BandungBergerak – Berita tentang krisis ekologis muncul hampir setiap waktu. Banjir, kebakaran, kekeringan, dari tempat yang sama, dengan cerita yang mirip. Kita membacanya berulang kali, tetapi pemahaman kita tidak benar-benar bertambah. Ada paradoks yang bekerja diam-diam di sini. Kita tidak sedang kekurangan informasi yang membuat publik pasif, melainkan cara informasi itu disajikan yang pelan-pelan menggerus pemahaman yang semestinya tumbuh.

Persoalan pertama ada pada pola pemberitaan yang episodik. Bencana terjadi, berita muncul ramai, lalu menghilang ketika peristiwa mereda. Pola ini bukan semata kesalahan jurnalis maupun redaksi. Cara kerja media memang lebih dekat dengan peristiwa daripada proses, sementara krisis iklim bergerak pelan, berlapis, dan saling terhubung. Bukan kejadian tunggal yang bisa ditangkap dalam satu siklus liputan.

Akibatnya, publik hanya menerima potongan cerita. Kita tahu ada banjir, tetapi tidak banyak melihat bagaimana alih fungsi lahan di hulu terjadi selama bertahun-tahun. Kita tahu ada kebakaran dan asap, tetapi jarang diajak memahami bagaimana izin konsesi menjadi bagian dari akar masalahnya. Berita berhenti pada apa yang terjadi, bukan mengapa itu terjadi.

Kajian Power Mapping: Dinamika Agenda Iklim Indonesia oleh Koaksi Indonesia bersama Humanis Foundation mempertegas fenomena itu. Bahwa pemberitaan isu iklim di media masih sangat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan. Dari 11 media daring populer yang dianalisis sepanjang Agustus 2022 hingga Agustus 2023, terdapat 684 artikel tentang “ekonomi hijau” dan 471 artikel tentang “krisis iklim”, tetapi hanya 32 artikel yang membahas “keadilan iklim”, yaitu aspek yang paling dekat dengan penyebab dan dampak nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, jumlahnya juga sangat kecil. Dari sekitar 31 ribu artikel yang terbit setiap bulan, hanya sekitar 0,31 persen yang memuat ketiga isu tersebut. Artinya, isu iklim memang diliput, tetapi pembahasan tentang mengapa krisis ini terjadi dan siapa yang terdampak justru sangat minim.

Lebih mengkhawatirkan, kajian tersebut juga menemukan bahwa kata kunci terkait isu iklim kerap dimanfaatkan oleh akun pendengung untuk mengaitkannya dengan tokoh-tokoh elite, bukan untuk mendorong pemahaman publik. Isu yang menyangkut hajat hidup jutaan orang itu, dengan kata lain, lebih sering hadir sebagai komoditas narasi daripada sebagai bahan percakapan yang serius.

Padahal, publik sebenarnya peduli. Survei UNDP Peoples’ Climate Vote 2024 menunjukkan 86 persen warga Indonesia menginginkan pemerintah mengambil tindakan lebih akurat terhadap krisis iklim. Artinya ada keresahan yang nyata di masyarakat. Namun keresahan itu tidak sepenuhnya tercermin dalam pemberitaan. Media tidak sedang meliput sesuatu yang tidak diminati publik. Media sedang meliput sesuatu yang jauh lebih sempit dari apa yang sebenarnya dirasakan publik.

Baca Juga: Alam yang Dirusak, Bencana yang Dituai
Bencana Sumatra: Dari Pahlawan ke Titik Nol
Di antara AI dan Viralitas, Masihkah Jurnalisme Dibutuhkan?

Siapa yang Diberi Suara

Selain soal apa yang diliput, ada persoalan tentang siapa yang diberi suara. Ada pola yang berulang. Pejabat pemerintah hampir selalu menjadi sumber utama. Perusahaan kadang hadir untuk memberi klarifikasi. Organisasi masyarakat sipil muncul sebagai pengkritik atau pemantau.

Lalu ada komunitas terdampak. Mereka yang merasakan langsung krisis itu justru tidak banyak diberi ruang. Kelompok perempuan dan kelompok rentan bahkan lebih jarang lagi mendapat kesempatan. Padahal dalam banyak situasi bencana ekologis, perempuan sering menjadi yang pertama merasakan dampaknya, dan yang paling lama menanggung akibatnya.

Hierarki narasumber ini tidak terbentuk dalam semalam. Ada logika produksi berita yang membuatnya terus berulang. Pejabat lebih mudah dihubungi, sudah terbiasa berbicara kepada media, dan pernyataannya memberi kesan resmi yang dianggap memperkuat kredibilitas liputan. Di sisi lain, para ahli dari universitas atau lembaga penelitian hadir sebagai penjelas yang melengkapi konteks.

Namun, pola ini juga menyisakan kesenjangan. Upaya untuk menjembataninya muncul lewat Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara yang diinisiasi Jaring.id bersama Hivos dan We Lead. Konsorsium ini menghadirkan Women Unlimited, sebuah basis data yang memuat ratusan profil perempuan pakar dari berbagai bidang, termasuk lingkungan, kebijakan publik, gender, dan ekonomi.

Inisiatif itu bertolak dari premis sederhana yang seharusnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa perempuan ahli itu ada, jumlahnya banyak, dan mereka siap berbicara. Yang selama ini kurang adalah kemauan redaksi untuk mencari dan memberi ruang.

Pilihan narasumber bukan sekadar soal teknis jurnalisme. Di baliknya ada cara pandang tentang siapa yang dianggap laik dan berwenang untuk menjelaskan realitas. Ketika media terus mengutip pejabat dan mengabaikan komunitas, atau menghadirkan perempuan hanya sebagai pelengkap, ketimpangan itu terus terbentuk. Lama kelamaan terasa wajar, padahal sebenarnya tidak adil.

Tekanan yang Tidak Terlihat

Ada lapisan lain yang membuat persoalan ini tidak sesederhana pilihan editorial. Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) yang dirilis Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix pada 2025 mencatat bahwa sekitar 80 persen jurnalis pernah melakukan sensor mandiri, sementara 72 persen pernah disensor oleh pihak lain, mulai dari redaksi, pemilik media, sponsor, hingga aparat.

Bagi pembaca, tekanan ini tidak terlihat. Kita hanya melihat berita yang sudah selesai dan tayang. Namun di balik itu ada cerita yang tidak pernah ditulis, pertanyaan yang tidak pernah diajukan, dan sudut pandang yang tidak sempat muncul ke permukaan.

Dalam konteks isu keberlanjutan, IKJ 2025 mencatat bahwa topik Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu yang paling sering dihindari. Lebih dari 50 persen responden mengaku membatasi liputannya. PSN, yang kerap bersinggungan dengan penggusuran lahan, konflik agraria, dan dampak lingkungan terhadap komunitas lokal, justru menjadi salah satu tabu baru dalam praktik pers Indonesia. Kedangkalan liputan isu keberlanjutan dengan demikian bukan semata soal kompetensi atau pilihan editorial. Ada tekanan struktural yang nyata di baliknya.

Ketika pemberitaan yang episodik, ketimpangan narasumber, dan tekanan sensor mandiri bekerja bersamaan, yang terbentuk bukan sekadar informasi yang tidak lengkap. Yang muncul justru sesuatu yang lebih halus dan berbahaya. Publik merasa sudah tahu, padahal belum benar-benar memahami. Kejenuhan terhadap isu lingkungan pun muncul, bukan karena terlalu banyak mengerti, melainkan karena terlalu sering melihat tanpa diajak memahami.

Dampaknya merambat ke ruang kebijakan. Para pembuat kebijakan mengikuti isu dari apa yang ramai diperbincangkan di media. Ketika yang muncul adalah bencana alam sebagai peristiwa, bukan sebagai konsekuensi dari tata ruang yang bermasalah, respons yang lahir cenderung teknis. Tanggul ditinggikan, pompa ditambah, anggaran darurat dikeluarkan. Sementara akar persoalan tetap tidak tersentuh, karena narasi yang beredar tidak pernah mengarah ke sana.

Isu seperti konsesi, perizinan, dan akuntabilitas korporasi jarang masuk ke pusat percakapan. Bukan karena tidak ada kepedulian, melainkan karena percakapan yang mendorong ke arah itu tidak cukup kuat terbentuk.

Jurnalisme memiliki daya untuk merajut kepingan itu menjadi utuh. Melampaui fungsi informatifnya, menjadi ruang yang membantu publik memahami. Menghubungkan hulu dan hilir, menghadirkan yang jauh menjadi dekat, dan yang tersembunyi menjadi terlihat.

Selama bencana terus diperlakukan sebagai peristiwa, bukan sebagai akibat, respons akan selalu datang terlambat. Kita sibuk memperbaiki yang rusak tanpa benar-benar mencegahnya terulang. Pertanyaannya kemudian sederhana. Apakah kita akan terus membaca cerita yang sama, atau mulai menuntut penjelasan yang lebih utuh. Tanpa perubahan cara bercerita, krisis ini akan tetap hadir sebagai kabar, bukan kesadaran.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB