BandungBergerak – Kita ini sebenarnya tidak sebodoh itu. Kita tahu harga naik. Kita tahu orang ditangkap. Kita tahu warga dipindahkan paksa. Tapi entah kenapa, begitu semua itu dibungkus dengan kata yang lebih halus, kita mendadak jadi maklum. Harga yang naik disebut “penyesuaian”. Penangkapan disebut “diamankan”. Penggusuran disebut “penertiban”. Dan kita, tanpa banyak ribut, mengangguk saja–seolah kenyataan memang seharusnya terdengar seperti itu.

Masalahnya bukan karena kita tidak tahu. Masalahnya, kita terlalu terbiasa menerima cara sesuatu dijelaskan. Bahasa, yang dulu kita kira cuma alat komunikasi, diam-diam sudah naik pangkat. Ia tak cuman perantara, kini pengendali. Ia tak cuman menjelaskan realitas, tapi menyusunnya ulang supaya lebih mudah diterima. Yang lebih berbahaya: kita tidak merasa sedang ditipu. Kita merasa sedang diberi penjelasan.

Di titik ini, kebohongan kasar sudah tidak terlalu diperlukan. Cukup ganti kata. Ini yang sejak lama dibongkar oleh Michel Foucault: kekuasaan tidak selalu bekerja dengan larangan atau ancaman, tapi dengan mengatur bagaimana sesuatu boleh dibicarakan. Ketika istilah sudah ditentukan, cara berpikir pun ikut terkunci. Kita tidak sadar sedang diarahkan, karena arah itu sudah terasa “normal”.

Lihat saja media. Satu peristiwa bisa berubah makna hanya karena pilihan kata. Orang turun ke jalan bisa disebut “demonstran” atau “perusuh”. Pejabat bisa “menyampaikan klarifikasi” atau “berkilah”. Kata-kata itu bukan sekadar variasi bahasa–itu adalah arah. Dan arah itu menentukan siapa yang terlihat benar, siapa yang terlihat salah. Yang paling licin itu kalau masuk ke bahasa kebijakan. Tidak ada keputusan yang terasa menyakitkan, karena semuanya sudah dipoles sejak awal. Tidak ada “kenaikan harga”, yang ada “penyesuaian”. Tidak ada “PHK”, yang ada “efisiensi”. Tidak ada “penggusuran”, yang ada “penataan”.

Semua terdengar masuk akal. Rasional. Bahkan kadang terdengar seperti sesuatu yang memang harus terjadi. Padahal tidak. Itu hanya terdengar seperti itu.

Baca Juga: Melawan Supremasi Kekuasaan
Tugas Penyair dalam Batas Bahasa
Politik Antiasing di Indonesia dan Mengapa Kekuasaan Doyan Memakainya

Preferensi dan Ruang Publik

Di sinilah permainan sebenarnya terjadi: bukan pada fakta, tapi pada cara fakta itu disajikan. Kita tidak diminta untuk setuju, tapi dibuat sulit untuk menolak. Karena untuk menolak, kita harus lebih dulu membongkar bahasa yang sudah terasa wajar. Dan jujur saja, kebanyakan dari kita terlalu malas untuk sampai ke situ. Di ranah agama, situasinya bahkan lebih sensitif. Bahasa tidak hanya membentuk opini, tapi juga menyentuh iman. Dakwah hari ini semakin lihai menyesuaikan diri dengan selera audiens. Istilah dipilih supaya tidak menyinggung, pesan disederhanakan supaya cepat diterima, dan konflik dikaburkan supaya tidak mengganggu kenyamanan.

Hasilnya? Agama terasa semakin dekat–tapi juga semakin tumpul. Umat  tak lagi diajak berpikir, melainkan diajak merasa cukup. Kata-kata yang seharusnya mengguncang justru terdengar menenangkan. Sadar ataupun tidak, kita lebih menyukai versi itu. Karena bagaimanapun, kenyamanan akan selalu kita upayakan.

Kalau sudah begini, yang bekerja bukan lagi kebenaran, tapi preferensi. Jürgen Habermas pernah membayangkan ruang publik sebagai tempat orang berdiskusi secara rasional, terbuka, dan setara. Kedengarannya indah. Kenyataannya, ruang publik hari ini lebih mirip panggung narasi, kalau kata Musisi terkenal, dunia ini memang panggung sandiwara juga. Orang sekarang datang untuk mempertahankan kata-katanya, tak peduli yang benar dan salah, karena kata-kata tersebut telah mereka percayai terlebih dahulu. Debat memang kerap terjadi di mana-mana, mulai dari Facebook hingga ke X, tapi jarang yang benar-benar bertemu. Bukan karena argumennya lemah, tapi karena bahasanya sudah berbeda sejak awal. Ketika satu pihak bicara “penertiban” dan pihak lain bicara “penggusuran”, yang terjadi bukan diskusi–itu dua dunia yang tidak pernah benar-benar bersinggungan. Dan kita, lagi-lagi, terbiasa dengan itu.

Kebenaran yang Enak Didengar

Mungkin ini bagian paling jujur yang sulit saya akui: kita tidak selalu ingin kebenaran. Kita ingin versi kebenaran yang enak didengar. Bahasa memberi kita itu. Ia melapisi kenyataan dengan kata-kata yang membuatnya lebih bisa ditoleransi. Kita tahu ada yang tidak beres, tapi selama bahasanya masih terasa sopan, kita bisa pura-pura tenang.

Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan “penyebar hoaks” atau “manipulator informasi”. Masalahnya tidak selalu datang dari kebohongan terang-terangan. Kadang justru datang dari kata-kata yang terlalu rapi, terlalu halus, terlalu masuk akal. Dan yang paling wajib kita salahkan adalah rasa bodoh yang hinggap pada diri, karena di situlah kita paling jarang curiga.

Kita hidup di dunia di mana orang tidak perlu lagi memaksa kita untuk percaya. Cukup membuat kita terbiasa dengan satu cara bicara, dan sisanya akan mengikuti dengan sendirinya. Kita akan mengulang kata yang sama, membela istilah yang sama, bahkan mungkin menyerang orang yang menggunakan kata berbeda. Tanpa sadar, kita ikut menjaga permainan itu tetap berjalan. Jadi mungkin masalahnya bukan pada siapa yang berbicara, tapi pada bagaimana kita mendengarkan.

Selama kita masih menelan kata-kata tanpa mempertanyakannya, selama itu juga kita akan terus dijinakkan–pelan-pelan, rapi, dan hampir tanpa rasa sakit. Dan kalau suatu hari kita merasa semuanya baik-baik saja, padahal jelas tidak, mungkin bukan karena dunia ini tiba-tiba membaik. Mungkin hanya karena bahasanya sudah terlalu halus untuk kita tentang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB