteks terbaru terjadi kebijakan swasembada pangan yang diarahkan ke Papua, ditandai dengan masuknya ekskavator, tentara, dan perkebunan. Amin menyebut, situasi ini tidak sederhana karena melibatkan jejaring kekuasaan yang luas, termasuk negara, korporasi, dan modal global.

Amin menyebut, tidak ada jalan lain selain membangun solidaritas antara masyarakat Indonesia dan Papua. Solidaritas tersebut menurutnya menjadi kunci untuk memperjuangkan martabat dan kemanusiaan di tengah situasi yang dihadapi.

“Orang Papua yang tentu berjuang atas martabat dan kemanusiaannya,” tandasnya.

Sebagai gambaran, film Pesta Babi adalah film dokumenter tentang kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang tengah berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional. Atas nama ketahanan pangan dan energi, pemerintah pusat di Jakarta menjalankan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi.

Film ini merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB