BandungBergerak - Yogyakarta kini memiliki media alternatif baru, Gejayan.id, yang resmi diluncurkan pada Selasa, 5 Mei 2026, di Auditorium Universitas Islam Indonesia (UII). Bukan untuk menyaingi media arus utama (mainstream), media alternatif ini menawarkan perspektif berbeda dan mengisi kekosongan informasi yang selama ini jarang tersorot. Kehadiran media ini juga didorong oleh kekhawatiran atas pembungkaman suara masyarakat sipil dan keterbatasan ruang di industri media saat ini.

Gejayan.id tidak bertarung dalam adu jumlah dan kecepatan. Dalam sebulan, mereka menargetkan dua konten yang dibuat dengan kajian mendalam dan perspektif jurnalisme kritis. 

“Gejayan.id adalah sebuah kanal data untuk merawat memori kolektif,” ujar Masduki, pengajar yang didaulat sebagai pemimpin umum. 

IMenurut Masduki, tidak sedikit karya jurnalistik kritis dipantau atau diturunkan oleh pihak berwenang. Termasuk di antaranya, laporan mengenai tahanan politik terkait demonstrasi Agustus 2025 pascakematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan.

Di Yogyakarta, Magelang, dan Solo, para tahanan politik mendapatkan pendampingan dari kolektif Orang Tua Bergerak. Salah satu kritik mereka adalah pemberitaan media yang "menjadikan para tapol ini kriminal karena dalam rubrikasinya masuk ke rubrik kriminal". 

"Jadi semoga dengan adanya media ini (Gejayan.id) akan lebih mudah (bagi kita) untuk meletakkan kasus-kasus yang kita advokasi menjadi narasi utama yang perlu mendapat perhatian dunia,” ungkap salah satu perwakilan Orang Tua Bergerak.

Baca Juga: Mengeja Semangat Zaman dan Upaya Membangun Gerakan Politik Alternatif
Memperkuat Persekutuan Media Alternatif Independen dalam Gamang Demokrasi yang Menggerus Kebebasan Pers

Menolak Tunduk

Selain menyuarakan isu marginal, Gejayan.id juga ingin fokus pada pengelolaan arsip dan data yang bakal dijadikan rujukan bagi produksi pengetahuan dan gerakan kritis. Bukan peran yang enteng, mengingat ekosistem media hari ini yang kian suram. Dalam dua tahun terakhir, misalnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sekitar 922 orang pekerja media, termasuk jurnalis, kehilangan pekerjaan.

Jurnalis AS Rimbawana menekankan pentingnya semangat pers sebagai watchdog demokrasi, yang dimulai sejak era Tirto Adhi Soerjo dengan Medan Prijaji dan Mas Marco Kartodikromo dengan Doenia Bergerak. Menjadi media alternatif, menurutnya, berarti tidak tunduk pada kekuasaan otoriter yang semakin nyata kehadirannya di Indonesia, sekaligus tetap relevan bagi masyarakat sipil, aktivis, dan kelompok minoritas.

Dalam keterangan yang dicantumkan dalam situs web-nya, Gejayan.id menegaskan bahwa yang mereka bangun bukanlah media, melainkan "ruang untuk deliberasi hak-hak dasar publik melalui jurnalisme". Mereka juga menyebut kerja mereka bukan jurnalistik semata, melainkan juga "membangun data masyarakat sipil, merawat memori kolektif yang (di)-hilangkan beragam disinformasi". 

Sementara itu, Shinta Maharani, yang turut menggawangi Gejayan.id bersama 10 rekannya, menambahkan, peran media alternatif penting untuk menyebarkan informasi secara independen dan memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk bersuara. “Hal itu bisa menjadi cara yang bisa dipakai oleh media alternatif,” tutur jurnalis Tempo ini. 

Bermunculan, Bersekutu 

Menghadapi tekanan rezim yang semakin otoriter, masyarakat sipil diyakini bakal terus bersiasat melalui gerakan kecil, aktivasi komunitas, dan pengelolaan media alternatif. Kehadiran Gejayan.id menambah tebal daftar pendek media alternatif yang lahir dan bertahan di berbagai daerah di Indonesia. Teranyar, pada awal tahun 2026 lalu, berdiri ProjectArek.id di Surabaya dengan prinsip "menguatkan dan merawat demokrasi serta sebagai kontrol terhadap kekuasaan". Di luar Pulau Jawa, ada Floresa di Nusa Tenggara Timur, Bollo di Makassar, Konsentris di Lampung, Bincang Perempuan di Bengkulu, dan beberapa yang lain. 

Lebih dari 20 media alternatif saat ini bergabung dalam Koalisi Media Alternatif (KOMA) yang dideklarasikan dalam Festival Media yang digelar AJI di Makassar pada Sabtu, 13 September 2025. Dalam deklarasi tersebut, koalisi di antaranya menuntut pengakuan, perlindungan, dan penjaminan keberlanjutan media alternatif serta mendesak Dewan Pers untuk segera melakukan verifikasi sebagai bentuk legitimasi dan perlindungan hukum. Sampai saat ini, verifikasi Dewan Pers masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi para pegiat media alternatif. 

Awal tahun 2025 lalu, Lembaga riset PR2Media menerbitkan laporan berjudul "Perlindungan Hukum Media Alternatif di Indonesia" yang mengonfirmasi peran penting media alternatif di iklim demokrasi hari ini. Dengan redaksi ramping, mereka sanggup secara konsisten mempraktikkan jurnalisme berkualitas meskipun pada saat bersamaan menghadapi risiko yang tidak kecil. Termasuk masih lemahnya perlindungan hukum. 

AJI Indonesia mulai pertengahan tahun lalu menggulirkan program ketangguhan media (media viability) untuk membantu media alternatif mengukur kapasitas dan tingkat keberlanjutan mereka. Program ini berupa riset, peningkatan kapasitas, serta pendampingan. 

***

*Artikel ini mengalami penyuntingan ulang untuk menambahkan beberapa informasi dan data pada 11 Mei 2026

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB