BandungBergerak – Di atas kertas-kertas laporan resmi, angka pertumbuhan ekonomi kita mungkin tampak bersolek indah. Angka lima persen kerap diagungkan sebagai tameng keberhasilan. Namun, jika kita bersedia melangkah keluar dari ruang ber-AC dan berjalan menyusuri realitas di akar rumput, kita akan menyadari bahwa pertumbuhan itu hanyalah sebuah fatamorgana yang menipu. Ekonomi Indonesia tidak sedang membaik secara merata, ia sedang terbelah dua. Kita sedang menyaksikan pengusiran massal kelas menengah dari panggung kesejahteraan melalui fenomena yang disebut K Shaped Recovery.

Garis atas dari huruf K itu melambangkan puncak menara gading. Di sana, para pemilik modal, konglomerat, dan mereka yang dekat dengan lingkar kekuasaan justru melihat kekayaannya melesat pasca pandemi dan gejolak global. Aset-aset mereka terlindungi, bahkan berlipat ganda. Namun, ironi terbesar berada pada garis bawah huruf K yang menukik tajam. Di sanalah kelas menengah kita berada, terjepit, terengah-engah dan perlahan jatuh miskin. Mereka adalah kelompok yang terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, namun terlalu miskin untuk bisa bertahan tanpa perlindungan negara.

Di mana peran pemerintah dalam tragedi ini? Alih-alih bertindak sebagai juru selamat yang merajut kembali jurang ketimpangan, kebijakan penguasa acap kali justru bertindak sebagai beban tambahan. Di bawah kendali Menteri Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan fiskal kita hari ini justru terasa sangat diskriminatif. Karpet merah berupa insentif pajak dan kemudahan investasi dibentangkan lebar-lebar untuk korporasi besar dan proyek strategis yang minim penyerapan tenaga kerja lokal. Sementara di saat yang sama, pungutan pajak justru terus dikerek naik tanpa ampun, sebuah langkah instan dari Purbaya untuk menambal defisit anggaran yang mengorbankan daya beli rakyat biasa yang sudah sekarat.

Kondisi ini diperparah oleh gagapnya Bank Indonesia meramu kebijakan moneter. Sebagai penjaga stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia seolah kehabisan akal selain menaikkan suku bunga acuan berkali kali demi menahan kepergian modal asing dan menyelamatkan rupiah. Namun mereka lupa atau mungkin sengaja menutup mata bahwa obat yang mereka suntikkan itu memiliki efek samping yang sangat beracun bagi sektor riil. Suku bunga yang tinggi membuat kredit perbankan mencekik leher, biaya ekspansi usaha UMKM meroket, dan cicilan rumah serta kendaraan bagi kelas menengah menjadi beban yang tak tertahankan. Bank Indonesia terlalu sibuk memoles angka di pasar keuangan global, sementara industri domestik mati pelan-pelan karena kekurangan darah segar.

Baca Juga: MAHASISWA BERSUARA: Republik Tanpa Republikan
MAHASISWA BERSUARA: Teror Pocong dan Logika Ketakutan Kekuasaan
MAHASISWA BERSUARA: Sekolah Rakyat, Mimpi Indah di Balik Jerat Asumsi

Ancaman untuk Kelas Menengah

Kebijakan Purbaya dan Bank Indonesia membawa kemungkinan buruk yang nyata bagi rakyat Indonesia. Di masa depan, kepunahan kelas menengah bukan lagi sekadar prediksi. Rakyat jelata akan dihadapkan pada kelangkaan lapangan kerja formal karena perusahaan memilih melakukan PHK massal demi bertahan dari tingginya biaya modal dan lesunya pasar. Akibatnya, sektor informal akan membludak, menciptakan jutaan pekerja rentan tanpa jaminan kesehatan dan hari tua. Generasi muda akan terjebak dalam keputusasaan finansial, mengubur mimpi untuk memiliki hunian layak karena jebakan suku bunga Bank Indonesia yang tak masuk akal dan tingginya harga kebutuhan pokok akibat pajak Purbaya.

Sayangnya, di tengah badai yang sedang mengikis fondasi ekonomi ini, peran Presiden Prabowo Subianto justru terlihat acuh tak acuh. Sang nakhoda republik tampak memalingkan wajah dari jeritan kelas menengah yang sedang tenggelam. Prabowo seolah lebih memilih mengunci pandangannya pada agenda populis tunggalnya yaitu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Anggaran negara yang berdarah darah diperas habis demi menyuapi program MBG, sebuah kebijakan yang sekilas tampak mulia namun sejatinya bias dan tidak menyentuh akar masalah struktural. Prabowo lupa bahwa memberi makan gratis tidak akan berguna jika besok hari orang tua anak-anak tersebut kehilangan pekerjaan akibat PHK, atau jika usaha mikro mereka gulung tikar tergilas kebijakan moneter. Sikap abai ini menegaskan bahwa pemerintah hari ini lebih memilih memberi obat penenang jangka pendek berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG) daripada menyembuhkan penyakit kanker ekonomi yang sedang menggerogoti daya beli bangsa.

Kombinasi fatal antara kebijakan fiskal egois ala Purbaya, kebijakan moneter kaku dari Bank Indonesia, serta sikap abai Prabowo yang terpaku pada MBG seolah menutup mata bahwa tabungan masyarakat bawah terus terkuras demi sekadar bertahan hidup atau istilahnya makan tabungan. Ketika struktur masyarakat yang tadinya kokoh di tengah kini mulai keropos dan bolong, kita tidak hanya sedang menghadapi masalah penurunan angka statistik. Kita sedang berjalan sukarela menuju bom waktu sosial. Menghilangkan kelas menengah sama saja dengan mematikan motor penggerak ekonomi domestik dan mengubur mimpi mobilitas sosial generasi muda. Jika para pemangku kebijakan tetap bebal dan memelihara ilusi pertumbuhan ini tanpa pembenahan struktural yang radikal, maka bersiaplah menyambut sebuah masa depan di mana republik ini hanya menyisakan dua kasta: mereka yang terlalu kaya untuk mau peduli dan mereka yang terlalu miskin untuk bisa bermimpi.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB