BandungBergerak - Dunia dikejutkan dengan rentetan gempa beruntun yang terjadi di berbagai belahan dunia pada Rabu, 24 Juni 2026. Gempa kuat mengguncang beberapa negara hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Venezuela diguncang gempa besar dengan magnitude 7,2 dan 7,5, California M 5,6 hingga Jepang M 6,9. Kondisi tersebut tak sedikit memunculkan banyak pertanyaan soal aktivitas di kawasan Ring of Fire. Kejadian ini setidaknya menjadi pengingat pentingnya langkah mitigasi di daerah potensi bencana. Apalagi di Indonesia sendiri, ada beberapa sesar atau patahan aktif di daratan. Salah satunya Sesar Lembang yang berada di Bandung Raya.

Sesar Lembang merupakan salah satu ancaman geologi di Provinsi Jawa Barat. Sesar sepanjang 29 kilometer ini membentang dari wilayah Padalarang hingga kawasan Gunung Manglayang, Jatinangor. Dalam riset yang dilakukan oleh peneliti BRIN (dulu LIPI) Mudrik R Daryono dkk., sesar aktif ini berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan kekuatan magnitude 6,5 hingga 7,0. Ini menjadi persoalan yang serius, sebab dapat berdampak terhadap jutaan penduduk yang tinggal di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

Dari berbagai kajian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga geologi dan kebencanaan menunjukan bahwa Sesar Lembang memiliki potensi menghasilkan gempa bumi yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang besar. BRIN juga menyebut bahwa ada 15 kecamatan yang masuk dalam zona merah Sesar Lembang. Dari jumlah tersebut, 5 kecamatan masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat yakni Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Ngamprah, dan Kecamatan Padalarang. Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian. Wilayah ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan yang datang ke Bandung setiap akhir pekan. Selain itu, beberapa wilayah yang masuk ke dalam jalur Sesar Lembang merupakan daerah padat penduduk

Meskipun informasi ilmiah mengenai ancaman Sesar Lembang telah tersedia dan berbagai program edukasi kebencanaan serta gencarnya sosialisasi telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tingkat kesiapsiagaan masyarakat relatif rendah. Banyak masyarakat yang ternyata belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai langkah-langkah mitigasi, prosedur evakuasi, ataupun kesiapan menghadapi bencana pada tingkat rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan Widiyanti & Sudharmono pada tahun 2025 di Kecamatan Parongpong, menunjukkan bahwa kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi potensi gempa bumi masih tergolong rendah, dengan tingkat kesiapan sebesar 57,2 persen. Ini artinya, sebagian besar warga belum sepenuhnya menerapkan langkah mitigasi seperti mengamankan perabot, menyiapkan kebutuhan darurat, menyepakati titik berkumpul, dan mengikuti latihan evakuasi yang benar.

Penelitian lain yang dilakukan Muhammad Hisyam di Gunung Batu, Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di kawasan Sesar Lembang ternyata masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat di antaranya kurangnya pengetahuan tentang Sesar Lembang dan potensi bencananya. Selain itu juga minimnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah bukan pada kuantitas sosialisasi melainkan pada kualitas dan pendekatan komunikasinya.

Sedikitnya, ada lima masalah komunikasi yang saling berkaitan dan membentuk lingkaran yang menghambat efektivitas mitigasi. Pertama, komunikasi bersifat episodik dan reaktif. Intensitas sosialiasi melonjak saat terjadi aktivitas seismik lalu mereda kembali di waktu normal. Pola ini membangun persepsi di publik bahwa kehadiran BPBD adalah seremoni, bukan komitmen jangka panjang. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui konsistensi dan kehadiran berkelanjutan, bukan komunikasi yang bersifat sporadis.

Kedua, pesan teknis tidak diterjemahkan ke dalam bahasa dan format yang mudah dicerna masyarakat awam, khususnya di wilayah perdesaan. Informasi ilmiah tentang Sesar Lembang tersedia secara melimpah, namun tetap berada di luar jangkauan pemahaman sebagian besar warga terdampak. Kesenjangan ini mencerminkan tidak hadirnya prinsip Audience Centered Communication yakni pendekatan komunikasi yang menempatkan audiens sebagai fokus utama dalam menyampaikan pesan.

Ketiga, fragmentasi kelembagaan antara BPBD, BMKG, BRIN, dan pemerintah desa serta para stakeholder yang menciptakan inkonsistensi pesan di ruang publik. Tidak adanya narasi tunggal yang disepakati lintas lembaga menyebabkan publik menerima pesan yang membingungkan.

Keempat, komunikasi masih bersifat satu arah (top-down). Masyarakat diposisikan sebagai penerima informasi, bukan mitra dalam proses kesiapsiagaan. Pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku jangka panjang, karena mengabaikan dimensi partisipatif yang menjadi kunci keberhasilan program berbasis perubahan perilaku.

Kelima, belum ada mekanisme evaluasi yang mengukur dampak komunikasi secara sistematis. Keberhasilan program selama ini diukur dari jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi (output), bukan dari perubahan perilaku atau tingkat kesiapsiagaan nyata (outcome). Masyarakat mengetahui adanya risiko tetapi tidak melakukan tindakan persiapan konkret. Hal ini sebenarnya bukanlah masalah kurang informasi tetapi masalah Behaviour Change Communication. Jadi, pesan yang ada berhenti di level kognitif (tahu), namun tidak mendorong perubahan afektif (peduli) dan behavioral (tindakan). Akar persoalan yang terjadi bermuara pada satu titik yakni paradigma komunikasi yang masih berorientasi pada output, bukan outcome.

Baca Juga: Menelusuri Toponimi Koridor 250 Meter Sesar Lembang
Memetakan Sesar Aktif Jawa Barat setelah Guncangan Gempa dari Bandung hingga Bekasi

Rekomendasi Strategis

Dalam konteks mitigasi bencana Sesar Lembang, maka diperlukan pergeseran paradigma dari komunikasi berbasis sosialisasi ke komunikasi berbasis perubahan perilaku (Behaviour Change Communication) yakni pendekatan strategis yang memanfaatkan komunikasi untuk memengaruhi pengetahuan, sikap, dan praktik. Rekomendasi ini bertumpu pada tiga pilar utama.

Pertama, pembentukan narasi yang terkoordinasi lintas lembaga melalui Tim Komunikasi Terpadu Sesar Lembang. Fragmentasi kelembagaan harus diatasi dengan tim yang melibatkan berbagai unsur yakni BPBD Kota/Kabupaten, BPBD Provinsi, BMKG, Badan Geologi, BRIN.Tim ini bertugas menyusun Message Guidelines bersama dan memastikan konsistensi komunikasi publik kepada masyarakat. Output utama tim ini adalah Message Guidelines bersama. Dokumen ini memuat narasi inti yang disepakati dan terminologi yang digunakan secara konsisten, pesan kunci untuk berbagai skenario (kondisi normal, aktivitas seismik meningkat, darurat gempa).

Kedua, aktivasi komunikator komunitas seperti kepala desa, tokoh agama, kader Destana sebagai ujung tombak komunikasi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput. Menurut Teori Difusi Inovasi dari Rogers, menyebut bahwa pendapat dari opinion leaders memberikan pengaruh bagi anggota dalam sistem sosialnya. Sehingga diharapkan akan lebih efektif dalam mengubah perilaku dibandingkan komunikasi institusional langsung.

Ketiga, pergeseran sistem evaluasi dari pengukuran output kegiatan menuju indikator kesiapsiagaan yang terukur dan berbasis data. Jadi sistem monitoring berbasis indikator kesiapsiagaan, bukan sekadar output kegiatan.