BandungBergerak - Di banyak sudut Kota Bandung, solidaritas ekonomi bisa hadir dalam bentuk yang sederhana: membeli kebutuhan dari pedagang kecil atau tetangga, ngopi di kedai ujung gang, atau sengaja menjahit pakaian ke tukang obras langganan, demi memperpanjang umur pakaian, ketimbang membuka aplikasi belanja murah dengan gratis ongkir dan diskon tanggal kembar.

“Warga bantu warga,” kalimat mendalam yang berasal dari akar rumput, kerap hadir di tengah kesusahan ekonomi, meski belakangan pemerintah menggunakan kalimat ini juga. Padahal ajakan ini muncul di saat negara belum mampu membantu warganya.

Di Bandung, bentuk solidaritas itu bisa macam-macam. Semuanya menjadi semacam ekonomi bertahan hidup yang tidak tertulis dalam dokumen birokrasi. Solidaritas ini lahir tidak dalam bentuk kebijakan, melainkan dalam keputusan-keputusan kecil di tingkat dapur, warung, dan komunitas.

Istilah “warga bantu warga” pernah menjadi sangat populer pada masa pandemi Covid-19. Ketika negara kewalahan, rumah sakit penuh, dan bantuan sosial terlambat, banyak keluarga bertahan dari jaringan solidaritas informal. Sejumlah laporan mencatat bagaimana inisiatif warga menjadi penyangga penting ketika kapasitas negara tidak sepenuhnya mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

Kini, beberapa tahun setelah pandemi mereda, suasananya memang berbeda. Tidak ada lagi sirene ambulans setiap malam atau pengumuman kematian dari masjid dan grup-grup WhatsApp.

Tetapi tekanan ekonomi hadir dalam bentuk lain. Dimulai dari perang yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat. Kemudian, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah belakangan ini. Lalu yang terbaru, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun setelat Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Mungkin hanya orang-orang tertentu yang lebih akrab dengan dolar. Tapi untuk merasakan dampak kenaikan dolar AS tidak perlu memegang dolar. Untuk merasakan grafik berdarah di bursa tidak perlu punya saham. Bahkan kita tidak setuju dengan serangan AS dan Israel ke Iran, tapi kita terkena getahnya berupa kenaikan harga minyak mentah dunia, salah satunya kenaikan harga plastik.

Tekanan ekonomi hari ini terakumulasi dalam bentuk kenaikan-kenaikan kecil yang terus berulang: harga bahan baku, ongkos produksi, biaya sewa. Dampak ini sangat nyata di warung dan usaha kecil: harga kopi naik, kain sablon mahal, kemasan makanan ikut terdorong naik.

Dalam situasi seperti itu, solidaritas ekonomi skala kecil kembali menemukan relevansinya. Di beberapa titik Kota Bandung, ada kecenderungan warga kembali menghidupkan pola belanja berbasis lingkaran: membeli dari tetangga, teman, atau pelaku usaha kecil yang dikenal langsung.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru.

Indonesia pernah mengalami tekanan ekonomi yang jauh lebih besar pada krisis 1998. Pada masa itu, ketika nilai rupiah jatuh tajam dan harga kebutuhan pokok melonjak, negara berada dalam fase perubahan besar di bawah Presiden BJ Habibie yang memimpin masa transisi pascareformasi. Namun di tingkat warga, yang paling nyata bukanlah reformasi kelembagaan, melainkan cara bertahan hidup sehari-hari melalui jaringan ekonomi informal: warung tetangga, utang harian di kios kecil, dan solidaritas kampung yang menjadi penyangga utama kehidupan perkotaan (Britannica – Asian Financial Crisis).

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, sektor informal menjadi bantalan utama masyarakat ketika sistem ekonomi formal tidak mampu menyerap tekanan.

Baca Juga: Sekolah Maung dan Menebalnya Favoritisme Pendidikan
Pedagang Gorengan dan Warung Sembako di Bandung Menanggung Beban Rupiah Melemah: Harga Naik, Pembeli Sepi

Bandung sendiri berada dalam lanskap yang sangat dekat dengan ekonomi semacam ini. Kota ini tumbuh dari ekosistem usaha kecil: distro rumahan, kios pasar, sablon, warung kopi independen, tukang jahit, hingga industri kreatif mikro. Identitasnya sebagai kota kreatif diakui dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network.

Namun ekonomi kreatif di Bandung tidak berdiri di atas perusahaan besar, tetapi di atas kerja-kerja kecil yang rentan terhadap krisis. Maka, “warga bantu warga” menjadi solidaritas yang hangat tetapi tidak pernah benar-benar selesai.

Negara hadir dengan berbagai istilah: efisiensi anggaran, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, hingga pertumbuhan inklusif. Namun di level paling bawah, pelaku usaha kecil masih menghadapi persoalan yang sama: bahan baku yang naik karena ketergantungan impor, biaya sewa yang tinggi, dan kompetisi dengan platform besar yang modalnya jauh lebih kuat.

Bahkan dalam praktiknya, produk lokal tidak sepenuhnya lepas dari rantai global. Banyak usaha kecil Bandung tetap bergantung pada bahan impor: bahan makanan, kain tertentu, tinta sablon, mesin kopi, kemasan, hingga komponen produksi lainnya. Ketika dolar naik, biaya produksi ikut naik. Ketika daya beli melemah, ruang manuver semakin sempit: harga dinaikkan kehilangan pelanggan, harga ditahan kehilangan margin.

Bandung masih memiliki modal sosial yang kuat untuk terus menumbuhkan solidaritas. Komunitas kecil masih mengadakan pasar kolektif, seperti di Pasar Minggu Perpustakaan Ajip Rosidi. Orang-orang masih memilih membeli dari kenalan, bahkan jika lebih mahal sedikit, karena tahu uangnya kembali ke lingkar sosial yang sama.

Di tengah biaya hidup yang terus naik, solidaritas memang bisa dimulai dari warung tetangga, usaha teman, dan usaha kecil. Namun jangan lupa, kita tidak sedang menormalisasi hidup tanpa perlindungan yang memadai dari negara.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB