BandungBergerak - Pemerataan pendidikan tingkat SMA selalu menjadi tantangan setiap gubernur di Jawa Barat, sejak Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil, dan kini Dedi Mulyadi. Tantangan ini semakin kompleks karena diperparah dengan jurang ketimpangan yang terus menganga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pembangunan manusia di Jawa Barat memang terus meningkat. Dalam publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat 2025, IPM Jawa Barat mencapai 75,90 dan masuk kategori tinggi. Bahkan pertumbuhannya menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 1,31 persen. BPS Jawa Barat – Indeks Pembangunan Manusia 2025. 

Namun jika dizoom ke dimensi pendidikan justru menghkhawatirkan. BPS mencatat indeks Umur Harapan Hidup Jawa Barat mencapai 85,43 dan indeks pengeluaran riil per kapita sebesar 76,83. Tetapi indeks Harapan Lama Sekolah hanya berada di angka 72,33, sementara indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) lebih rendah lagi, yakni 60,93. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan ekonomi masyarakat berkembang, meninggalkan pendidikan.

Yang menarik, BPS secara eksplisit menyebut kondisi ini sebagai “warisan ketertinggalan pendidikan” yang belum sepenuhnya teratasi. Artinya, persoalan pendidikan di Jawa Barat bukan masalah sesaat, melainkan akumulasi ketimpangan yang berlangsung lama. Karena itu, BPS menekankan pentingnya kebijakan yang fokus pada pemerataan akses pendidikan, pencegahan putus sekolah, dan perluasan pendidikan menengah.

"Capaian pendidikan terutama yang tercermin dalam RLS penduduk dewasa belum optimal," demikian catatan Indeks Pembangunan Manusia 2025.

Ketimpangan itu terasa nyata ketika melihat perbedaan antara kawasan metropolitan dan wilayah selatan Jawa Barat. Pendidikan di Bandung, Depok, atau Bekasi tentu berbeda dengan kondisi di Pangandaran, Banjar, Garut selatan, atau Sukabumi selatan. Di kota besar, pilihan sekolah banyak, akses lebih dekat, guru lebih tersedia, laboratorium lengkap, dan dukungan infrastruktur jauh lebih baik. Sementara di sejumlah daerah pinggiran, akses pendidikan masih bergantung pada jarak tempuh panjang, keterbatasan ruang kelas, hingga minimnya tenaga pengajar.

Penelitian berjudul “Pengukuran Ketimpangan Pendidikan dan Ketersediaan Fasilitas SMA di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020–2021 Menggunakan Indeks Komposit” memperlihatkan ketimpangan itu secara lebih jelas. Penelitian karya Ilham Fadzar Putra Pratama Sulaeman, Muhammad Miko Valdiansyah, dan Muhamad Ihsan Ahsari tersebut menemukan bahwa distribusi sekolah, guru, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya masih sangat timpang antarwilayah.

Hasil penelitian menunjukkan Kota Bandung memiliki indeks fasilitas pendidikan SMA tertinggi dengan skor 0,88, disusul Kota Depok 0,87 dan Kota Bekasi 0,86. Sebaliknya, Kabupaten Tasikmalaya hanya berada di angka 0,60, Garut 0,61, dan Pangandaran 0,63. Gap sebesar 0,28 poin ini menunjukkan bahwa konsentrasi fasilitas pendidikan masih bertumpu di kawasan urban.

Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki fasilitas pendidikan jauh lebih lengkap dibanding kabupaten di wilayah pinggiran.

"Temuan ini mengonfirmasi bahwa disparitas pendidikan dan fasilitas SMA antarwilayah di Provinsi Jawa Barat masih nyata dan memerlukan perhatian serius dari para pengambil kebijakan," tulis Ilham dkk, diakses Selasa, 26 Mei 2026.

Tak mengherankan jika ada lomba tingkat provinsi, sekolah-sekolah di kota-kota urban lebih berpeluang menang. Masuk akal jika orang-orang tua di pinggiran Jawa Barat (ingin) menyekolahkan anak-anaknya ke Bandung, seperti diabadikan dalam kawih Sunda buhun: Néléngnéngkung, néléngnéngkung. Geura gedé, geura jangkung. Geura sakola ka Bandung…

Baca Juga: Belanja di Lingkaran Terdekat
Sekolah Maung dan Menebalnya Favoritisme Pendidikan

Data Sekolah SMA

Masalah ini bukan hanya kualitas fasilitas, tetapi sejak dulu memang distribusi sekolah di Jawa Barat tidak merata. Data BPS Jawa Barat tahun ajaran 2024/2025 mencatat terdapat 1.858 SMA di Jawa Barat. Namun sebanyak 1.337 di antaranya merupakan sekolah swasta, sedangkan SMA negeri hanya 521 sekolah. Ini menunjukkan penyelenggaraan pendidikan menengah di Jawa Barat masih sangat bergantung pada sektor swasta (BPS Jawa Barat). 

Menariknya, meskipun jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak, jumlah siswa justru lebih terkonsentrasi di sekolah negeri. Dari total 870.358 siswa SMA di Jawa Barat, sebanyak 577.942 siswa bersekolah di SMA negeri, sedangkan SMA swasta hanya menampung 292.416 siswa.

Artinya, sekolah negeri masih menjadi tumpuan utama masyarakat. Pada saat yang sama, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa kualitas pendidikan, lagi-lagi, belum merata. Sekolah negeri yang dianggap lebih baik terus menjadi rebutan, sementara akses terhadap pendidikan berkualitas belum tersebar seimbang di semua wilayah.

Ketimpangan juga terlihat dari distribusi geografis sekolah. Kabupaten Bogor memiliki sekitar 232 SMA sederajat. Kota Bandung sekitar 149 SMA. Kabupaten Bandung sekitar 123 SMA. Kota Bekasi sekitar 114 SMA.

Bandingkan dengan Pangandaran yang hanya memiliki sekitar 8 SMA negeri dan swasta, atau Kota Banjar yang hanya sekitar 4 SMA. Perbedaan ini terlalu mencolok untuk tidak menyebut ketimpangan.

Data tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah di Jawa Barat masih sangat dipengaruhi oleh struktur pembangunan wilayah. Kawasan utara dan tengah Jawa Barat yang lebih urban dan industrial berkembang jauh lebih cepat dibanding wilayah selatan.

Contoh, dalam beberapa dekade terakhir pembangunan ekonomi Jawa Barat memang lebih terkonsentrasi di koridor industri Bekasi–Karawang–Purwakarta. Kawasan ini berkembang cepat karena investasi industri, infrastruktur, dan urbanisasi. Dampaknya, investasi pendidikan juga ikut terkonsentrasi di wilayah yang sudah maju lebih dulu.

Sementara pembangunan di Kota Bandung sudah puguh sejak baheula. Namanya juga ibu kota. Sebaliknya, wilayah selatan yang banyak bertumpu pada pertanian dan pariwisata bergerak lebih lambat, termasuk dalam pembangunan pendidikan.

Persoalan ini sebenarnya sudah lama terlihat dalam penelitian mengenai ketimpangan wilayah di Jawa Barat. Dalam jurnal “Analisis Ketimpangan Pendidikan di Jawa Barat dengan Model Imbal Jasa Pendidikan”, Nenny Hendajany dan Deden Riza dari Universitas Sangga Buana menyebut Jawa Barat memiliki kapasitas fiskal besar, bahkan termasuk lima besar provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Indonesia. Namun di sisi lain, pengeluaran modal pemerintah provinsi justru relatif rendah.

"Oleh karenanya, pendidikan di Jawa Barat diharapkan sudah seharusnya merata. Karena dari sisi pendapatan daerah Jawa Barat masuk lima besar di Indonesia,” tulis Nenny, diakses Selasa, 26 Mei 2026.

Penelitian tersebut juga menyebut ketimpangan pendidikan di Jawa Barat sangat dipengaruhi perbedaan infrastruktur pendidikan antara kota dan kabupaten. Mereka menekankan perlunya regulasi pemerintah provinsi untuk memperkuat pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah kabupaten.

Masalah pendidikan juga tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan ekonomi. Penelitian yang diterbitkan dalam Concept: Journal of Social Humanities and Education menemukan bahwa rasio gini dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan di Jawa Barat periode 2017–2020. Daerah dengan ketimpangan ekonomi lebih tinggi cenderung memiliki kesenjangan pendidikan yang lebih besar pula (Pengaruh Rasio Gini dan PDRB Per Kapita terhadap Ketimpangan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel oleh Maitsaa Zalfaa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Akibatnya muncul lingkaran ketimpangan yang sulit diputus. Pendidikan rendah membuat masyarakat sulit memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi membuat akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau.

Nenny dkk juga menelaah mengenai return to education atau imbal hasil pendidikan yang menunjukkan pendidikan di satu wilayah belum tentu menghasilkan peluang ekonomi yang sama dengan wilayah lain. Pendidikan di kota memberi keuntungan ekonomi berbeda dibanding pendidikan di daerah pinggiran karena kualitas infrastruktur dan akses ekonominya juga berbeda.

Karena itu, persoalan pendidikan di Jawa Barat sebenarnya bukan sekadar urusan sekolah. Ini adalah persoalan pemerataan pembangunan wilayah.

BPS Jawa Barat dalam sejumlah publikasi pembangunan manusia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di Jawa Barat Selatan. Artinya, kebutuhan untuk mempersempit kesenjangan wilayah memang sudah disadari dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tantangan terbesar Jawa Barat sesungguhnya adalah memastikan anak-anak di Pangandaran, Cianjur selatan, Banjar, Garut selatan, atau pelosok Sukabumi memiliki kesempatan pendidikan yang setara dengan siswa di Bandung atau Bekasi.

Tanpa pemerataan pendidikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hanya akan dinikmati sebagian wilayah saja. Ketimpangan sosial akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Jadi, membayangkan pendidikan di Jawa Barat bukan hanya soal membangun sekolah yang terlihat megah, unggul, dan monumental. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tidak ada daerah yang terlalu tertinggal. Karena provinsi sebesar Jawa Barat tidak cukup hanya maju di pusat-pusat kotanya, tetapi juga harus tumbuh bersama wilayah pinggirannya.

Karena Jawa Barat ternyata bukan hanya Bandung.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB