BandungBergerak – Palestina bukan hanya tentang mereka yang tertindas di sana. Ia adalah cermin–yang memantulkan wajah kita sendiri. Dan pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di Palestina, melainkan: apa yang terlihat ketika kita berani menatapnya?

Di tengah dunia yang terus berbicara tentang perdamaian, Palestina tetap menjadi luka yang tidak pernah diakui secara jujur. Ia hadir bukan sekadar konflik berkepanjangan, melainkan sebagai cermin yang memantulkan wajah dunia itu sendiri–sebuah dunia yang berbicara tentang keadilan, tetapi menjalankannya dengan ukuran yang tidak pernah benar-benar setara.

Selama puluhan tahun, narasi tentang Palestina bergerak di antara simpati dan kepentingan. Resolusi dikeluarkan, pernyataan dikumandangkan, solidaritas dikibarkan di berbagai forum internasional. Namun di balik itu semua, realitas di lapangan tidak banyak berubah. Kekerasan terus berulang, penderitaan menjadi siklus, dan keadilan seolah selalu ditunda.

Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam. Palestina bukan lagi sekadar isu geopolitik, melainkan ujian moral bagi dunia internasional.

Indonesia, sebagai bagian dari warisan Asia-Afrika, selama ini menempatkan diri di barisan yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini bukan tanpa dasar. Ia berakar pada sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme, sebagaimana termaktub dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Namun, seperti semua sikap politik, dukungan itu tidak pernah benar-benar kebal dari pertanyaan. Apakah keberpihakan ini benar-benar lahir dari prinsip yang konsisten?
Ataukah ia, dalam batas tertentu, juga tunduk pada logika kepentingan, posisi, dan kalkulasi politik?

Pertanyaan ini mungkin terasa tidak nyaman. Tetapi justru di situlah letak kejujuran sebuah refleksi dimulai.

Baca Juga: SUDUT LAIN BANDUNG: Reformasi Jilid II #4: Gerakan Kebudayaan dan Masa Depan Republik
BULAN ASIA-AFRIKA #1: Sutan Sjahrir dan Sosialisme Asia yang Terlupakan
BULAN ASIA-AFRIKA #2: Semangat Bandung dan Indonesia di Persimpangan Keseimbangan Kekuatan Dunia

Konsistensi Moral

Dalam konteks ini, peringatan dari Noam Chomsky menjadi sangat relevan: “Jika itu salah ketika mereka melakukannya, maka itu juga salah ketika kita melakukannya.”

Kalimat ini sederhana, namun justru karena itu ia menghantam. Ia menuntut sesuatu yang paling jarang hadir dalam politik internasional: konsistensi moral.

Sebab yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Kekerasan dikutuk ketika dilakukan oleh lawan, namun dinegosiasikan ketika datang dari kawan. Pendudukan bisa disebut pelanggaran, tetapi juga bisa dibungkus sebagai stabilisasi. Penindasan bisa disorot, tetapi juga bisa diabaikan. Semua bergantung pada posisi.

Di sinilah standar ganda bekerja. Tidak selalu kasar, tetapi sering kali halus, sistematis, dan diterima sebagai sesuatu yang “wajar”.

Dalam banyak kasus, dunia tidak benar-benar gagal memahami apa yang benar dan salah. Dunia hanya memilih untuk tidak konsisten dalam menerapkannya. Dan ketika konsistensi itu hilang, maka keadilan tidak lagi menjadi prinsip, melainkan sekadar alat.

Jika kita kembali pada semangat Konferensi Asia-Afrika 1955, maka persoalan ini seharusnya menjadi sangat mendasar. Asia-Afrika bukan hanya forum diplomatik, melainkan titik balik kesadaran kolektif bangsa-bangsa yang pernah mengalami penjajahan. Ia adalah deklarasi bahwa dunia tidak boleh lagi diatur oleh kekuatan semata, tetapi oleh prinsip keadilan dan kesetaraan.

Namun pertanyaannya hari ini: apakah semangat itu masih hidup, atau hanya tersisa sebagai arsip sejarah?

Ironi terasa semakin kuat ketika kita melihat bagaimana peringatan Asia-Afrika berlangsung di Bandung. Kota yang dahulu menjadi panggung lahirnya solidaritas global itu kini kerap lebih sibuk merayakan simbol dibandingkan menghidupkan makna.

Acara berlangsung tertib. Simbol kebersamaan ditampilkan. Pidato disampaikan dengan bahasa yang indah dan diplomatis. Namun di balik semua itu, ada jarak yang semakin terasa antara apa yang diucapkan dan apa yang dijalankan.

Di titik ini, muncul suara-suara alternatif yang mencoba mengembalikan ketegangan moral yang mulai menghilang. Salah satunya datang dari Perhimpunan Aktivis 98 poros Jakarta–Bandung–Yogyakarta yang pada 18 April 2026 di Bandung menyatakan bahwa rezim Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka telah mengkhianati semangat Dasasila Bandung serta nilai-nilai dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan ini bukan sekadar kritik politik. Ia adalah pengingat bahwa sejarah memiliki konsekuensi. Bahwa menjadi bagian dari Asia-Afrika bukan hanya soal identitas, tetapi juga tanggung jawab.

Tentu saja, pernyataan seperti ini akan menimbulkan perdebatan. Ada yang menganggapnya berlebihan, ada pula yang melihatnya sebagai keberanian yang diperlukan dalam situasi yang semakin kompromistis.

Namun justru di situlah letak pentingnya. Sebab ketika ruang-ruang resmi cenderung aman dan seremonial, suara dari masyarakat sipil menjadi penanda bahwa kesadaran kritis belum sepenuhnya padam.

Solidaritas pada Palestina

Palestina, dalam konteks ini, menjadi lebih dari sekadar isu internasional. Ia berubah menjadi semacam alat ukur–yang memperlihatkan sejauh mana prinsip benar-benar dijalankan, bukan hanya diucapkan.

Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam. Apakah kita konsisten ketika berbicara tentang keadilan? Apakah kita berani ketika prinsip itu bertentangan dengan kepentingan? Atau, apakah kita, seperti banyak aktor global lainnya, pada akhirnya hanya memilih posisi yang paling aman?

Jika jawabannya condong pada yang terakhir, maka persoalannya bukan lagi pada dunia luar, melainkan pada diri kita sendiri. Dan di situlah kegelisahan itu mencapai puncaknya.

Sebab ketika solidaritas kehilangan konsistensinya, ia tidak lagi menjadi kekuatan. Ia hanya menjadi simbol–yang mudah diangkat, tetapi juga mudah ditinggalkan.

Palestina mengajarkan satu hal yang sangat mendasar: bahwa keadilan tidak pernah bisa dinegosiasikan tanpa konsekuensi. Bahwa setiap kompromi terhadap prinsip akan meninggalkan jejak–bukan hanya dalam politik, tetapi juga dalam cara sebuah bangsa memandang dirinya sendiri.

Jika Asia-Afrika dahulu adalah proyek emansipasi, maka hari ini ia menghadapi ujian yang jauh lebih sunyi. Apakah ia masih memiliki keberanian untuk setia pada nilai-nilai yang melahirkannya?

Dan jika jawaban itu mulai kabur, maka yang terancam bukan hanya masa depan solidaritas, tetapi juga makna dari sejarah itu sendiri.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB