BandungBergerak – “Kenapa ya, perempuan harus ngeluarin uang untuk hal yang udah jadi takdirnya?”

Pertanyaan retoris tersebut diucapkan oleh Erisa, 19 tahun, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Nada getir yang menyertai pertanyaan tersebut pun mencerminkan pilu kehidupan yang harus dijalani oleh Erisa setiap kali menstruasi menghampirinya setiap bulan.

Sebagai seorang mahasiswa, uang yang Erisa pegang setiap bulan harus dibagi rata untuk setiap kebutuhan: makan, transportasi, keperluan kuliah, dan berbagai keperluan lain yang datang tanpa aba-aba–tidak terkecuali kebutuhan menstruasi yang rutin berkunjung tanpa memedulikan saldo rekening.

Sebelum menginjakkan kaki di bangku perkuliahan, Erisa mengaku tidak merasa keberatan dengan harga pembalut. Namun, kondisinya berubah ketika ia mulai merantau. Pembalut yang biasanya mudah dijangkau pun menjadi beban ekonomi ketika ia hidup sendiri.

“Kadang aku sengaja nahan ganti pembalut biar gak terlalu boros.”

Erisa tahu anjuran medis mengenai pembalut yang harus diganti sebanyak empat hingga lima kali dalam sehari. Namun, sebagai mahasiswa yang keuangannya terbatas, anjuran tersebut terlalu mewah untuk dilakukan.

Pada akhirnya, Erisa terbiasa dengan satu kebiasaan: memakai pembalut lebih lama dari yang seharusnya demi menghemat pengeluaran bulanan.

Cara Erisa bertahan dengan uang yang terbatas saat datang bulan bukanlah kasus tunggal. Selain Erisa, masih banyak perempuan lain yang menghadapi tantangan serupa. Hal inilah yang dikenal dengan period poverty, yakni keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang dialami perempuan akibat faktor ekonomi.

Baca Juga: Ketika Kalender Akademik Kampus Memutar Roda Perekonomian Jatinangor
Perjuangan Yana Mengubah Sampah Menjadi Berkah di Rumah Maggot Cijawura
Dilema PPDB, Ketika Sebuah Sistem Melahirkan Kecurangan Berulang

Ketika Menstruasi Menjadi Beban Ekonomi

Period poverty merupakan isu global yang telah lama disuarakan dalam pergerakan perempuan. Merujuk pada buku The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies (2020), period poverty merupakan kondisi ketika perempuan dan anak perempuan tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk mengakses produk sanitasi menstruasi.

Medical News Today kemudian menambahkan bahwa period poverty tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap produk sanitasi, tetapi juga fasilitas higienis yang aman serta pengetahuan menstruasi yang cukup. Artinya, period poverty jauh lebih kompleks dibanding persoalan finansial.

Di Indonesia, studi Rossouw & Ross (2021) menunjukkan bahwa 18 persen perempuan tidak memiliki akses yang cukup terhadap manajemen kebersihan menstruasi. Tidak hanya itu, sebanyak 9 persen perempuan juga mengaku tidak menggunakan pembalut sebagai produk sanitasi menstruasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap produk sanitasi menstruasi masih menjadi persoalan nyata, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia. Menstruasi yang seharusnya menjadi proses biologis normal justru berubah menjadi sumber tekanan ekonomi bagi banyak perempuan, terutama kelompok dengan kondisi finansial terbatas seperti mahasiswa.

Erisa mengatakan uang sakunya setiap bulan berkisar Rp700 ribu–Rp1 juta, dengan sekitar Rp60 ribu dialokasikan khusus untuk membeli pembalut. Dalam setahun, pengeluaran tersebut mencapai sekitar Rp720 ribu–jumlah yang hampir setara dengan satu bulan uang sakunya.

Besaran itu bahkan melampaui simulasi rata-rata biaya pembalut secara nasional. Berdasarkan riset redproject.idn, rata-rata harga pembalut di Indonesia mencapai Rp834,3 per lembar. Dengan mengacu pada anjuran medis untuk mengganti pembalut empat kali sehari, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp3.337 per hari.

Jika durasi menstruasi rata-rata berlangsung tujuh hari, pengeluaran untuk pembalut mencapai sekitar Rp23 ribu setiap periode menstruasi atau lebih dari Rp280 ribu dalam setahun dengan asumsi menstruasi terjadi 12 kali, belum termasuk biaya lain seperti obat pereda nyeri atau heating pad.

Namun, angka tersebut belum memperhitungkan kondisi perempuan dengan volume menstruasi lebih deras atau heavy flow yang membutuhkan frekuensi penggantian pembalut lebih tinggi, seperti yang dialami Gebrina, 19 tahun. Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut mengaku dapat menghabiskan Rp50 ribu hingga Rp70 ribu setiap bulannya hanya untuk membeli pembalut.

“Rasanya berat banget, karena uang segitu bisa aku pakai untuk makan sampai dua hari,” tutur Gebrina.

Meski nominalnya berbeda pada setiap perempuan, biaya menstruasi yang terus berulang setiap bulan tetap menjadi beban ekonomi tersendiri, terutama bagi mahasiswa dengan kondisi finansial terbatas.

Ketika Kebutuhan Biologis Masih Dikenakan Pajak

Studi Rossouw & Ross (2021) menunjukkan bahwa faktor utama dari period poverty adalah faktor ekonomi. Di samping harganya yang kurang terjangkau, produk sanitasi menstruasi juga kerap dikenakan pajak tambahan yang disebut sebagai period tax.

Di Indonesia, period tax hadir dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen yang dikenakan pada seluruh produk sanitasi menstruasi. Kondisi ini memunculkan kritik bahwa produk menstruasi masih diperlakukan sebagai barang konsumsi biasa, bukan kebutuhan kesehatan dasar perempuan.

Terlebih, nilai tukar rupiah yang melemah membuat harga berbagai kebutuhan pokok ikut meningkat.

“Walaupun harga pembalutnya gak naik, semua kebutuhan lain harganya pada naik. Jadi makin berat kalau mau beli pembalut,” ujar Gebrina.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak period tax tidak hanya terletak pada tambahan nominal pajak itu sendiri, tetapi juga pada cara kebijakan tersebut mempersempit akses perempuan terhadap produk sanitasi yang aman dan layak di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Levi, 20 tahun, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terbiasa mengadvokasikan isu period poverty, menilai mahalnya produk sanitasi tak lepas dari sistem ekonomi dan korporasi yang sejak awal tidak memihak perempuan. Menurutnya, kebutuhan menstruasi bersifat biologis dan inheren, namun aksesnya justru dibuat sulit dan mahal.

“Yang jadi concern itu bagaimana korporasi dan pemilik modal tidak mempermudah akses itu bagi perempuan,” katanya. “Kebutuhan sanitasi perempuan jelas dijual lebih mahal dibanding kebutuhan lain.”

Levi menyoroti bagaimana mahalnya harga pembalut memaksa perempuan mengorbankan kebutuhan lain yang tak kalah penting—bukti produk menstruasi masih diperlakukan sebagai komoditas pasar, bukan kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi negara.

“Harusnya ini jadi hak yang dipenuhi pemerintah karena menyangkut kesehatan masyarakat,” tuturnya. “Tapi akhirnya malah jadi hal yang diperjualbelikan di bawah sistem ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat, terutama perempuan.”

Harapan atas Akses Produk Menstruasi yang Lebih Layak

Bagi Erisa dan Gebrina, langkah paling sederhana yang bisa dilakukan kampus adalah menyediakan pembalut gratis secara lebih merata dan konsisten di toilet perempuan.

“Di kampus tuh sebenarnya udah ada pembalut gratis, tapi terbatas cuma di beberapa gedung doang,” kata Erisa. “Kalau bisa sih setiap lantai ada dan selalu tersedia.”

Gebrina juga berharap pemerintah dapat membuat regulasi agar harga produk menstruasi lebih terjangkau. Ia juga menyinggung beberapa negara yang telah sukses menciptakan regulasi mengenai subsidi produk sanitasi menstruasi.

“Harusnya dibikin lebih murah, atau gratis kayak di beberapa negara,” ujarnya. “Karena ini kebutuhan penting buat perempuan.”

Pada tahun 2020, Skotlandia resmi menjadi negara pertama yang mengambil langkah konkret dalam menanggulangi period poverty melalui peresmian Period Product Bill yang memberikan akses gratis terhadap produk sanitasi menstruasi. Langkah tersebut kemudian disusul oleh Selandia Baru yang menyediakan produk sanitasi menstruasi gratis di sekolah pada tahun 2021.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap produk sanitasi menstruasi mulai dipandang sebagai bagian dari hak kesehatan dasar perempuan, bukan sekadar kebutuhan pribadi yang harus ditanggung masing-masing individu.

Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki regulasi serupa. Produk sanitasi menstruasi tetap menjadi kebutuhan yang harus dibeli sendiri oleh perempuan, bahkan masih dikenakan pajak tambahan melalui period tax.

Ketika akses terhadap produk sanitasi yang aman masih terasa mahal dan terbatas, menstruasi akhirnya tidak lagi sekadar menjadi pengalaman biologis. Maka dari itu, period poverty tidak seharusnya dipandang sebagai kepentingan pribadi perempuan semata, melainkan sebagai persoalan akses, kesehatan, dan keadilan sosial yang perlu dijamin bersama.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB