BandungBergerak – Sistem Open Bidding (Seleksi Terbuka) dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Indonesia, yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), awalnya digadang-gadang sebagai fajar baru bagi birokrasi yang bersih. Namun, setelah satu dekade berjalan, mekanisme ini terjebak dalam paradoks antara rigoritas prosedural, dan kerapuhan substansial. Alih-alih melahirkan teknokrat murni, seleksi terbuka bertransformasi menjadi panggung sandiwara di mana variabel kompetensi kerap ditekuk oleh variabel kedekatan, menciptakan ilusi meritokrasi yang secara administratif tampak sempurna tetapi secara moral telah mati di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Kedalaman krisis ini berakar pada ambivalensi hukum yang memberikan ruang diskresi mutlak pada fase akhir seleksi, sebuah celah gelap di mana negosiasi politik dan transaksionalisme tumbuh subur. Ketika hukum hanya digunakan sebagai stempel untuk mengabsahkan calon pengantin yang sudah ditentukan di balik layar, maka esensi Open Bidding telah bergeser menjadi “Open Acting”. Sebuah sabotase sistemik terhadap cita-cita good governance, di mana hukum tidak lagi berfungsi sebagai pengendali kekuasaan, melainkan sebagai pelayan bagi oligarki birokrasi yang memuja loyalitas personal di atas integritas profesional.

Baca Juga: Melawan Supremasi Kekuasaan
Politik Antiasing di Indonesia dan Mengapa Kekuasaan Doyan Memakainya
Bahasa, Kekuasaan, dan Kenyamanan yang Menipu

Anatomi Meritokrasi dan Celah Disfungsi dalam Mekanisme Seleksi Terbuka

Miftah Thoha dalam bukunya Birokrasi Politik di Indonesia (Rajawali Pers, 2014) menegaskan bahwa meritokrasi secara teoretis adalah sebuah teodisi (theodicy) birokrasi—sebuah sistem pembenaran rasional yang menjanjikan kekuasaan hanya bagi mereka yang memiliki kapabilitas intelektual dan usaha yang terukur secara objektif. Dalam lanskap hukum Indonesia, mekanisme Open Bidding yang dimandatkan oleh Pasal 132 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sebenarnya dirancang sebagai algoritma pemutus mata rantai spoils system di mana setiap tahapan–seleksi administrasi, uji kompetensi manajerial, psikotes, hingga penulisan makalah kebijakan–seharusnya menjadi filter objektif yang memurnikan kualifikasi jabatan. Namun, Greg Fealy dan Maribeth Erb dalam Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections and Political Parties (ISEAS Publishing, 2003) membuktikan bahwa di bawah payung demokrasi yang masih bersifat transaksional–di mana biaya politik satu kali Pilkada dapat mencapai 50 hingga 100 miliar rupiah berdasarkan temuan Perludem tahun 2020–meritokrasi justru mengalami simplifikasi yang berbahaya. Akibatnya, seperti yang diungkap Eko Prasojo dalam Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian di Indonesia (Departemen Ilmu Administrasi UI, 2009), mekanisme ini hanya dipahami sebatas kepatuhan terhadap dokumen formal, bukan sebagai substansi keahlian. 

Berdasarkan Laporan Tahunan KASN 2022, dari 342 seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang diawasi, sebanyak 78 kasus (22,8 persen) ditemukan indikasi politisasi pada tahap akhir seleksi oleh PPK, namun hanya 12 kasus yang berhasil dibatalkan karena dianggap melampaui batas diskresi. Hal ini juga dikhawatirkan M. Agus Santoso dalam Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Kencana, 2014), di mana standar teknis hanya berfungsi sebagai eligibility threshold–syarat batas agar seorang calon secara legal layak untuk dipermainkan di meja perundingan politik tingkat tinggi, sebuah realitas yang membuat meritokrasi kehilangan jiwanya sebelum sempat berdenyut.

Celah masuknya praktik yang saya sebut sebagai Open Acting ini terjadi secara spektakuler pada titik temu antara rasionalitas hukum dan irasionalitas politik, tepatnya pada tahap penyaringan “Tiga Besar” sebagaimana diatur dalam Peraturan KASN No. 4 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka JPT. Secara yuridis, keberadaan tiga nama terbaik memberikan ruang bagi PPK–yang dalam konteks daerah adalah gubernur atau bupati/wali kota–untuk menggunakan diskresi subjektifnya sebagaimana diakui dalam Pasal 24 Ayat (3) UU ASN. Namun, seperti yang diungkap W.R. Werner dalam doktrin freies ermessen yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 156), diskresi seharusnya tidak melampaui maksud peraturan. Padahal faktanya, ketika instrumen saintifik seperti Assessment Center yang diselenggarakan lembaga psikologi terakreditasi telah menghasilkan peringkat numerik yang presisi dengan rentang skor misalnya 89, 85, dan 72, hukum justru memberikan celah bagi variabel non-ilmiah seperti “kedekatan personal” atau “kontribusi saat kampanye” untuk membatalkan keunggulan kandidat berperingkat tertinggi.

Dalam demokrasi yang masih disandera oleh biaya politik tinggi–sebagaimana disorot oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Cornell University Press, 2019)–jabatan JPT sering kali dipandang sebagai aset investasi atau alat pengaman kebijakan penguasa pasca-Pilkada. Open Bidding telah berubah secara sistemik dari proses pencarian talenta terbaik menjadi proses pencarian alasan hukum untuk melantik “orang-orang yang aman secara politik”–sebuah mutasi yang mengubah kompetisi intelektual menjadi sekadar audisi loyalitas yang dipoles dengan diksi-diksi administratif nan halus.

Dampak paling destruktif dari normalisasi Open Acting–sebagaimana diperingatkan Philipus M. Hadjon dalam Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press, 2018)–adalah terjadinya internal decay terhadap muruah hukum administrasi negara. Ketika prosedur lelang jabatan hanya menjadi bungkus bagi transaksi politik, hukum kehilangan fungsi primatnya sebagai rekayasa sosial yang positif dan justru menjadi instrumen penindas bagi talenta terbaik yang enggan melacurkan integritas. Secara psikologi organisasional, Siti Zuhro dalam Bureaucracy and Political Patronage in Indonesia (LIPI Press, 2019) menegaskan bahwa iklim birokrasi menjadi toksik dimana aparatur tidak lagi berlomba meningkatkan kapasitas teknokratis, melainkan sibuk membangun jejaring patronase. Hukum yang seharusnya memberikan kepastian karier berbasis prestasi berubah menjadi ketidakpastian traumatis bagi mereka di luar lingkaran kekuasaan. Akibatnya, lahir kasta birokrat oportunis di mana mahir dalam retorika administratif namun mandul dalam inovasi publik–seperti dicatat Hadiz, V. R. dalam The Illusion of Meritocracy: Populism and Economic Nationalism in Indonesia (Critical Asian Studies, 2016). Hal ini memicu infertilitas kebijakan yang akut di mana jabatan titipan menciptakan loyalitas ganda asimetris, di mana JPT lebih bertanggung jawab kepada tuan politiknya daripada kepada konstitusi atau publik. Hal ini berujung pada penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan elektoral atau pengamanan proyek strategis–yang dalam kacamata hukum tindak pidana korupsi (Tipikor), merupakan embrio kerugian keuangan negara.

Fatamorgana Reformasi: Skeptisisme Terhadap Masa Depan Meritokrasi

Mengharapkan pembersihan total terhadap Open Acting dalam waktu dekat, sebagaimana diingatkan oleh M. Agus Santoso dalam Hukum, Moral, dan Keadilan (Kencana, 2014), terasa seperti mengejar fatamorgana–karena akar masalahnya telah merambat menjadi budaya dalam sistem ketatanegaraan kita. Selama biaya politik di Indonesia tetap setinggi langit dan mekanisme pengisian JPT masih memberikan ruang kompromi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang politis, maka setiap upaya reformasi hanya akan berakhir sebagai perbaikan kosmetik.

Buktinya? Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam revisi UU ASN terbaru, sebagaimana dikritik oleh para pegiat reformasi birokrasi seperti Eko Prasojo, justru menunjukkan arah yang dekaden di mana pengawasan yang seharusnya diperketat malah dilonggarkan demi efisiensi semu. Hukum yang seharusnya menjadi pedang pemutus nepotisme, kini tampak seperti perisai yang melindungi kepentingan elite–menjadikan harapan akan birokrasi yang steril dari intervensi politik sebagai sebuah utopia naif. Upaya digitalisasi seleksi sekalipun–sebagaimana diakui oleh banyak praktisi–akan tetap menemui jalan buntu selama parameter finalnya masih melibatkan subjektivitas manusia yang haus kekuasaan. Sebuah ironi besar di mana kita merayakan “transparansi”, padahal sedang menyaksikan pemakaman nurani birokrasi.

Kesimpulan pahitnya adalah bahwa sistem ini sengaja dipertahankan dalam kondisi cacat desain untuk menjamin bahwa birokrasi tetap menjadi subordinat dari kepentingan politik praktis. Selama hukum administrasi negara kita masih memberikan panggung bagi selera personal pejabat politis untuk memveto hasil saintifik, maka selama itu pula birokrasi hanyalah sebuah ekstensi dari pasar gelap kekuasaan. Mau tidak mau, kita dipaksa menerima kenyataan yang menyesakkan bahwa reformasi birokrasi menjadi sekadar evolusi cara-cara culas untuk tetap berkuasa di bawah selimut regulasi, sebuah sirkus administratif yang menghabiskan energi bangsa hanya untuk melantik orang dalam dengan cara yang tampak terhormat.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB