BandungBergerak - Layar proyektor, speaker pinjaman, dan sekelompok orang muda yang duduk lesehan menonton film dokumenter Pesta Babi, lalu berdiskusi. Apa kurang kerjaan mereka?

Bukankah lebih aman kalau anak muda sibuk main gim daring atau membuat konten joget-joget? Negara sedang repot mengurus kepentingan publik. Kekuasaan yang memiliki tentara, polisi, mesin birokrasi, kementerian komunikasi, undang-undang, dan anggaran triliunan rupiah tentu tidak mungkin terganggu hanya oleh film dokumenter dan diskusi kecil-kecilan.

Untuk apa menonton film yang menghebohkan di sana-sini itu?

Film yang baik biasanya aman-aman saja. Tentang cinta, hantu, atau orang kaya yang pura-pura miskin demi menemukan cinta sejati. Atau anak CEO yang menyamar jadi tukang cuci mobil. Semua film itu aman. Ending-nya bahagia. Tidak meninggalkan pertanyaan. Tidak bikin mimpi buruk atau kening mengkerut. Tidak bikin aparat repot datang. Tidak membuat diskusi dibatalkan mendadak. Tidak membuat negara tiba-tiba begitu perhatian pada layar tancap dan ruang diskusi.

Negara lagi repot. Harga dolar sekarang tembus 17 ribu rupiah lebih. Kerusakan lingkungan di mana-mana. Pekerjaan mereka menumpuk. Jangan tambah pikiran mereka dengan film.

Sebab kalau sebuah film sampai membuat banyak pihak gelisah, kemungkinan besar film itu sedang menyentuh sesuatu yang nyata.

Kita bayangkan, film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale itu berbicara tentang konflik agraria, masyarakat adat Papua, serta relasi antara investasi dan perampasan ruang hidup. Namun yang paling menarik selain isi filmnya justru kepanikan terhadap film itu sendiri. Beberapa pemutaran dilaporkan dibubarkan atau mendapat tekanan. Ada juga yang dibatalkan karena alasan administratif, perizinan, hingga kekhawatiran akan gesekan sosial (IDN Times).

Tadinya sebagian besar orang mungkin tidak tahu film itu ada, tapi jadi tahu karena pembubarannya viral. Ada orang yang hidup damai-damai saja, tidak suka dokumenter. Kalau lihat poster film dokumenter biasanya langsung lewat. Tetapi begitu muncul berita “pemutaran film dibubarkan”, mendadak seluruh negeri berubah menjadi kritikus sinema independen.

Kini orang mulai bertanya: “Memangnya filmnya tentang apa?” Yang tadinya malas menonton mulai mencari link atau mencari teman yang punya file-nya. Yang tadinya tidak peduli isu agraria dan penggusuran ruang hidup mendadak membaca tentang perampasan tanah.

Pelarangan-pelarangan berhasil mempromosikan sesuatu yang katanya berbahaya. Padahal alasan pelarangan selalu terdengar mulia: demi stabilitas sosial. Tentu saja kita harus percaya. Karena negara selalu tahu mana yang aman untuk ditonton rakyatnya.

Kalau perlu, mungkin rakyat bisa mengusulkan jadwal rutin nonton film secara nasional: Senin untuk komedi romantis. Selasa film drama keluarga. Rabu khusus film motivasi kerja. Kamis, karena dekat malam Jumat, untuk horor. Jumat film religi. Sabtu laga. Minggu kartun dan animasi.

Film dokumenter politik atau lingkungan? Tidak usah dikasih hari. Terlalu serius. Terlalu investigatif. Mancing-mancing rasa penasaran dan diskusi saja. Film investigasi cukup ditonton pejabat terkait saja. Rakyat tidak perlu ikut-ikut berat memikirkan konflik agraria dan krisis ekologi.

Baca Juga: Gugatan atas Eksploitasi Tanah Papua dalam Film Pesta BabiPelarangan Nobar Film Pesta Babi dan Indeks Demokrasi Jawa Barat yang Merosot

Hukum Alam

Abaikan saja hukum alam internet yang mengajarkan: semakin sesuatu dilarang, semakin orang ingin melihatnya.

Zubair Nabi, dalam paper Censorship is Futile (IBM Research – Ireland), menyebut fenomena ini sebagai Streisand Effect: upaya menyembunyikan atau menekan informasi justru membuat informasi itu semakin viral. Menurut Zubair, sensor ataupun pelarangan sering kali malah meningkatkan perhatian publik terhadap konten yang ingin dibatasi (Arxiv – Censorship is Futile).

Penelitian Zubair memang tidak spesifik pada pelarangan film, melainkan sensor konten internet secara umum. Tetapi benang merahnya dengan pelarangan Pesta Babi adalah soal viralitas. Film yang diputar dan didiskusikan secara luring justru memancing audiens yang mengetahuinya lewat media sosial dan internet.

Masalahnya internet tidak bekerja seperti birokrasi, sulit dibubarkan dengan surat dan stempel.

Struktur internet bersifat terdesentralisasi dan adaptif. Karena itu kontrol total atas arus informasi sulit dilakukan, kalau tidak mau disebut mustahil.

Internet adalah ruang publik, kurang lebih fungsinya sama dengan tempat-tempat penyelenggaraan diskusi dan nonton film. Sebagaimana karakter ruang publik, arena ini menjadi tempat diskusi, tempat mengkritik, dan tempat bertabrakannya gagasan. Ruang ini selalu menjadi arena perebutan antara rezim yang ingin mengontrol informasi melawan warga yang ingin mengetahui informasi.

Zubair menekankan bahwa pendekatan represif terhadap ruang publik internet tidak akan menyelesaikan masalah. Informasi tetap bisa menyebar lewat media sosial, salinan ulang, file sharing, dan komunitas online. Pengguna selalu menemukan cara untuk menghindarinya, sementara biaya dan dampak negatif sensor justru makin besar.

Pendekatan yang lebih efektif bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan suatu konten, misalnya film, adalah edukasi, dialog, atau regulasi yang lebih terbuka. Bagi masyarakat yang terkena pelarangan, Zubair berharap risetnya bisa membantu masyarakat melawan sensor, bahwa kebebasan mengakses informasi adalah hak yang mestinya dipenuhi.

Mungkin itu sebabnya banyak orang yang sebelumnya tidak tahu apa itu Pesta Babi mendadak ingin menontonnya setelah nobarnya dibubarkan. Pelarangan dan pembubaran rupanya bekerja seperti trailer film gratisan.

Film dan Kegelisahan Negara

Sejarah film sebenarnya penuh dengan kegelisahan semacam ini.

The Battle of Algiers pernah dilarang karena dianggap dapat menginspirasi gerakan antikolonial. Tokoh di film tentang pendudukan Aljazair oleh Prancis ini beragam: tentara Prancis, pemimpin FLN, lelaki tua yang dipukuli tentara, anak laki-laki Arab yang diserang warga sipil Prancis, hingga gadis muda Arab yang menanam bom di sebuah kafe lalu memandangi korbannya dengan rasa iba.

Roger Ebert, kritikus film untuk Chicago Sun-Times, menulis bahwa film karya sutradara Italia Gillo Pontecorvo itu menunjukkan bahwa perang tidak pernah bisa memilih korbannya, bahwa kedua pihak memiliki pahlawan, dan bahwa semua orang yang berperang selalu merasa dirinya berada di pihak moralitas (Roger Ebert Review – The Battle of Algiers).

Film ini bahkan diputar di Pentagon pada tahun 2003 di tengah Perang Irak. Pakar kontra-terorisme AS Richard Clarke dan Mike Sheehan menyebut film tersebut menunjukkan bagaimana sebuah negara dapat menang secara militer tetapi kalah dalam perebutan “hati dan pikiran” rakyat (The Conversation – The Battle of Algiers and Its Message).

Film lainnya, Battleship Potemkin, dilarang di berbagai negara Barat karena dianggap memuat propaganda revolusi. Film ini mendramatisasi pemberontakan tahun 1905 di atas kapal perang Rusia Potemkin, ketika para pelaut melawan perwira Tsar yang kejam.

Film tersebut menghadapi sensor dan pelarangan di beberapa negara karena dianggap provokatif dan berpotensi memicu kerusuhan. Namun film itu juga dianggap sebagai karya yang “menggarisbawahi perjuangan kolektif massa yang tertindas,” (EBSCO – Battleship Potemkin Film Overview).

Bagi kekuasaan, kritik itu berisik. Dan kritik yang divisualisasikan jauh lebih mengganggu.

Film dokumenter punya kemampuan memicu darah tinggi penguasa: membuat penonton merasa bahwa penderitaan orang lain adalah sesuatu yang konkret, bukan sekadar statistik dalam laporan tahunan pemerintah.

Itulah mengapa layar proyektor kadang diperlakukan seperti ancaman keamanan nasional.

Namun sejarah membuktikan, pelarangan film hampir tidak pernah berhasil membunuh gagasan. Sebaliknya, larangan justru sering mengubah karya biasa menjadi simbol perlawanan.

Banyak komentar publik di media sosial menunjukkan bahwa pembubaran pemutaran Pesta Babi justru meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat. Sebagian bahkan menyamakan efek viralnya dengan dokumenter Watchdoc sebelumnya (Watchdoc Official Website).

Watchdoc bukan pegiat satu dua tahun di bidang film dokumenter. Sejumlah filmnya diproduksi dari rangkaian Ekspedisi Indonesia Biru sejak 2015. Pesta Babi hanya satu dari sekian film yang diproduksi rumah produksi independen ini. Film lain yang juga pernah viral antara lain Sexy Killers, Dirty Vote, dan Alkinemokiye.

Tapi sekali lagi, tak perlu mencari link film-film tersebut. Bukan karena kritiknya yang tajam terhadap fakta-fakta jurnalistik di lapangan, melainkan karena kemungkinan akan muncul diskusi-diskusi setelahnya. Karena diskusi adalah awal dari kesadaran politik. Kesadaran politik biasanya membuat kekuasaan gugup.

Mungkin itu sebabnya sejarah pelarangan film selalu terasa berulang. Teknologi berubah, rezim berganti, medium berpindah dari bioskop ke YouTube dan aplikasi, tetapi logikanya tetap sama: negara ingin mengontrol cerita tentang dirinya sendiri.

Padahal para peneliti dan sejarah juga menunjukkan satu hal sederhana: rakyat yang dilarang menonton biasanya justru akan mencari cara untuk menonton diam-diam atau beramai-ramai.

Jadi sekali lagi, ngapain menonton Pesta Babi?

Kalau malam nanti tiba-tiba Anda mencari link filmnya diam-diam, jangan gugup. Itu hanya karena penasaran saja. Karena tidak ada iklan yang lebih efektif daripada pelarangan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB