BandungBergerak – Sebuah postingan Instagram yang dibagikan @konde.co memperlihatkan KDM berbicara di sebuah forum Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dengan percaya diri, Dedi Mulyadi berkata:

Ingat, loh!

Semakin diperlihatkan, semakin orang tidak akan pernah menghargai kita. Semakin perempuan “Mangga, barade?” murah itu. Bisa saya tahu tarifnya itu.

Kalau mangga baradenya yang jam delapan, itu Rp250.000,- kalau mangga baradenya jam sepuluh, Rp200.000,- Kalau mangga baradenya jam duabelas, itu Rp150.000. Kalau jam 2, itu gocap.

Nahas. Seorang gubernur memilih untuk menjadikan prostitusi sebagai sebuah obrolan lelucon pada forum kebudayaan. Dalam konteks prostitusi, Pantura merupakan wilayah yang berada dalam lingkup kekuasaan Dedi Mulyadi memiliki sejarah panjang terkait persoalan kemiskinan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan industri prostitusi.

Alih-alih membicarakan persoalan solusi atas akar masalah, Dedi Mulyadi justru memilih bahasa yang merendahkan perempuan dan mengubahnya menjadi komoditas yang dapat ditakar berdasarkan harga dan waktu.

Tindak tanduknya sebagai pemimpin daerah (sekaligus konten kreator) sebetulnya sudah menunjukkan perilaku misoginis sejak dalam konten-konten Youtube-nya yang konsisten membuat hook dengan kata “janda”.

Mungkin menurut lelaki mantan Bupati Purwakarta ini, “janda” adalah kata yang lucu untuk menarik penonton. Tentu saja, menggunakan kata “janda” sebagai elemen yang berulang kali dimunculkan merupakan problematika. Status sosial perempuan tersebut adalah sesuatu yang menarik karena mengandung klik dan sensasi, bukan karena memiliki pengalaman hidup, persoalan ekonomi, maupun kerentanan sosial yang perlu dipahami.

Pola semacam ini menunjukkan bahwa perempuan terus ditempatkan dalam posisi yang tidak setara. Perempuan selalu dinilai dari tubuh, status perkawinan, dan persepsi moral masyarakat, bukan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang sama.

Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil, tak jauh berbeda. Dalam sebuah kampanye Pilgub Jakarta 2024, Ridwan Kamil mengatakan:

Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian.

Ya, lagi-lagi perempuan, lagi-lagi “janda”. Bahasa yang merendahkan perempuan datang dari seorang pejabat publik, dampaknya tentu menjadi lebih besar karena RK dan KDM bukan hanya menyampaikan pendapat pribadi, melainkan turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap kelompok yang dipimpinnya, singkatnya: para subscribernya.

Kita semua wajib setuju bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak memperkuat stigma terhadap perempuan yang berada dalam situasi rentan! Justru, seorang pemimpin harus membaca persoalan secara lebih tajam.

Kenapa seseorang di wilayahnya masuk ke industri seksual?

Bagaimana kondisi ekonomi dan ketimpangan sosial di daerah yang dipimpinnya?

Kenapa akses pendidikan di wilayahnya tidak merata?

Apa yang bisa dilakukan negara untuk melindungi warganya?

Namun tampaknya, RK dan KDM memilih untuk menihilkan persoalan struktur tersebut dengan menjadikan perempuan sebagai hook dan guyon saja.

Beralih ke Purwakarta, Binzein yang saat ini menjabat Bupati Purwakarta mengutarakan pentingnya menggunakan bahasa Ibu dan melestarikan budaya Sunda. Ia mengungkapkan hal itu pada Hajat Bumi Mei 2026 lalu di Linggamukti, Purwakarta.

Binzein memang cukup rajin menunjukkan citra diri sebagai “lelaki nyunda”, sama seperti RK dan KDM. Saking cintanya pada kesundaan, Binzein pun menciptakan Lalaki Langit Lalanang Bejad yang keseluruhan liriknya berbahasa Sunda.

Pada 18 Januari 2026, Binzein, Bupati Purwakarta mempublikasikan sebuah reels yang memuat lagu “karya”nya bertajuk Lalaki Langit Lalanang Bejad lewat Instagram @omzein_bupatiaing.

Baca Juga: Masyarakat Patriarki dan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan
Menyoal Absennya Perlindungan Negara pada Perempuan Pekerja sekaligus Ibu Tunggal, Potret Perempuan dalam Film Mai
Merayakan Menopause Perempuan: Melampaui Stigma dan Menemukan Pemberdayaan

Pembacaan Lalaki Langit Lalanang Bejad

Setelah dipublikasikan, lagu ini mendapat apresiasi dan pengakuan “keren” dari followers-nya. Namun, sebagai bupati sekaligus pencipta lagu ini, saya bertanya kepada Binzein (tentu saja dalam hati): “Kira-kira nilai kebudayaan apa yang sedang diproduksi melalui karyanya?”

Binzein tentu paham bahwa menjadi konten kreator dan melekatkan identitas Sunda mungkin akan memuluskan jalannya menjadi pemimpin yang disukai rakyatnya, dan kalau beruntung, ia akan maju menjadi Jabar 1 seperti KDM junjungannya dan RK.

Tapi sebagai orang Sunda (yang celakanya bergiat di Purwakarta), saya jadi malu bukan main. Bisa-bisanya saya menjalani masa kepemimpinan tiga lelaki misoginis ini! Sering mengklaim budaya pula.

Budaya membawa bahasa, dan bahasa membawa sejarah, pun ingatan kolektif, nilai moral, dan cara masyarakat memahami sekitar. Maka ketika bahasa Sunda Binzein gunakan dalam sebuah karya yang mereproduksi nilai patriarkal, persoalannya tentu saja menjadi rumit.

Pantaskah Binzein, KDM, dan RK berbicara mengenai pelestarian bahasa dan budaya, tetapi pada saat yang sama membiarkan bahasa tersebut untuk merendahkan perempuan?

Tentu tidak.

Pelestarian bahasa Ibu tentu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang selalu benar hanya karena diwariskan. Sebab tidak mungkin membicarakan pelestarian kebudayaan tanpa membicarakan sistem sosial. Tidak mungkin membicarakan sistem sosial tanpa membicarakan relasi kuasa, dan tidak mungkin membicarakan keadilan tanpa membicarakan posisi perempuan dalam masyarakat.

Pertanyaan yang tak kalah penting selanjutnya adalah, “Pantaskah seorang pemimpin daerah menciptakan karya yang menjadikan pengalaman tubuh perempuan sebagai bahan lelucon? Pantaskah rasa syukur diungkapkan melalui pelecehan pada perempuan?”

Rasa syukur tentu tak layak jika dibangun melalui konstruksi lirik yang problematik dan menjadikan posisi laki-laki sebagai keberuntungan, sementara menjadi perempuan digambarkan sebagai pengalaman yang penuh beban. Kalau begitu, merasa beruntungkah Binzein memiliki anak perempuan?

Barthes tidak membuat konsep kematian pengarang untuk menghilangkan tanggung jawab sosial seorang pencipta atas karyanya.

Bahasa bukan hanya identitas kesukuan dan perekat hubungan sosial. Bahasa adalah instrumen yang membawa nilai dan perspektif dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sebagai perempuan Sunda, saya tentu bakal mewariskan kebudayaan Sunda termasuk menggunakan bahasa Ibu kepada generasi di bawah saya. Anak dan keponakan misalnya. Tapi saya tidak ingin mereka yang laki-laki tumbuh jadi seperti Binzein yang seenak jidat merendahkan perempuan dengan lagu ciptaannya.

Sudah sejak lama masyarakat Sunda mendengar karya-karya yang mengandung nilai patriarki dan seksisme. Runtah contohnya.

Bahkan judul lagu Binzein diambil dari pepatah Sunda: Lalaki langit lalanang jagat, yang berarti lelaki yang kuat dan tangguh. Pepatah ini kemudian Binzein ubah menjadi Lalaki langit lalanang bejad yang berarti lelaki yang “bejat”.

RK, KDM, dan Binzein adalah tiga pemimpin Jawa Barat yang membuat saya risih dengan laku lampah-nya. Ketiganya juga merupakan seorang Bapak yang memiliki anak perempuan dan saya khawatir dengan hal itu. Ketiga tokoh pejabat publik dengan dominasi kuat melanggengkan nilai-nilai patriarki yang menihilkan pengalaman tubuh perempuan, kerentanan sosial, serta persoalan struktural yang melingkupi kehidupan perempuan.

Rasanya semenjak pengesahan UU TPKS 2022, kita semakin jauh saja dari cita-cita membangun ruang aman dan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual. Sebab pemimpin kita adalah pemimpin yang terus memperkuat bahasa-bahasa yang selama ini membuat perempuan rentan dipermalukan, dinilai, dan dikontrol.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB