BandungBergerak – Institut Pertanian Bogor (IPB) secara historis dibangun di atas fondasi perjuangan, pengayoman, dan independensi akademik yang kuat. Sebagai institusi yang lahir dari rahim kepedulian terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat, IPB selalu menjadi rujukan yang objektif, corong pembela masyarakat desa, dan lentera bagi kebijakan pemerintah. Namun, di bawah tongkat estafet kepemimpinan yang baru. Rektor Alim Setiawan Slamet. Fondasi tersebut tampak keropos. Ruang akademik yang seharusnya hidup dengan dialektika kini harus berdiri di seberang jalan independensinya sendiri. Ada pergeseran paradigma yang mengkhawatirkan. IPB kini terkesan menjadi stempel legitimasi bagi program-program kekuasaan, terutama yang diduduki oleh alumninya, walau di tengah badai kritik dari masyarakat, pakar, dan sesama civitas academica.

Sikap kritis yang seharusnya menjadi muruah perguruan tinggi tampak tumpul. Ketika kampus-kampus besar lain seperti UGM, UI, dan UII berani mengambil sikap tegas dan memberikan catatan kritis terhadap kebijakan populis seperti Food Estate dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rektor baru IPB, Alim Setiawan. Justru memilih tancap gas tanpa pertimbangan matang.

Alih-alih mendengarkan kritik membangun dari mahasiswa, praktisi, dan sejawat universitas, IPB seolah menggelar karpet merah. Hal ini terlihat jelas dalam dukungan membabi buta terhadap program MBG. Prof. Dr. Dadan Hindrayana, yang juga merupakan pengajar dan alumni IPB, diberikan ruang khusus di wilayah kampus untuk membuka Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) secara percuma.

Lebih memprihatinkan lagi, dengan berlindung di balik embel-embel Center of Excellence, Rektor rela mengerahkan empat guru besar semata-mata untuk melegitimasi program MBG tersebut. Ruang akademik yang seharusnya difokuskan untuk membina talenta-talenta muda dan menguji gagasan secara empiris, kini dibajak dan digunakan sepenuhnya oleh Rektor baru untuk secara "genit" mendekat kepada kekuasaan. Ini adalah praktik yang amat bertolak belakang dan memalukan bagi entitas civitas academica.

Baca Juga: Tanpa Pengawasan Independen, Program MBG Dikhawatirkan Berdampak Negatif bagi Arah Ekonomi Indonesia
Pemerataan Kesejahteraan dan Omon-omon MBG
Kaido, Leviathan, dan MBG

Korupsi MBG, Pukulan Telak bagi "Geng IPB"

Layaknya kayu yang sudah digerogoti oleh rayap, dan hanya menunggu waktu untuk membuktikan. Kerapuhan ini akhirnya meledak dan mencapai puncaknya di depan mata publik ketika kepala program MBG tertangkap dalam pusaran korupsi dengan anggaran program fantastis yang mencapai Rp258 triliun . Tragedi memukul telak, eksistensi "Geng IPB" di lingkaran kekuasaan, di mana langkah IPB sebagai institusi pendidikan telah lenyap tak berbekas lantaran kasus korupsi yang senilai dengan kasus BLBI dan bahkan menandingi kasus tata kelola timah yang di mana IPB turut membongkar kasus tersebut.

Di saat kampus memiliki peran kritis untuk mencegah malapraktik kebijakan, IPB dengan kepemimpinannya serta eksistensinya justru gagal mengambil peranan untuk menasihati dan mengingatkan terkait tata kelola. IPB telah gagal membuktikan bahwa alumninya bisa mempraktikkan etika dan keunggulan yang digaungkannya. Adanya korupsi dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat adalah pukulan keras bagi IPB terkait lemahnya moral dasar, dan menelanjangi kecenderungan yang terlampau haus kekuasaan.

Situasi yang memalukan ini memicu gelombang demonstrasi pada 12 Juni lalu. Mahasiswa IPB dengan berani turun ke jalan menyuarakan tuntutan: "Stop MBG!" Namun, ada pemandangan yang teramat miris, bagi kita yang melihatnya. Dalam heroisme tersebut, mereka seolah lupa melihat pantulan wajah institusi mereka sendiri.

Bagaimana tidak miris? Rektor IPB sendirilah yang membuka ruang bagi SPPG untuk beroperasi di lingkungan kampus, alumninyalah yang menjadi desainer awal program tersebut, dan guru besarnyalah yang rela pasang badan membela program kekuasaan di tengah desus-desus tata kelola yang buruk. Mahasiswa IPB sekarang terjebak dalam bayangannya sendiri, ketika ia menggugat sebuah kebobrokan yang fondasi legitimasinya justru ikut "dibesarkan" oleh almamaternya dan pemimpin tertingginya  sendiri.

Runtuhnya muruah ini tidak hanya terlihat dari bagaimana IPB bersikap ke luar, tetapi juga bagaimana Rektor mengelola urusan ke dalam. Berbagai kasus yang jarang atau belum pernah eskalatif di kepemimpinan sebelumnya kini marak terjadi.

Kita menyaksikan darurat kekerasan seksual (KS) di lingkungan kampus, fasilitas penunjang yang tak lagi mumpuni, serta ruang belajar dan fasilitas umum yang jauh dari standar ideal. Di tengah karut-marut ini, empati pimpinan terasa raib. Kata-kata manis yang sering dilontarkan berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Ironi paling menyayat hati terjadi ketika perguruan tinggi sedang sibuk dan berdarah-darah mengurus kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswanya, sang Rektor justru asyik melakukan lawatan ke luar negeri, ke Jepang. Sebuah potret nir-empati yang menunjukkan betapa berjaraknya pimpinan dengan realitas yang dihadapi oleh anak didiknya.

Mengingat Kembali Arif Satria untuk Menyelamatkan Muruah yang Tersisa

Sikap sporadis dalam menerima dan mengatakan "iya" pada semua hal ini sangat bertolak belakang dengan muruah kepemimpinan rektor IPB sebelumnya, khususnya Prof. Arif Satria.

Meskipun Prof. Arif Satria juga berada dalam lingkaran kekuasaan, beliau memiliki kepiawaian dalam memosisikan IPB. Di eranya, IPB bertindak sebagai pemberi masukan kebijakan yang terstruktur, elegan, dan berbasis data ilmiah. IPB tetap menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan, sehingga kampus tetap berwibawa. Kini, keanggunan diplomasi akademik itu raib, berganti dengan kepatuhan yang membabi buta. IPB tidak dibangun untuk menjadi pelayan kekuasaan yang pragmatis. IPB dibangun dalam jalan perjuangan untuk rakyat.

Perlahan tapi pasti, hilangnya muruah IPB ini adalah lonceng bahaya bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Situasi ini harus segera diatasi oleh seluruh elemen civitas academica. Kita tidak boleh membiarkan pemimpin yang salah arah terus berjalan pada jalannya tanpa koreksi. Menyelamatkan independensi dan muruah IPB hari ini adalah menyelamatkan masa depan bangsa esok hari.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB