BandungBergerak – Pemerintah tampaknya semakin bersemangat merampungkan Proyek Strategis Nasional (PSN). Setiap tahun, daftar itu bertambah panjang dan semakin terlihat betul ambisiusnya.

Di Karawang, tepatnya di sepanjang garis Pantai Utara Jawa, setidaknya ada dua proyek yang kini menyandang status “strategis” tersebut: revitalisasi tambak Pantura dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) berbasis Liquefied Natural Gas (LNG) berkapasitas 1.760 MW di Cilamaya.

PLTGU Cilamaya santer dikenal sebagai wajah kemajuan transisi energi bersih ini hari. Namun tentu saja, pertanyaannya adalah, bersih untuk siapa?

Mencemari Janji Bersih merupakan dokumenter yang dibuat untuk Memperingati Hari Laut Sedunia dan Hari Coral Triangle. Dokumenter ini diproduksi oleh jaringan Don’t Gas Indonesia bersama Lingkar Keadilan Ruang dan masyarakat Karawang. Film ini sudah ditayangkan dan didiskusikan di Objek Vital Perpustakaan Punggung-Unsika, dan Saung Pendopo SKP.

Baca Juga: Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land untuk Siapa?
Mereka yang Tersisih di Proyek Geotermal Gunung Salak
Dari Gunung Salak hingga Halmahera, Investigasi Kolaboratif Menggugat Dampak PSN

Pengalaman Indrawi Warga Pesisir Cilamaya

“Bau bayclin,” kata seorang warga.

Kalimat itu terkesan relate dengan kita-kita yang mencuci seragam putih. Namun pernahkah membayangkan bau klorin dalam jumlah yang sangat banyak?

Kita tentu biasa saja dan bisa menahan jika bayclin itu hanya di dalam ember cucian kamar mandi sempit kita, tapi jika bau itu dikali 1.000 dengan luas wilayah satu kecamatan? Sanggupkah kita?

High class society tentu tak perlu khawatir karena rumahnya yang besar dipasang filter dan AC mahal yang biaya listriknya setara dengan kebutuhan masyarakat kelas bawah-menengah selama dua bulan. Inilah yang luput dari laporan resmi dan presentasi kick-off proyek-proyek “strategis” itu.

Warga tidak mengenal proyek sebagai investasi triliunan rupiah atau kapasitas megawatt yang dibanggakan pemerintah, warga mengenalnya melalui pengalaman indrawi yang dirasakan. Mulai dari bau menusuk, udara yang berubah, dan malam bising yang membuat kurang jam istirahat.

“Aktivitasnya kebanyakan malam. Apalagi awal-awal produksi. Wah, itu bau belerang. Berisik. Semua orang juga dengar,” ujar warga lain.

Seorang guru sekolah dasar bernama Dalih bercerita bahwa sebelumnya ia bahkan tidak mengetahui akan ada proyek sebesar itu di wilayahnya.

“Ya sebelumnya saya gak tahu akan ada proyek ini. Pas sudah pembangunan baru tahu. Katanya ini percontohan untuk kawasan lain. Bahkan katanya yang terbesar di Asia Tenggara.”

Pernyataan ini menggambarkan paradoks pembangunan Indonesia. Proyek yang diklaim untuk kepentingan publik justru sering kali direncanakan tanpa pengetahuan publik yang terdampak langsung. Tidak ada sosialisasi dan mitigasi lainnya. Bohong kalau ada yang mengatakan proyek ini sudah “melalui kajian dan diskusi bersama”.

Bersama siapa?

Di luar daerah, nama Jawa 1 -begitulah sebutan PLTGU Cilamaya–memang sering disebut sebagai simbol keberhasilan transisi energi nasional. Karawang menjadi semacam contoh pembangunan.

Nama proyeknya beredar dalam berbagai konferensi dan panggung nasional (bahkan internasional).

“Di luaran memang kita tenar. Karawang tenar. Oh, Jawa 1,” kata seorang warga sambil tertawa getir. “Katanya bebas polusi. Sekarang kalau disebut bebas polusi, apa iya warga tidur nyenyak sampai sekarang?”

Sebagai penonton, pertanyaan yang dilontarkan masyarakat lokal itu membuat saya berhenti sejenak.

Saya pernah bekerja selama tiga tahun di perusahaan energi. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri limbah-limbah dan kezaliman lain yang dihasilkan industri. Pun, proyek itu tak serta-merta muncul dan hadir begitu saja di masyarakat.

Prosesnya tentu harus melalui meja-meja rapat dan diskusi penting para eksekutif, dan sebagai masyarakat kelas menengah-atas, para eksekutif tentulah tidak memikirkan bau bayclin dan utilities masyarakat sekitar.

Anggaran yang muncul di meja kerja hanya seputar hitungan modal yang harus ada, kapasitas kebutuhan sumber daya, kontribusi terhadap PDB, atau target produksi yang dikira-kira. Semua itu memang terlihat penting. Namun, masih layakkah kepentingan pembangunan itu ketika orang-orang yang tinggal paling dekat dengannya justru kehilangan rasa aman di tanah mereka sendiri?

Masalah tentu tidak berhenti pada kualitas lingkungan. Bagi masyarakat pesisir, laut berarti lahan, dapur, pendidikan, dan sumber penghidupan yang mereka miliki.

“Sekarang susah cari rajungannya,” kata seorang nelayan sambil membetulkan jala.

Bagi nelayan, hilangnya rajungan bukan cuma perkara berkurangnya hasil tangkapan, tapi berarti pula berkurangnya uang sekolah anak, tertundanya pembayaran utang, dan berkurangnya belanja dapur.

Persoalan diperparah oleh pembangunan jalur pipa sepanjang sekitar 14 kilometer yang membentang di wilayah tangkap nelayan di permukaan laut. Infrastruktur yang bagi perusahaan merupakan jalur distribusi energi, bagi nelayan justru menjadi penghalang ruang hidup masyarakat.

Jala tersangkut dan semua alat tangkap rusak. Jalur yang selama puluhan tahun mereka kenali berubah menjadi kawasan yang harus dihindari. Sering kali nelayan mengeluhkan hal tersebut, dan jawaban yang mereka terima sering kali terdengar meremehkan,

“Memang laut cuma di sini aja, Pak? Laut kan luas.”

“Lah iya, ke sana kan perlu lebih banyak BBM lagi. Lebih jauh dari rumah. Belum kalau cuaca ekstrem.”

Jawaban nelayan itu sesungguhnya mengandung kritik mendasar terhadap cara negara dan korporasi memandang ruang.

Laut adalah ruang sosial-ekologis yang penuh pengetahuan, pengalaman, dan keterikatan historis. Tentu tidak semua titik laut memiliki nilai yang sama, dan tidak semua wilayah tangkap dapat begitu saja dipindahkan!

Pengabaian pada Pengetahuan dan Kearifan Lokal

Ketika negara melalui perwakilan BUMN-nya berkata “laut masih luas”, yang sesungguhnya terjadi adalah pengabaian terhadap seluruh pengetahuan dan kearifan lokal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat pesisir. Laut tentu saja luas untuk orang yang tidak pernah menggantungkan hidupnya pada laut dan tidak pernah mencari ikan untuk makan!

Dulu, sebelum PLTGU beroperasi, nelayan berangkat melaut pukul empat sore dan pulang sekitar pukul tiga dini hari. Dalam satu malam mereka bisa membawa pulang Rp500.000 hingga Rp600.000, belum dipotong dengan modal BBM dan pembagian upah awak kapal. Namun hari ini, tiga hari berturut-turut melaut sering kali hanya menghasilkan Rp50.000 hingga Rp70.000. Bahkan tidak jarang mereka pulang tanpa membawa tangkapan.

“Dari jam delapan malam sampai sekarang cuma dapat tiga rajungan.” begitu si nelayan berkata sambil menunjukkan tiga ekor rajungan di perahu setelah melaut semalaman.

Perbandingan ini seharusnya cukup untuk menjelaskan kehancuran ekonomi rumah tangga pesisir akibat PSN. Ada cerita lain yang tak kalah menarik,

“Kita sebelum ada PLTGU enggak pernah dapat ikan yang kepalanya gede, badannya kurus, tapi hidup. Itu aneh itu,”

Pernyataan itu menjadi bukti perubahan pada ekosistem yang selama ini dikenali warga. Pengalaman hidup membuat para nelayan Cilamaya mampu mengenali laut mulai berubah, dan sering kali pengetahuan semacam ini dianggap tidak valid hanya karena tidak ditulis dalam bahasa para ahli ini hari.

Negara terlalu sering melihat pembangunan sebagai persoalan profit dan infrastruktur saja, sementara masyarakat melihatnya sebagai persoalan kehidupan. Negara menghitung sekian ton produksi, dan nilai investasi. Sedangkan warga menghitung jumlah malam mereka bisa tidur nyenyak, jumlah kilogram rajungan yang masih bisa ditangkap, dan jumlah uang yang bisa dibawa pulang untuk keluarga.

Akibatnya, kita terus menyaksikan ironi pembangunan dengan pola yang sama berulang. Pembangunan selalu dipresentasikan sebagai kemenangan ide yang cemerlang, sementara biaya sosial dan ekologisnya ditanggung oleh kelompok masyarakat yang paling kecil daya tawarnya.

Mungkin inilah pertanyaan yang seharusnya terus diajukan setiap kali pemerintah meluncurkan nama-nama baru dalam Proyek Strategis Nasional,

Strategis bagi siapa?

Maka, meminjam peribahasa Melayu, “Raja alim disembah, raja zalim disanggah.”

Selama pembangunan terus dijalankan dengan mengorbankan rakyat yang hidup di atas tanah dan pesisirnya sendiri, selama itu pula perlawanan akan ada.

Terakhir, film dokumenter berdurasi 16 menit ini ditutup dengan lagu dangdut dan bebek karet yang berputar. Sebagai warga Pantura, saya menyukai dangdut! Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah membuat film dokumenter Mencemari Janji Bersih ini!

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB