BandungBergerak - Di Bandung Raya, Jawa Barat, sampah telah lama naik derajat di panggung politik. Sisa-sisa peradaban ini tak lagi sekadar bekas makanan, plastik kresek, kemasan sekali pakai, botol air mineral, atau ampas-ampas kemajuan lainnya. Sampah menjelma semacam denawa dalam kisah-kisah pewayangan: ditakuti, dibenci, tetapi diam-diam dipelihara keberadaannya.

Setiap kali gunungan sampah muncul di pinggir jalan, masyarakat panik seperti melihat kala murka turun dari kahyangan. Kamera ponsel segera diarahkan. Video pendek menyebar. Caption media sosial dipenuhi kalimat-kalimat duka cita lingkungan.

Pemerintah tak kalah sigap. Sidak dilakukan dalam tempo cepat. Truk dikerahkan. Alat berat diturunkan agar musuh segera lenyap dari pandangan mata.

Begitulah kota ini memperlakukan sampah: bukan sebagai persoalan ekologis, melainkan persoalan estetika dan ketertiban visual. Sampah baru dianggap masalah ketika ia terlihat dan merusak citra kota.

Padahal Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti telah lama menanggung kutukan sebagai kerajaan pembuangan terakhir bagi Bandung Raya. Pada Februari 2025, pengelola Sarimukti mengakui zona aktif sudah mengalami kelebihan kapasitas dan hanya menyisakan satu zona operasional untuk menampung sampah dari Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat (Detik, diakes Jumat, 29 Mei 2026)

Namun demi estetika kota para denawa sampah itu tetap dikirim ke sana dalam volume ribuan ton setiap harinya, seolah-olah bumi memiliki perut yang rakus. Padahal jika sampah diberi nyawa dan kata-kata, mungkin ia akan balik bertanya, “siapa yang rakus sebenarnya? Kami diproduksi maka kami ada.”

Gunungan sampah di TPS-TPS esok hari akan tumbuh lagi. Sebab mereka dibersihkan bukan untuk menyelesaikan akar masalah, melainkan agar kota kembali tampak normal di depan mata dan layar kamera, "jepret...pret...pret".

Politik modern sangat mencintai adegan heroik dan sinematik. Untuk memenuhi kebutuhan itu, dibutuhkan visual yang mudah dikonsumsi: pemimpin turun ke lapangan, bila perlu nyebur ke gorong-gorong atau sungai, menunjuk tumpukan sampah, memberi ultimatum kepada pengelola, berdiri di depan ekskavator, lalu kamera merekam perubahan “sebelum” dan “sesudah”.

Dengan adegan semacam itu, kepahlawanan dipentaskan. Barangkali karena itulah pengelolaan sampah di Bandung Raya lebih sering tampil seperti film perang ketimbang proyek kebudayaan. Ada alat berat, mesin, dan api. Ada teknologi besar yang dijanjikan akan menyelesaikan semuanya sekaligus. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan mendorong proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy) di Sarimukti sebagai bagian dari solusi krisis persampahan regional (jabarprov.go.id, diakses Jumat, 29 Mei 2026)

Lalu baru-baru ini, Pemkot Bandung menjejaki kerja sama pengelolaan sampah dengan mesin bernama autothermix yang diklaim ramah lingkungan. Kata ramah lingkungan diucapkan tanpa beban seolah tak perlu pengujian, tak perlu pembuktian (Bandung.go.id, Jumat, 29 Mei 2026).

Teknologi besar memang selalu tampak gagah dan memberi kesan bahwa negara bekerja. Kata teknologi seperti mantra tolak bala, sekakan tidak ada efek samping yang lebih gawat di baliknya. Sementara itu sampah akan terus lahir setiap hari dari pola hidup yang tak pernah benar-benar disentuh kebijakan yang mendorong perubahan perilaku.

Plastik sekali pakai tetap menjadi bahasa utama konsumsi modern. Makanan datang dengan lapisan plastik berlapis-lapis. Belanja daring menghasilkan kardus, lakban, dan bubble wrap. Semua itu seperti tempias hujan yang jatuh setiap hari di beranda, di level institusi terutama saat mengadakan acara seperti pesta peringatan HUT Bandung, HUT Jabar, festival ini, festival anu, hingga tempat-tempat bisnis dan rumah tangga.

Pendekatan terhadap denawa bernama sampah akan sulit nyambung jika hanya mengandalkan mesin-mesin thermal berbiaya mahal. Sulit mengharapkan teknologi pembakaran dengan tagline megah waste to energy atau ramah lingkungan melahirkan perilaku memilah sampah.

Sebagai pengelola regional, pemerintah di level provinsi memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding pemerintah kota dan kabupaten dalam urusan sampah. Provinsi mengontrol Sarimukti, menentukan ritase, mengatur zona pembuangan, hingga menjadi pengambil keputusan utama proyek-proyek strategis persampahan.

Kewenangan besar itu sesungguhnya bisa dipakai untuk membangun revolusi perubahan perilaku dari hulu: pemilahan wajib sampah organik dan nonorganik, penguatan bank sampah, pelarangan plastik sekali pakai, hingga pengembangan ekonomi sirkular berbasis komunitas. Ini baru ramah lingkungan.

Tetapi perubahan perilaku tidak pernah tampak heroik. Memilah sampah dapur tidak menghasilkan footage dramatis. Tidak ada musik sinematik ketika seseorang membawa tumbler sendiri dari rumah. Tidak ada drone yang merekam ibu-ibu memilah sampah dapur atau menimbang kardus bekas.

Perubahan perilaku terlalu sunyi bagi politik yang menyukai tontonan, di saat kota lebih mudah jatuh cinta pada teknologi pemusnahan dibanding pendidikan ekologis yang membutuhkan kesabaran lintas generasi di ruang-ruang tersembunyi.

Ketika Sarimukti penuh, kota-kota diminta mengurangi kiriman sampah. Ketika gunungan sampah viral, operasi darurat dilakukan. Ketika krisis membesar, metode dengan klaim teknologi canggih dipanggil seperti Gatotkaca turun dari langit.

Semakin tinggi kewenangan pemerintahan, semakin besar keyakinan bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan teknologi yang lebih besar. Mesin pencacah lebih besar. Tungku pembakaran lebih besar. Zona TPA lebih besar. Teknologi lebih besar pula (dan mahal).

Padahal akar persoalannya tetap sama: segala jenis sampah masih bercampur dari sumber-sumber produksi sampah. Sampah basah, plastik, popok, cangkang sabun, sisa makanan, semuanya diaduk menjadi satu seperti sayur lodeh raksasa, lalu dikirim ke TPA agar lenyap dari ingatan.

Bandung Raya tampaknya memang tidak ingin berdamai dengan sampah. Kota ini hanya ingin sampah cepat hilang.

Baca Juga: NGABANDUNGAN: Tertib di Ruang Publik
NGABANDUNGAN: Legenda Urban Versi Warga

Ekologis Algoritmik

Dalam dunia modern, viralitas nyaris dianggap kebenaran. Sesuatu dianggap penting bukan karena substansinya, tapi ketika suatu konten berhasil menembus algoritma.

Pandawara Group memahami logika zaman ini dengan sangat baik. Lima anak muda itu menjelma semacam Pandawa versi media sosial: turun ke sungai, bergulat dengan sampah, mengajak warga, lalu memviralkan bencana ekologis yang selama bertahun-tahun dianggap normal.

Pada Juli 2023, mereka mengajak masyarakat membersihkan Sungai Cikeruh di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ajakan itu berhasil menggerakkan sekitar 700 lebih relawan dan berbagai instansi pemerintah (Jabar Ekspres, diakses Jumat, 29 Mei 2026)

Video-video viral. Sungai yang selama bertahun-tahun menjadi tempat parkir sampah akhirnya mendapatkan sorotan nasional.

Namun persoalannya justru dimulai setelah kamera dimatikan. Sungai Cikeruh tidak menjadi bersih secara permanen. Sampah tetap datang dari hulu (Detik, Jumat 29 Mei 2026). Pintu air tetap berfungsi sebagai penyaring sampah raksasa bagi peradaban yang malas belajar memilah.

Seperti banyak tragedi ekologis di Indonesia, solusi sering berhenti pada momen heroik dan kolosal. Kita menyukai adegan ratusan orang turun ke sungai, melihat lumpur di wajah relawan dan pejabat. Kita menyukai before-after.

Tetapi kita kurang tertarik pada pekerjaan sunyi setelahnya: membangun kebudayaan, menyusun sistem pemilahan rumah tangga, mengurangi plastik sekali pakai, memperbaiki tata kelola sampah lintas daerah, atau mendidik masyarakat selama bertahun-tahun tanpa jaminan viral.

Penanganan masalah lingkungan terjebak pada fase ekologi algoritmik. Krisis ekologis baru memperoleh status darurat ketika berhasil menjadi konten. Logika yang sama tampak dalam berbagai sidak persampahan oleh pemerintah daerah.

Namun setelah itu, kota kembali memproduksi sampah dalam ritme yang sama. Kita mungkin lupa bahwa yang kita lawan bukan hanya tumpukan plastik, melainkan anak haram dari kebudayaan modern.

Modernitas mengajarkan konsumsi tanpa batas, tetapi tidak mengajarkan tanggung jawab ekologis. Produksi kemasan plastik lebih cepat daripada kesadaran. Kita hidup di zaman yang memproduksi sampah secara massal tetapi secara mental masih menganggap sampah seperti daun pisang: sesuatu yang bisa dibuang begitu saja lalu lenyap ditelan bumi.

Kenyataannya, plastik adalah benda yang nyaris abadi dan bergentayangan seperti Sanghyang Rancasan dalam khasanah wayang golek. Plastik bukan daun yang membusuk dalam hitungan hari. Plastik hasil hilirisasi—istilah lain eksploitasi—adalah produk geologis peradaban modern.

Plastik diproduksi dari perut terdalam bumi, diproses secara kimiawi, lalu melahirkan benda lentur yang mudah dipakai dan dibuang. Benda ini lalu bergentayangan tak bisa diterima bumi lagi. Jika dibakar, ia akan menghasilkan racun, apa pun teknologinya, jika dibiarkan ia akan menghasilkan mikroplastik yang mencemari makanan.

Namun dalam menghadapi musuh sebesar itu, pembuat kebijakan sering berhenti pada logika “menghilangkan”. Sampah diangkut ke TPA tanpa dipilah. Jika menumpuk, dibakar. Jika viral, dibersihkan beramai-ramai. Jika sudah tidak terlihat, masalah dianggap selesai.

Padahal pembakaran atau pembuangan sampah tanpa dipilah bukan penyelesaian ekologis, melainkan simbol ketidaksabaran politik yang lahir dari hasrat untuk segera tampak bekerja.

Kota ini menjadi seperti kerajaan yang sibuk menyapu debu ke bawah karpet raksasa bernama Sarimukti. Dan ketika karpet itu penuh, kita kembali panik, kembali membakar, kembali memanggil alat berat dan mesin canggih, lalu kembali percaya bahwa kali ini keadaan benar-benar terkendali.

Perang yang sebenar-benarnya melawan sampah jauh lebih membosankan. Tidak membutuhkan pidato besar, gunting pita, atau ritual simbolik. Perang ini membutuhkan disiplin kecil yang diulang setiap hari: memilah sampah, mengurangi plastik, membuat kompos, membawa wadah minum sendiri, membangun sistem pengelolaan yang sabar dan konsisten.

Tetapi justru karena terlalu biasa, perang ini sulit viral. Mungkin memang terlalu sulit meminta sebuah kota memilah sampahnya sendiri. Pemilahan sampah seperti kerja-kerja kebudayaan yang menuntut kesabaran kolektif dan keberanian politik tanpa harus berharap tepuk tangan. Sedangkan pembakaran hanya membutuhkan teknologi bernama korek api, kuasa, dan kamera...jepret...pret..pret....lalu viral.

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB