BandungBergerak – Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, harapan publik begitu besar. Ia datang dengan janji swasembada pangan, penguatan ekonomi nasional, serta program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah masifnya kampanye digital dan pencitraan politik yang mendominasi ruang media sosial, banyak masyarakat menaruh harapan pada janji-janji tersebut. Dalam era ketika algoritma lebih sering menentukan perhatian publik dibanding kajian kritis terhadap rekam jejak dan kapasitas pemimpin, optimisme menjadi komoditas politik yang mudah dijual.

Kini, setelah sekitar satu tahun delapan bulan memimpin Indonesia, pertanyaan yang mulai mengemuka bukan lagi soal besar atau tidaknya program pemerintah, melainkan apakah publik masih percaya bahwa program-program tersebut dikelola dengan baik. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika berbagai kebijakan pemerintah mulai diuji oleh realitas di lapangan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola program prioritas nasional.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh yang menarik untuk dikaji. Secara tujuan, program ini memiliki niat yang baik. Tidak ada yang menolak pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa angka stunting nasional masih berada di kisaran 21,5 persen pada 2023, jauh di atas target ideal yang diharapkan pemerintah. Dengan kondisi tersebut, perhatian terhadap pemenuhan gizi memang merupakan kebutuhan nyata. Namun persoalannya bukan semata pada niat, melainkan pada skala prioritas kebijakan di tengah keterbatasan sumber daya negara.

Muncul hal dasar yang menjadi pertanyaan dalam program tersebut, apakah persoalan paling mendesak dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini benar-benar terletak pada makan siang siswa atau justru pada masalah-masalah yang lebih mendasar.

Baca Juga: MBG dan Harga yang Harus Dibayar
Pemerataan Kesejahteraan dan Omon-omon MBG
Kaido, Leviathan, dan MBG

Persoalan Mendasar di Indonesia

Di berbagai daerah Indonesia, masih terdapat siswa yang harus menempuh perjalanan berbahaya untuk mencapai sekolah. Kabupaten Lebak, Banten, pernah menjadi sorotan nasional ketika siswa harus bergelantungan melewati jembatan gantung yang rusak demi bisa mengikuti kegiatan belajar. Di Papua Pegunungan, banyak anak harus berjalan kaki berjam-jam melintasi medan yang sulit karena keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan masih terdapat ribuan desa di Indonesia yang memiliki akses jalan dalam kondisi rusak atau belum memadai. Bagi anak-anak tersebut, tantangan utama bukanlah menu makan siang di sekolah, melainkan bagaimana mereka bisa sampai ke sekolah dengan selamat setiap hari.

Masalah lain yang tak kalah mendasar adalah kesejahteraan guru. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat ratusan ribu guru honorer yang menggantungkan hidup pada penghasilan yang jauh dari layak. Di sejumlah daerah, guru honorer bahkan pernah menerima honor di bawah Rp500 ribu per bulan. Padahal, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan kurikulum, tetapi juga oleh kesejahteraan tenaga pendidik yang menjalankannya. Di saat negara mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program baru, publik tentu berhak bertanya mengapa persoalan kesejahteraan tenaga pendidik yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional belum sepenuhnya terselesaikan.

Lebih jauh lagi, persoalan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia masih berada di atas 24 juta jiwa. Sementara itu, jutaan pekerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Banyak orang tua berjuang menghadapi tingginya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya kesempatan kerja yang mampu memberikan penghasilan layak. Dalam kondisi seperti itu, masalah gizi anak sering kali merupakan konsekuensi dari masalah ekonomi yang lebih besar.

Di sinilah kritik terhadap pemerintah menjadi relevan. Ketika negara belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup, mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, dan memastikan kesejahteraan keluarga, program bantuan seperti MBG berisiko hanya menjadi solusi pada permukaan masalah. Negara memang dapat menyediakan makanan bagi anak di sekolah, tetapi ketika orang tuanya tetap menghadapi kesulitan ekonomi, akar persoalan belum benar-benar terselesaikan.

Perlunya Pembenahan Akar Masalah

Argumen ini semakin penting jika melihat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program MBG. Pemerintah menyiapkan anggaran ratusan triliun rupiah secara bertahap untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Dengan nilai sebesar itu, publik tentu berhak mempertanyakan apakah manfaat yang dihasilkan akan lebih besar dibanding jika sebagian anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas pelatihan kerja, atau menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih berkelanjutan.

Karena itu, yang dipertanyakan bukanlah tujuan MBG, melainkan urutan prioritas pembangunan. Banyak masyarakat melihat pemerintah terlalu cepat berlari menuju program-program besar yang bersifat simbolis, sementara fondasi yang lebih mendasar masih menyisakan banyak persoalan. Data Programme for International Student Assessment (PISA) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi pelajar Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Infrastruktur pendidikan yang belum merata, kualitas dan kesejahteraan guru yang belum optimal, serta kondisi ekonomi keluarga yang masih rapuh seharusnya mendapat perhatian yang tidak kalah besar.

Ibarat membangun rumah, pemerintah tampak sibuk mempercantik bagian atap sementara sebagian fondasi masih memerlukan perbaikan. Program-program besar memang dapat menciptakan kesan progresif dan menarik perhatian publik, tetapi pembangunan yang berkelanjutan menuntut keberanian untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan-persoalan paling mendasar.

Tanpa pembenahan akar masalah, program-program tambahan berisiko menjadi tambalan sementara yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan sumber persoalan yang sesungguhnya. Sebab pada akhirnya, kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak di sekolah, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang mereka terima, kesejahteraan guru yang mengajar mereka, serta kondisi ekonomi keluarga yang menopang kehidupan mereka sehari-hari. Jika fondasi-fondasi tersebut masih rapuh, maka program sebesar apa pun akan kesulitan menghasilkan perubahan yang benar-benar berkelanjutan.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB