BandungBergerak – Delapan dari sepuluh anak yang berhak masuk Sekolah Rakyat (SR) memilih untuk tidak mendaftar. Bukan karena tidak butuh ataupun jaraknya terlalu jauh, akan tetapi, salah satu alasan terbesarnya adalah stigma dan diskriminasi. Data JPPI yang terdokumentasi dalam forum diskusi KPAI pada Agustus 2025 memperlihatkan stigma, jarak, dan pemaksaan sistem asrama sebagai alasan penolakan terbesar. Program yang seharusnya dapat memenuhi hak pendidikan mereka, sudah lebih dulu ditolak karena cara program itu memanggil mereka. Sistem yang mengeksklusifkan siswa dari keluarga miskin ekstrem membuat sekolah rakyat terasa lebih seperti bantuan sosial daripada hak pendidikan yang setara.

Sekolah rakyat sendiri lahir dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025, dikhususkan bagi anak-anak yang lahir dari keluarga desil 1 DTSEN. Kelompok ini adalah kelompok yang paling rentan secara ekonomi di Indonesia, termasuk mereka yang orang tuanya terjerat pinjaman online, judi online, atau hidup dari pekerjaan informal tanpa kepastian. Pada awal 2026, ratusan unit sekolah rakyat telah beroperasi di seluruh Indonesia, namun menurut catatan KPAI, seluruh kapasitas yang ada baru mampu menampung sekitar 0,33 persen dari 2,98 juta anak putus sekolah akibat faktor ekonomi.

Sistem pendaftaran sekolah rakyat yang terpisah dari jalur reguler dinilai sebagai tindakan diskriminatif oleh masyarakat. Anak dari keluarga miskin digiring ke jalur mereka sendiri, terputus dari anak-anak lain. Seolah-olah anak dengan kondisi miskin tidak memperbolehkan mereka mendapatkan hak pendidikan di sekolah pada umumnya. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji secara tegas menyebut sistem ini diskriminatif di mana mestinya sistem penerimaan siswa harus satu pintu jangan dipisah. Kalau sekarang anak mau daftar sekolah negeri dan daftar Sekolah Rakyat memiliki alur yang berbeda, ini diskriminatif.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf justru meminta agar Sekolah Rakyat tidak dibentur-benturkan dengan sekolah lain. Sebuah jawaban defensif yang justru tidak menjawab kekhawatiran publik. Di saat kritik dan kekhawatiran dari publik yang terus berjalan, begitu pun dengan program Sekolah Rakyat. Di tengah perdebatan itu, satu dari Sekolah Rakyat di Kota Bandung memberikan jawaban yang tidak datang dari podium mana pun.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Ketika Sekolah hanya Menjadi Nama
MAHASISWA BERSUARA: Efek Domino MBG dan Ancaman Inflasi Pangan di Pasar Domestik
MAHASISWA BERSUARA: Pengakuan Semu pada Guru Honorer

Mengunjungi SRMA 11 Bandung

SRMA 11 adalah satu dari 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di seluruh Indonesia per Januari 2026. Berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 367, Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung, sekolah ini baru berdiri satu angkatan dan saat ini para siswa masih kelas 10. Usianya memang masih muda, tetapi label dan stigmanya sudah terlanjur melekat lebih dulu, sekolah untuk anak-anak miskin. Ada prasangka yang bahkan saya, seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi, secara tidak sadar ikut merawat stigma tersebut.

Pada Sabtu, 30 Mei 2026 lalu, saya bersama rekan-rekan menggelar workshop di SRMA 11 sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah yaitu literasi media dan verifikasi data. Tema yang dibawakan adalah Misleading Message (MLM), kampanye pencegahan penipuan digital yang relevan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem, demografi yang paling rentan menjadi target kejahatan siber.

Menjelang hari-H acara, setumpuk asumsi memenuhi pikiran saya selama berhari-hari. Saya selalu diberi tahu bahwa siswa berasal dari keluarga miskin ekstrem, beberapa orang tua mereka terjerat pinjaman online, beberapa lainnya hidup di bawah tekanan ekonomi yang tidak pernah benar-benar longgar. Ada keraguan yang menghantui pikiran saya, bagaimana jika siswa tidak aktif? Tidak antusias? Tidak tertarik sama sekali? Saya takut menjumpai sebuah ruangan penuh dengan kepasifan, anak-anak yang apatis karena ruang hidupnya direnggut oleh kerasnya tekanan ekonomi. Karena saya pun, pernah ada di posisi itu, sehingga saya bisa mengerti pola pikir yang terganggu oleh kerasnya ekonomi.

Padahal asumsi-asumsi itu hanya muncul dari sebatas omongan, bukan dari pengamatan langsung. Ketika hari-H tiba, ekspektasi saya patah berkeping-keping sejak meja registrasi dibuka. Tidak ada wajah murung atau tatapan kosong, ruangan seminar yang pada saat itu sepi seketika meledak oleh antusiasme.

Ketika sesi dimulai, saya membuka dengan materi yang bahkan di forum mahasiswa sering menghasilkan tatapan bingung. Materi mengenai cara kerja algoritma, bagaimana platform memilih konten yang kita lihat, bagaimana celah itu dimanfaatkan penipu digital, serta bagaimana informasi pribadi dapat diakses begitu mudahnya. Saya sendiri meragukan apakah itu bisa dicerna oleh para siswa-siswi dengan cepat

Namun, ternyata siswa memahami setiap kalimat yang saya ucapkan. Meskipun bahasa yang saya sampaikan itu sudah “dibumikan” akan tetapi ada beberapa istilah yang terdengar cukup kompleks, terutama tidak semua siswa memiliki handphone. Saya di situ menyadari bahwa stigma dan prasangka yang telah tertanam kepada saya hanyalah omongan diskriminatif yang berbasis fiktif. Salah bagi saya untuk beranggapan bahwa mereka akan pasif, tidak suka, dan bahkan tidak mengerti dengan materi yang saya sampaikan.

Tapi yang benar-benar mengunci saya adalah sesi pemateri kedua, ketika pemateri bertanya soal cita-cita. Di ruang-ruang kelas lain yang pernah saya singgahi, jawaban paling umum adalah nama profesi seperti dokter, pengusaha, arsitek. Di SRMA 11, ada seorang anak yang menjawab dengan nama ibu dan ayahnya, hanya ingin membahagiakan orang tua. Anak ini ingin membahagiakan orang tuanya yang sudah lama berjuang agar anaknya bisa duduk di bangku itu dan bersekolah layaknya anak-anak lain. Saya belum pernah menemukan motivasi yang lebih bersih dan lebih berat dari itu sekaligus.

Tapi yang paling mengejutkan bukan antusiasmenya, melainkan dari mana semangat itu datang. Mereka mengakui bahwa memang betul mereka berasal dari keluarga yang serba kekurangan, tetapi pengakuan itu tidak mendemotivasi mereka untuk menjadi anak berprestasi. Justru sebaliknya, mereka ingin membuktikan bahwa mereka pun, bisa sama atau lebih sukses dari anak SMA lain, tidak peduli latar belakang keluarga mereka seperti apa.

Efek Pygmalion

Apa yang saya alami di SRMA 11 punya nama dalam psikologi pendidikan yaitu efek Pygmalion. Fenomena ketika ekspektasi rendah dari lingkungan sekitar, guru, bahkan tamu yang datang dengan niat baik, justru menekan kapasitas siswa untuk berkembang. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena ekspektasi rendah itu perlahan divalidasi sebagai kebenaran. Di Sekolah Rakyat, ketika pengajar atau pembicara datang dengan asumsi bahwa siswa tidak akan paham, materi akan diturunkan standarnya, bahasa "dibumikan" berlebihan, dan siswa diperlakukan seolah kapasitasnya memang sebatas prasangka yang dibawa. Bukan kemiskinan orang tua yang menghalangi potensi mereka, melainkan perlakuan yang lahir dari asumsi tentang kemiskinan itu sendiri.

Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan pada siswa untuk "membuktikan kelayakan diri". Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan yang merancang sekolah rakyat punya tanggung jawab untuk memastikan kurikulum dan standar pengajaran di sana setara atau bahkan lebih tinggi. Tanggung jawab itu juga ada pada setiap guru, relawan, masyarakat, siswa SMA lain, dan mahasiswa untuk melihat anak-anak ini tanpa standar ganda. Untuk berhenti melihat mereka sebagai anak miskin yang tidak punya potensi layaknya anak-anak pada sekolah favorit.

Kalau anak-anak itu sudah membuktikan bahwa mimpi mereka tidak lebih kecil dari mimpi siapa pun, lalu asumsi siapa sebenarnya yang lebih pantas dipertanyakan?  Milik mereka atau milik kita yang datang dengan penuh stigma buruk? Sekolah Rakyat tidak butuh membuktikan diri kepada kita. Apa yang sebenarnya sedang diuji adalah kesediaan kita untuk berhenti datang dengan asumsi tentang siapa anak-anak itu, sebelum kita benar-benar melihat mereka.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB