BandungBergerak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu kebijakan baru yang paling populer sekaligus ambisius di Indonesia. Dirancang sebagai langkah strategis untuk memulihkan masalah gizi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), program ini membawa angin segar demi menyambut Visi Indonesia Emas 2045. Namun, jika kita bedah dari sisi anggaran negara dan ekonomi makro, realisasi program ini menuntut alokasi dana APBN yang tidak main-main, diperkirakan menembus angka miliaran hingga ratusan triliun rupiah per tahunnya. Skala pendanaan yang raksasa ini seketika mengubah MBG dari sekedar bantuan sosial biasa menjadi sebuah kebijakan ekonomi yang berisiko tinggi yang bisa mengguncang keuangan negara secara drastis.

Risiko finansial ini terasa kian nyata ketika kita melihat sempitnya permasalahan ruang fiskal Indonesia saat ini, ditambah dengan rumitnya operasional lapangan. Dari sudut pandang supply chain management, membagikan puluhan juta porsi makanan setiap hari ke seluruh pelosok negeri membuat sebuah teka-teki logistik yang luar biasa. Dihadapkan dengan infrastruktur daerah yang belum merata, tantangan pengawasan audit, hingga risiko kebocoran anggaran akibat birokrasi yang lamban. Jika tidak hati-hati, pemerintahan bisa terpaksa memperbesar defisit atau bahkan menambah utang luar negeri secara agresif demi menutupi biaya operasional ini.

Sebagai mahasiswa, saya melihat dampak ekonomi dari program ini yang sangat krusial untuk dikaji. Pengeluaran pemerintah yang sangat besar di satu sektor konsumtif seperti ini akan memicu opportunity cost artinya, ada hal produktif lain yang harus dikorbankan, seperti anggaran pembangunan jalan, jembatan, atau pengembangan teknologi. Oleh karena itu, meskipun pengadaan pangan skala besar ini bertujuan baik untuk masa depan anak-anak kita, pelaksanaannya yang terburu-buru tanpa persiapan di sisi penawaran justru berisiko memicu demand-pull inflation (kenaikan harga akibat rebutan barang) di pasar domestik, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat secara luas.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Dolar Naik Jadi Candaan, Rakyat Kecil Jadi Taruhan
MAHASISWA BERSUARA: Melawan Gastrocolonialism, Meninjau Food Estate di Papua dan Pentingnya Hutan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
MAHASISWA BERSUARA: Jalan Parakanmuncang Sumedang yang Tak Aman Bagi Pejalan Kaki

Ketika Pemerintah Menjadi Pembeli Raksasa, Siapkah Produsen Lokal Kita?

Permasalahan ekonomi yang paling mencolok dari kebijakan MBG ini yaitu ancaman demand-pull inflation, kondisi di mana harga-harga barang melonjak tinggi karena jumlah permintaan jauh lebih besar daripada barang yang tersedia. Data Kementerian Keuangan RI (2025) menyatakan bahwa alokasi awal program ini di tahun 2025 saja diperkirakan menyedot dana hingga Rp71 triliun. Angka ini sangat fantastis untuk sebuah belanja konsumsi pangan. Bayangkan, ketika pemerintah masuk ke pasar membawa uang sebanyak itu, pemerintah otomatis menjadi pembeli tunggal tersebar. Hal ini membuat perubahan dalam ekonomi, di mana kurva permintaan bergeser ke kanan secara besar sementara barang di pasar pasti akan dipaksa naik drastis untuk mencapai titik keseimbangan (equilibrium) baru. Pada akhirnya, masyarakat umumlah yang harus membayar lebih mahal lewat kenaikan Indeks Harga Konsumen.

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sektor pangan strategis kita masih sangat rapuh dan bergantung pada luar negeri. Ambil contoh susu segar yang menjadi menu wajib dalam program MBG dan ditambah lewat Kementerian Pertanian RI menunjukkan sebuah fakta pahit “sekitar 80% kebutuhan susu nasional kita ternyata masih dipenuhi lewat jalur impor.” Jika program MBG memaksakan untuk memborong sisa pasokan lokal yang sudah sangat terbatas, stok susu untuk kebutuhan industri pengolahan makanan harian dan konsumen rumah tangga akan menjadi langka. Kelangkaan inilah yang bisa memicu efek domino itu. Ketika bahan baku langka dan mahal, harga produk turunan pangan lainnya seperti roti, daging ayam, hingga susu di minimarket ikut meroket, menciptakan badai inflasi yang sulit diredam hanya dengan operasi pasar biasa.

Jika kita turun langsung melihat kondisi ekonomi mikro di lapangan, kenaikan harga pangan akibat MBG ini akan melahirkan fenomena crowding out bagi daya beli masyarakat luas. Sederhananya, belanja besar-besaran dari pemerintah ini justru “mengusir” dan mengorbankan daya beli masyarakat kecil yang tidak menerima bantuan langsung. Data dari BPS (2024) mengatakan kalau pengeluaran untuk bahan pangan adalah komponen terbesar dalam struktur pengeluaran bulanan rumah tangga di Indonesia, terutama bagi keluarga yang kurang mampu ataupun tergolong miskin.

Sebagai seorang mahasiswa yang sesekali mengamati langsung kondisi pasar tradisional di dekat rumah, saya bisa merasakan bagaimana sensitifnya harga bahan pangan bagi masyarakat. Ketika harga telur naik saja seribu ataupun dua ribu rupiah per kilogramnya, rasa keluh para Ibu Rumah Tangga yang merasa tidak senang dan kecewa dapat terdengar sekitaran pasar ketika membeli dan letak ironisnya saat pemerintah memborong telur dan daging ayam dalam skala besar untuk program MBG, harga komoditas tersebut otomatis melonjak naik akibat pasokan yang menipis. Keluarga-keluarga yang kurang mampu terpaksa memutar otaknya dalam mempertahankan kehidupan mereka maupun mengorbankan uang belanjaan lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, bahkan bisa menuntut pendapatan lebih hanya demi bisa beli lauk pauk yang harganya kian naik terus. Secara tidak langsung, program yang niat awalnya memperbaiki gizi ini justru berpotensi menurunkan standar nutrisi piring keluarga lain yang daya belinya terus-menerus diancam.

Selain masalah distorsi harga ditingkat konsumen, sistem distribusi dan logistik kita masih banyak kurangnya juga, bahkan World Bank (2023) mencatat bahwa, biaya logistik di Indonesia masih bertengger di angka yang sangat mahal yaitu sekitar 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PBD). Dengan hal tersebut bisa dikatakan bahwa mengirimkan makanan segar dalam skala besar di negara kepulauan seperti kita masih membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih memadai untuk pendistribusian ke berbagai wilayah yang pastinya juga memerlukan biaya yang sangat mahal. Rantai pasok yang terlalu panjang ini dan birokrasinya yang terlalu acak-acak ini rawan menciptakan masalah misinformation, di mana situasi harga di tingkat petani kecil sangat rendah tetapi harga beli yang dicatat pemerintah menjadi sangat tinggi akibat banyaknya “tangan kedua”. Inefesiensi operasional ini tidak hanya membakar uang APBN secara sia-sia, tetapi juga memproduksi komoditas yang berlebihan. Karena program MBG ini juga menciptakan gelembung harga (price bubble) yang bisa pecah kapan saja dan juga menyisakan kerugian besar bagi ekonomi lokal ketika program tersebut selesai atau anggarannya dialihkan.

Menjaga Gizi Anak Tanpa Merusak Ekonomi Rakyat

Pada akhirnya, kita harus jujur mengakui kalau program MBG adalah pisau bermata dua. Di satu sisi program ini mengarah pada jasa yang sangat mulia namun di sisi lain, jika dipaksakan terus-menerus berjalan seperti ini tanpa adanya rem dan persiapan yang lebih matang, program ini bisa menusuk dalam dan menjadi beban ekonomi fiskal dan juga pemicu inflasi pangan yang merusak bahkan merugikan sekali stabilitas ekonomi pasar domestik di Indonesia.

Sebagai mahasiswa Administrasi Bisnis, saya melihat dampak program MBG ini bisa sangat masif dan masuk ke jalur yang berbahaya jika inflasi dan operasionalnya dibiarkan begitu saja tanpa adanya mitigasi risiko yang lebih luas untuk rencana ketika adanya kekurangan atau kegagalan. Ketika harga kebutuhan pokok di pasar domestik melonjak akibat lonjakan permintaan pemerintah, efek berantainya saja bisa langsung memukul daya beli harian para ibu rumah tangga dan memicu ketidakpastian akan usaha UMKM lokal yang ingin berkembang. Secara manajemennya, program ini tidak boleh hanya fokus pada kuantitas distribusi makanan, melainkan juga harus bisa memprioritaskan efisiensi rantai pasok agar intervensi APBN tidak mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat kecil.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB