BandungBergerak – Bangsa yang masih bodoh dalam beretika dan berilmu ini, mencoba mencekoki dirinya dengan racun kapitalisme yang hanya akan semakin memperparah dahaga dan membakar dirinya dari dalam. Belum beres persoalan “membaca” yang semakin hari semakin memburuk di kalangan generasi muda, rezim yang saat ini berkuasa mengutak-atik lembah keilmuan–berniat menjadikan “bonus demografi” Indonesia yang selalu diucap-ucap itu menjadi subjek produksi yang mendukung industrialisasi. “Ekonomi” menjadi dalih sebagai visi utama rencana ini.

Kericuhan bermula saat Badri Munir Sukoco, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), melontarkan pernyataan perihal penutupan program studi yang tak menyumbangkan kemajuan ekonomi secara aktif pada Kamis, 23 April 2026 dalam acara Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Badung, Bali. Ia menambahkan, rencana ini akan direalisasikan dalam kurun waktu dekat dan berharap agar para institusi perguruan tinggi rela (patuh) untuk menutup berbagai prodi tersebut. Badri berucap pula bahwa jurusan-jurusan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan 8 bidang industri strategis nasional yang di antaranya adalah kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, manufaktur, energi, maritim, dan pertahanan.

Tanpa aba-aba, beginilah perilaku pemerintah kita dalam menerka kinerjanya sendiri. Keputusan sebesar ini sudah dimatangkan tanpa peduli dampak langsung yang terjadi setelahnya. Kapitalisme memakan jalan pikiran para pemimpin. Hasrat untuk menambang keuntungan dari lautan manusia-manusia yang bahkan belum mampu berpikir dengan baik.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Menggugat Pendidikan Gaya Bank yang Melawan Amanat Konstitusi
MAHASISWA BERSUARA: Peternakan Bernama Pendidikan Tinggi
MAHASISWA BERSUARA: Cengkeraman Neoliberalisasi Pendidikan dan Resistensi-resistensi Kecil yang Bisa Kita Upayakan

Pengebirian Ilmu Sosial-Humaniora

Prinsip mengejar industrialisasi memang penyakit kapitalisme. Ia membutakan yang diperbudak hingga pandangannya kabur. Dari delapan sektor yang disebut oleh Badri, tentunya mengecualikan ahli-ahli sosial serta para sarjana humaniora dari lingkup itu. Ambisi untuk menciptakan jutaan tenaga kerja di bidang praktisi tak bisa ditutupi lagi. Kerakusan pemerintah untuk menyerap semua sumber daya manusia untuk sibuk dalam dunia industri begitu tampak. Hingga pada suatu titik, jika ambisi ini tercapai, otoritarianisme bangkit dengan senyum lebar. Ia berhasil menumpulkan otak-otak kritis untuk patuh pada kekuasaan.

Inilah gambaran tak karuan masa depan jika ilmu sosial-humaniora dimatikan. Prinsip fatalisme seperti ucapan Badri Munir Sukoco yang mewakili pikiran pemerintah bukan solusi sama sekali saat ia mengatakan oversupply dari lulusan keguruan tiap tahun yang berjumlah 490.000 dibandingkan permintaan guru di lapangan yang hanya 20.000 orang.

Ketika pasokan guru yang melebihi batas dari lapangan pekerjaan yang tersedia, bukan berarti guru-guru harus disulap menjadi para buruh pabrik, melainkan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Sejak kapan pula pendidikan di Indonesia sudah menjadi masalah yang terselesaikan? Sejauh apa nalar kritis anak-anak Indonesia tumbuh karena dididik oleh guru yang baik? Sepintar apa anak-anak peladangan yang tumbuh hanya untuk menjadi buruh sawit di pedalaman semaknya ribuan hektare sawit di Riau?

Ilmu sosial-humaniora adalah dasar dalam merangkak menjadi manusia. Jika di pendidikan tinggi jurusan-jurusan yang selaras dikebiri, siapa pula yang akan mengajar etika menjadi manusia pada anak-anak di masa depan? Siapa pula nantinya yang akan mengarahkan para mahasiswa menjadi tonggak negasi yang selalu mengkritik penguasa? Logika Badri dan kawan-kawannya begitu tak masuk akal. Yakinkah masalah-masalah sosial di masyarakat akan terselesaikan dengan pabrik-pabrik panas penyumbang polusi itu? Yakinkah di masa depan universitas mampu membiakkan pribadi unggul dalam menalar problem sosial?

Kita ambil contoh satu saja jurusan di soshum yang jika dihapus, akan berdampak mengerikan di daratan Nusantara modern ini. Ilmu Sejarah. Jika jurusan Ilmu Sejarah dihilangkan dari dunia pendidikan tinggi, hal pertama yang akan terjadi adalah sarjana sejarah sudah tak hadir lagi menjadi guru sejarah di sekolah tingkat menengah. Akhirnya, peran mengajar sejarah akan diambil oleh guru dengan ahli di bidang lain. Ia mengajar siswa-siswanya yang harusnya sudah mulai kritis itu berdasarkan pedoman dan silabus ringkas garapan pemerintah. Pemerintah bisa dengan mudah memanipulasi buku pelajaran sejarah tanpa diketahui oleh sang guru sebab sedari awal ia bukanlah ahli sejarah. Sejarah yang afdalnya didialektikakan oleh siswa, kini menjadi alat pemerintah dalam menjejali pikiran muda dengan propaganda melalui pengajar yang lugu dan tak tahu apa-apa. Hancur.

Berjudi dalam Utopia

Saran saya untuk pejabat pemerintah, tolong tahan diri kalian untuk berbuat sesuatu tanpa pertimbangan matang. Perihal utopia negara maju industrialis yang kalian dambakan itu, tampaknya tak akan pernah tercapai. Sebab apa yang kalian lakukan adalah melempar dadu; bertaruh dengan menghapus jurusan yang tak relevan dengan industri akan memajukan ekonomi. “Gott würfelt nicht!” (Tuhan tidak bermain dadu!) ucap Albert Einstein dalam surat yang ia tujukan pada Max Born pada tahun 1926.

Jika Tuhan tak melempar dadu dalam aturan mekanisme semestanya, seberapa layak kita bertaruh pada keputusan besar yang bisa berakibat fatal ini? Jika lemparan dadu ini justru merobohkan keilmuan filsafat kita hingga ke akar serta tujuan negara kapitalis industrialis itu tak tercapai pula, siapakah yang akan bertanggung jawab pada kegilaan moral ini semua? Badri Munir Sukoco? Kemendiktisaintek? Atau Prabowo Subianto?

Ketika bangsa ini kembali mengalami buta huruf dalam artian maknawi, guru-guru masa depan sudah direncanakan untuk diaborsi dalam perut bumi pertiwi. Kecerdasan emosional bangsa yang masih secetek gaji guru-guru honorer di pelosok negeri dan secetek gaji buruh pabrik yang menderita, dipaksa menjadi pribadi yang unggul (unggul sebagai tenaga industri). Anak-anak yang bermimpi menjadi pelukis, penulis, sejarawan, sastrawan, sosiolog di masa kini, nantinya harus membunuh cita-citanya sebab negara melarang hal itu demi impian yang kekanak-kanakan. Semoga tulisan ini sampai pada individu-individu yang duduk di singgasana birokrasi tertinggi. Kalau ia tetap pada pendiriannya, maka berdoalah semoga Tuhan tak melempar dadu dalam menentukan nasib bangsa yang malang ini. Sungguh malang.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB