BandungBergerak – Pernyataan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026. Dalam pidatonya ia berkata, “Orang rakyat di desa ngga pakai dolar kok, ya kan?” dilansir dari BBC.

Kalimat itu kiranya terdengar seperti lelucon: membumi, menenangkan. Secara politik, kalimat tersebut dibaca sebagai upaya menenangkan publik di tengah rupiah yang menembus sekitar Rp17.600 per dolar AS. Kurs dolar naik Jadi candaan, hebat nian para pejabat bisa tertawa di acara tersebut. Kebutuhan pokok makin sulit diajak kompromi, para elite malah melucu tentang ekonomi.

Jika dilihat secara ekonomi, logika tersebut bilang warga desa tak perlu takut hujan karena mereka tidak punya awan. Padahal ini bukan tentang rakyat memegang dolar secara fisik, melainkan apakah hidup mereka bergantung pada rantai ekonomi yang dipengaruhi dolar?

Katanya orang desa tidak pakai dolar? Benar di desa, tidak ada yang bayar sayur pakai USD, tidak ada yang menawar cabai pakai Bloomberg Terminal, dan tidak ada ibu-ibu yang nanya, “Bu, kurs hari ini berapa?” Tapi anehnya, setiap kali dolar naik, ambience di perdesaan mendadak ikut move on ke harga baru.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Beasiswa LPDP dan Budaya Baris-berbaris
MAHASISWA BERSUARA: Katanya Orang Desa Tak Terpengaruh Dolar AS
MAHASISWA BERSUARA: Ketika Sekolah hanya Menjadi Nama

Pengaruh Dolar AS di Desa

Petani di desa mungkin tidak pernah melihat wujud dolar, tapi harga pupuk, distribusi, bahkan kebijakan subsidi semuanya itu terhubung dengan pasar global. Bahan baku pupuk seperti fosfat dan kalium saja masih bergantung pada impor sekitar jutaan ton per tahun. Sebelum jadi butiran putih di tangan petani, ia sudah melewati jalur internasional lengkap dengan invoice yang tidak memakai rupiah sebagai bahasa utama.

Nelayan pun demikian, mereka membeli solar dengan rupiah, tapi minyak itu tidak muncul seperti sumur di depan rumah. Minyak dunia diperdagangkan dalam dolar dan Indonesia di tahun 2025 masih mengimpor minyak mentah sekitar 17,58 juta ton berdasarkan BPS. Jadi ketika harga minyak global naik, yang ikut tinggi bukan cuma grafik, tapi ongkos melaut.

Pedagang warung tidak pernah melihat greenback, tapi mi instan dibuat dari gandum, sedang gandum tercatat mencapai sekitar 7 juta ton pada periode Januari-Agustus 2025. Bahkan tempe di meja makan rakyat pun bergantung pada kedelai impor. Berdasarkan data BPS impor kedelai Indonesia mencapai lebih  dari 1 juta ton pada periode Januari–Juli 2025. Bisa dibilang, meja makan rakyat kecil itu globalisasi versi ekonomisnya.

Menurut Karl Marx dalam buku Capital: A Critique Of Political Economy (1867), kapitalisme modern berkembang melalui “world-embracing commerce and a world-embracing market”, sehingga logika pasar tidak lagi terbatas pada pusat industri, melainkan menembus seluruh relasi sosial kehidupan manusia. Desa bukan ruang yang terpisah dari ekonomi dunia, mereka justru yang merasakan dampak dari ketidakstabilan harga yang dipengaruhi dolar.

Ekonomi modern bekerja seperti jaring, bukan kotak-kotak. Dan dalam jaring itu, dolar tidak perlu hadir di tangan rakyat untuk menentukan isi piring mereka. Di titik ini, teori ekonomi klasik justru terasa lebih relevan daripada slogan politik. Dalam literatur ekonomi internasional, exchange rate pass-through menjelaskan perubahan nilai tukar memengaruhi harga domestik melalui jalur biaya impor dan produksi. Jalur sebab-akibat yang “tidak terlihat langsung”, tapi nyata terjadi di ekonomi sehari-hari. Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, juga mengatakan masyarakat desa memang tidak bertransaksi dengan dolar, tetapi pupuk, BBM, logistik, pakan ternak, obat-obatan, dan mesin pertanian sangat dipengaruhi kurs.

Di sinilah letak ironi ekonomi Indonesia: rakyat kecil sering kali menjadi pihak yang paling akhir sadar ada gejolak kurs, tapi paling cepat merasakan kenaikan harga. Karena dolar itu tidak datang ke desa sebagai lembar uang. Ia datang sebagai harga pupuk yang naik diam-diam, sebagai ongkos truk sayur yang makin mahal, sebagai minyak goreng yang wadahnya menyusut tapi harganya tetap. Sebagai ayam potong yang berubah jadi lauk di hari Minggu saja.

Eksportir mungkin tersenyum karena pendapatan dolar mereka naik ketika dikonversi ke rupiah. Namun industri yang bergantung pada bahan baku impor justru kewalahan. Pabrik makanan, tekstil, farmasi, elektronik, sampai UMKM yang memakai bahan impor akan menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Dan ujungnya hampir selalu sama: rakyat membeli barang lebih mahal.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada sektor komoditas seperti sawit, batu bara, nikel, kopi, dan kakao yang menopang posisi ekspor. Dalam kerangka perdagangan internasional yang berakar dari Ricardo dalam bukunya On the Principles of Political Economy and Taxation, Chapter VII “On Foreign Trade”   Negara memang cenderung berspesialisasi pada sektor yang paling efisien. Namun dalam ekonomi modern yang terbuka, keunggulan ekspor tersebut tidak otomatis membuat pelemahan rupiah menjadi kabar baik, karena harga impor, inflasi, dan biaya produksi tetap sangat dipengaruhi oleh nilai tukar.

“The profits of the favoured trade will speedily subside to the general level.”

Desa Bukan Pulau Terisolasi

Dalam ekonomi makro, stabilitas kurs bukan sekadar soal gengsi angka di layar Bloomberg. Nilai tukar memengaruhi inflasi, utang luar negeri, arus modal, dan kepercayaan investor. Ketika rupiah melemah terlalu dalam, pemerintah dan dunia usaha harus membayar kewajiban dolar lebih mahal. Akibatnya ruang fiskal menyempit, investasi tertahan, dan konsumsi rumah tangga yang melemah

Jadi memang benar Indonesia tidak akan langsung “collapse” hanya karena dolar naik. Tapi mengatakan rakyat desa tidak terdampak juga sama kelirunya dengan bilang nelayan tidak dipengaruhi badai karena perahunya masih mengapung.

Ekonomi hari ini terlalu saling terhubung untuk dibaca secara literal. Desa bukan pulau terisolasi. Ia terhubung dengan pupuk impor, energi global, distribusi nasional, dan harga komoditas dunia. Mungkin maksud pernyataan itu adalah agar publik tidak panik, dan itu sah. Kepanikan memang bisa lebih berbahaya daripada angka ekonomi itu sendiri.

Tapi masalahnya, ekonomi tidak ikut program ketenangan nasional. Ia tetap bergerak mengikuti kurs, impor, dan harga komoditas global, tanpa sempat membaca naskah pidato. Di titik ini, tugas pemimpin bukan hanya meredakan cemas, tapi juga menjelaskan kenapa cemas itu muncul. Sebab rakyat di desa mungkin tidak butuh kuliah ekonomi, karena mereka cukup sering “kuliah dadakan” setiap kali harga beras, pupuk, dan solar naik tanpa jadwal ujian.

Pemerintah tidak benar-benar refleksi atas dampak yang ditimbulkan dari menyederhanakan keadaan. Pada 17 Agustus tahun 2022 di Buenos Aires, Argentina terjadi protes besar ketika inflasi melonjak dan nilai peso jatuh terhadap dolar, pemerintah berkali-kali mencoba menenangkan publik. Namun rakyat justru turun ke jalan karena yang mereka hadapi bukan teori ekonomi, melainkan harga roti, ongkos transportasi, dan kebutuhan sehari-hari yang berubah hampir setiap minggu.

Dan pada akhirnya, yang paling tidak sopan dari ekonomi bukan naik-turunnya harga, tapi cara ia selalu berhasil membuat janji terasa stabil, sementara struk belanja tetap dinamis. Yang membuat publik kesal bukan semata soal kalimat itu. Tetapi kesan penderitaan ekonomi rakyat yang dipahami terlalu ringan, rakyat kecil tidak membutuhkan retorika yang menyederhanakan keadaan. Mereka membutuhkan pemimpin yang mengakui kenyataan dan menjelaskan situasi secara jujur.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB