BandungBergerak – Penyatuan kawasan Gasibu dan Gedung Sate kerap dipahami sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas untuk memperbaiki wajah kota. Namun rencana pemindahan Jalan Diponegoro yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ini bukan sekadar pengaturan arus kendaraan, melainkan rekonstruksi jaringan jalan kota–perubahan yang menyentuh struktur dasar mobilitas Bandung.

Dalam perencanaan kota modern, penguatan ruang publik melalui pengurangan dominasi kendaraan merupakan langkah progresif. Hal ini tercermin dalam pernyataan Gubernur Jawa Barat bahwa “Penyatuan Gasibu–Gedung Sate diarahkan untuk menghadirkan ruang kota yang lebih tertata, terbuka, dan fungsional bagi masyarakat”.

Namun, jalan bukan sekadar ruang fisik. Dalam kajian Transport Engineering, setiap ruas adalah bagian dari jaringan yang saling terhubung. Perubahan pada satu titik akan memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan.

Yang sedang direncanakan bukan sekadar rekayasa lalu lintas, melainkan rekonstruksi jaringan jalan kota. Integrasi Jalan Sentot Alibasah dan Jalan Majapahit ke dalam trase baru Jalan Diponegoro–yang menggantikan ruas eksisting–tidak hanya mengubah bentuk jaringan, tetapi juga mengurangi redundansi, yakni cadangan jalur yang selama ini menjaga fleksibilitas.

Dalam sistem jaringan jalan, redundansi berfungsi sebagai “katup pengaman”. Ia memungkinkan distribusi arus ketika terjadi gangguan di satu titik. Tanpa mekanisme ini, beban lalu lintas tidak lagi tersebar, melainkan terkonsentrasi.

Dalam kondisi normal, perubahan ini mungkin tidak langsung terasa. Namun pada jam puncak atau saat terjadi gangguan kecil–seperti manuver keluar-masuk akses kendaraan ke Klinik Pratama Yakes Telkom dan Pullman Bandung Grand Central–dampaknya bisa berlipat. Arus yang tidak memiliki alternatif akan menumpuk pada koridor utama. Di titik inilah potensi bottleneck muncul–bukan semata karena volume meningkat, tetapi karena sistem kehilangan kemampuan untuk menyebarkan beban secara merata.

Dengan kata lain, yang berubah bukan hanya rute perjalanan, tetapi juga cara jaringan merespons tekanan.

Baca Juga: Renovasi Plaza Gedung Sate-Gasibu Bandung: Tidak Tepat dan Tidak Perlu
Gelombang Protes untuk Proyek Plaza Gedung Sate-Gasibu: Mengabaikan Keterbukaan, Mengesampingkan Kebermanfaatan
Aksi Kamisan Bandung Mempertanyakan Urgensi Penataan Gedung Sate dan Gasibu

Ilusi Penyederhanaan Jaringan Jalan

Secara visual, penyederhanaan jaringan jalan sering dianggap sebagai langkah menuju efisiensi. Namun realitasnya tidak selalu demikian. Dalam fenomena Braess's Paradox (1968), perubahan struktur jaringan–bahkan dengan niat memperbaiki–justru dapat memperburuk kinerja lalu lintas secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, persoalannya bukan pada jalan yang menjadi lebih lurus, melainkan sebaliknya: konektivitas menjadi kurang langsung. Perubahan trase Jalan Diponegoro yang memaksa pergerakan kendaraan melingkari Gasibu berimplikasi pada penurunan kelangsungan rute (directness), meningkatkan jarak tempuh, serta menambah waktu perjalanan.

Jika dilihat pada skala individu, tambahan jarak ini mungkin tampak kecil. Namun dalam skala kota, akumulasi perjalanan yang lebih panjang berarti peningkatan total jarak tempuh kendaraan (vehicle kilometers traveled). Dampaknya tidak hanya pada kemacetan, tetapi juga pada konsumsi energi, emisi, dan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Perubahan struktur jaringan juga berpotensi memicu induced demand. Ketika rute berubah, pengguna akan menyesuaikan perilakunya–mencoba jalur baru, mengubah waktu perjalanan, atau bahkan tetap menggunakan kendaraan pribadi. Dalam jangka menengah, penyesuaian ini dapat membentuk pola kepadatan baru yang tidak selalu lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dengan demikian, yang tampak sebagai penyederhanaan justru berpotensi menghasilkan jaringan yang lebih kompleks dalam praktiknya: perjalanan menjadi lebih panjang, titik kepadatan bergeser, dan efisiensi tidak selalu meningkat.

Dampak Nyata: Akses dan Pesepeda

Perubahan jaringan jalan tidak hanya berdampak pada skala kota, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Kawasan Gedung Sate bukan sekadar simbol, melainkan pusat aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan ikon sejarah. Tanpa penataan akses yang matang, mobilitas masyarakat berpotensi terganggu.

Bagi pesepeda, dampaknya lebih konkret. Dalam perencanaan infrastruktur bersepeda, kelangsungan rute (directness) dan kenyamanan (comfort) merupakan dua indikator yang menentukan apakah seseorang bersedia bersepeda melalui jalur tersebut. Hilangnya koneksi langsung memaksa rute menjadi lebih memutar, menurunkan directness. Di saat yang sama, trase yang lebih menanjak mengurangi comfort.

Hambatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Perjalanan terasa lebih berat, lebih lama, dan kurang menarik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan minat bersepeda, bahkan pada pengguna yang sebelumnya sudah terbiasa. Tanpa intervensi khusus untuk menjaga kualitas jalur sepeda, kebijakan ini berisiko bertentangan dengan upaya mendorong mobilitas aktif di perkotaan.

Perubahan sebesar ini menuntut lebih dari sekadar visi. Ia memerlukan simulasi jaringan, pengujian bertahap, serta evaluasi berbasis data agar setiap dampak dapat dipahami secara komprehensif. Tanpa itu, implementasi kebijakan berisiko berjalan lebih cepat daripada proses pembelajaran yang menyertainya.

Penyatuan kawasan Gasibu dan Gedung Sate menawarkan imaji kota yang lebih tertata dan estetik. Namun, kota tidak hanya membutuhkan ruang yang berkualitas secara visual, melainkan juga sistem mobilitas yang tangguh dan adaptif. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan ini sangat bergantung pada sejauh mana perencanaan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, sehingga keseimbangan jaringan mobilitas kota tetap terjaga.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB