BandungBergerak – Pak Prabowo yang terhormat, pernahkah Bapak menonton film Ayah, Ini Arahnya Ke Mana, Ya? yang tayang sejak 9 April lalu? Diadaptasi dari novel laris karya Khoirul Trian, film itu bercerita tentang Yudi, Ayah yang fisiknya selalu ada di rumah tetapi kehadirannya tak pernah memberi arah. Anak-anaknya, Dira dan Darin, tumbuh kebingungan. Sang ibu, Lia, banting tulang menutupi utang dan luka keluarga agar rumah tampak utuh dari luar.

Pak, saya menulis surat ini karena saya merasa kami, rakyat yang Bapak pimpin seperti Dira dan Darin di film itu. Bingung. Ada Bapak di sana, mengisi panggung, membagikan kaos dan payung di Monas, menyanyikan Internasionale di hadapan buruh. Tapi arahnya? Maaf, kami sungguh tak mengerti.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Mengurai Perubahan Iklim dalam Perspektif Sistem Produksi dan Kesadaran Ekologis
MAHASISWA BERSUARA: Di Dapur yang Semakin Sepi, Ada Kebijakan yang Perlu Dipertanyakan lagi
MAHASISWA BERSUARA: Jangan Teruskan Rencana Menutup Program Studi yang Tak Relevan dengan Industri

Program Besar, Kami Pusing

Mari mulai dari Makan Bergizi Gratis. Niatnya mulia, melawan stunting. Tapi sampai September 2025, lebih dari 10.000 anak di seluruh Indonesia keracunan setelah menyantap menu MBG, termasuk 1.333 pelajar dalam satu kejadian di Bandung Barat. Bapak menyebut keberhasilannya 99,99 persen, kami yang anaknya muntah-muntah di puskesmas tentu menghitung dengan rumus berbeda. Lalu pengadaan 21 ribu motor listrik untuk MBG mendadak muncul awal April lalu ditolak Kementerian Keuangan, dipertanyakan DPR, sumber dananya pun simpang siur. Kami bertanya, ini program gizi atau ajang belanja?

Berlanjut ke Koperasi Desa Merah Putih. Bapak menargetkan 80 ribu unit. Modal awalnya Rp 3 miliar per koperasi, yang berasal dari utang ke bank BUMN dengan agunan APBN. Cicilannya dipotong dari dana desa, sebagaimana diatur PMK Nomor 7 Tahun 2026. Studi CELIOS memperkirakan potensi kebocoran hingga Rp48 triliun. Di Pucangan, Tuban, koperasi malah tutup sehari setelah Bapak meresmikannya. Di Bitung, BUMN justru memberi tarif sewa Rp 60 juta per tahun untuk lahan koperasi yang katanya untuk rakyat. Kami Pun bertanya, koperasi siapa, sebenarnya?

Tak berhenti di situ, Pak. Wacana membuka 20 juta hektare hutan cadangan untuk perluasan sawit dan target 50 persen campuran biodiesel di 2026 berjalan beriringan dengan pidato hijau di forum-forum internasional. Antara podium dunia dan kebijakan domestik, kami membaca dua dokumen yang isinya saling membantah.

Lalu Board of Peace. Bapak menandatangani piagamnya di Davos pada 22 Januari, organisasi yang dipimpin langsung Donald Trump dengan Jared Kushner di belakangnya merancang Gaza menjadi kawasan resort. Sempat tersiar Indonesia harus iuran 1 miliar dolar AS, lalu Bapak membantah dari Hambalang, padahal piagam yang Bapak teken di Davos memuat ketentuan itu untuk anggota tetap. Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengingatkan, Rp17 triliun itu setara 500 kali iuran tahunan Indonesia di sekretariat ASEAN.

Belum selesai bingung soal BoP, muncul kabar lain. Soal dokumen rahasia AS bocor, mengungkap Bapak menyetujui blanket overflight access bagi pesawat militer Amerika di langit Indonesia saat bertemu Trump 19 Februari lalu. Kementerian Pertahanan menyebutnya masih draf awal. Tapi Al Jazeera, The Diplomat, hingga South China Morning Post sudah memberitakan. Pak, ini langit Indonesia, ruang kedaulatan kita. Kalau iya, kenapa rakyat baru tahu dari media asing? Kalau tidak, kenapa Pentagon sampai sudah merancang hotline operasional?

Di dalam negeri, Pak, militerisasi merembet ke mana-mana. CSIS mencatat hingga Agustus 2025 ada 6 Kodam baru, 5 lagi dijadwalkan menyusul tahun ini. Total perwira tinggi naik dari 371 menjadi 420. Amnesty International mendata jabatan sipil yang diisi perwira aktif melonjak dari 10 menjadi 16. TNI sekarang mengelola 452 dapur SPPG MBG, Polri 1.179. Anak-anak SMA “bermasalah” di Jawa Barat dikirim ke barak. Padahal, sejauh saya tahu, kita tidak sedang darurat militer.

Pengamat dan akademisi yang bersuara pun semakin terjepit. Tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu meledak di media sosial karena ruang sipil terus menyempit. Akhir April lalu, Bapak menyalami Rocky Gerung di Istana sambil bercanda menyebutnya “disiden”. Mungkin Bapak bercanda. Tapi istilah itu, di telinga sebagian dari kami, terdengar lebih dingin daripada salam tersebut.

Sekarang soal pembiayaan. APBN 2026 diteken dengan rencana utang baru Rp832,2 triliun. Ini tertinggi sejak Covid-19. Pembayaran bunga utang saja diproyeksikan Rp599,4 triliun, naik 8,6 persen dari tahun lalu, menyedot sekitar 22 persen dari total pendapatan pajak. ISEAI menyebut puncak jatuh tempo utang 2026 mencapai Rp833,96 triliun. Belum lagi kabinet gemuk Bapak. Terdapat 109 orang, terdiri dari 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat setingkat menteri. ICW mencatat sebagian dari mereka punya rekam jejak yang patut dipertanyakan.

Lalu kabar dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pekan lalu, di mana Sekjen Badri Munir Sukoco menyebut Prodi tak relevan akan ditutup, lalu Mendikti Brian Yuliarto buru-buru meralat. Tapi moratorium pembukaan prodi baru bidang sosial-humaniora sudah jalan. Pak, kalau Pendidikan, filsafat, sastra daerah, dan kajian gender semakin sulit dibuka, siapa yang akan mengingatkan kita ke mana arahnya saat semua sudah dimasuki teknik dan vokasi?

Ayah, Ini Arahnya Ke Mana, Ya?

Pak, dalam film itu ada adegan yang membuat saya tertegun. Lia, sang ibu, terluka karena ledakan kompor minyak yang ide pemakaiannya datang dari Yudi, si ayah yang ingin membantu tapi malah membuat masalah baru. Saya tidak ingin membandingkan secara harfiah. Tapi pola itu rasanya tak asing. Niat tampak baik, eksekusi pengasal, korbannya kami sendiri.

Saya bukan oposisi, Pak. Saya warga yang ingin Indonesia baik-baik saja. Saya juga tahu Bapak punya argumen. Uang yang dulu mungkin habis dikorupsi, sekarang digelontorkan ke rakyat seperti yang Bapak sampaikan di Cilacap 29 April lalu. Saya hargai semangat itu. Tapi semangat saja tidak cukup, Pak. Kami butuh peta. Kami butuh tahu, empat tahun ke depan, anak-anak kami sedang dibawa ke mana.

Ciri-ciri negara yang sedang menuju kehancuran seperti yang sering ditulis Jared Diamond atau Daron Acemoglu, biasanya dimulai dari hal-hal kecil, di mana hal ini ditandai dengan institusi yang melemah, militer yang masuk ruang sipil, kritik yang dikriminalisasi, hutang yang menumpuk, kabinet yang jadi ajang bagi-bagi, kebijakan yang berubah-ubah seperti angin. Daftar di atas tadi terasa familiar, kan, Pak?

Seperti kebanyakan rakyat, saya berharap kisah ini berakhir bahagia, seperti film-film Indonesia yang sering kita tonton. Bapak masih punya tiga setengah tahun, masih ada ruang untuk berbalik arah. Dengarkan kritik bukan sebagai gangguan, tapi sebagai peta dari penumpang yang melihat jurang yang tak tampak dari kursi sopir. Tarik militer dari ruang sipil. Tata ulang program-program ambisius. Jaga supremasi sipil. Lindungi suara yang berbeda. Karena bila tidak, Pak, kami akan terus berbisik di kursi belakang, “Pak Prabowo, ini arahnya ke mana, ya?”

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB