BandungBergerak - Pertanyaan "siapa yang berhak menentukan penggunaan ruang?" menjadi benang merah zine Ruang Ini Milik Siapa yang dirilis LPM Daunjati ISBI Bandung, Jumat, 18 Juli 2026. Berangkat dari pengalaman pembatasan kegiatan mahasiswa di kampus, publikasi itu menghimpun liputan mengenai otoritas atas ruang akademik dan ruang publik.

Peluncuran zine diawali dengan pameran arsip karya LPM Daunjati sejak 2005. Pengunjung dapat membaca berbagai publikasi yang pernah diterbitkan, mulai dari majalah, zine, komik, hingga reportase dengan isu keberagaman.

Menurut Edwin, 21 tahun, anggota LPM Daunjati, peluncuran sengaja digelar di Basement ISBI karena ruang tersebut dinilai lebih terbuka dan dapat diakses siapa saja. Pemilihan lokasi juga selaras dengan tema zine yang mempertanyakan siapa yang berhak menentukan penggunaan ruang.

Diskusi publik yang menyertai peluncuran menghadirkan Edwin, Ketua Umum LPM Daunjati Hesa Nugraha, 21 tahun, serta alumni ISBI, Sondang, 25 tahun. Ketiganya membahas praktik pembatasan ruang berekspresi di lingkungan kampus maupun ruang publik.

Hesa menyinggung sejumlah kegiatan mahasiswa yang sebelumnya terkendala perizinan. Di antaranya penayangan film Pesta Babi yang dibatalkan karena judulnya dianggap ofensif, serta pementasan teater Wawancara dengan Mulyono yang juga tidak memperoleh izin.

Penyelenggaraan gigs sendiri hampir dipindahkan dua hari sebelum acara berlangsung. Pihak kampus, menurutnya, meminta kegiatan dialihkan dari basement dengan alasan lokasinya berdekatan dengan jalan raya dan area pedagang.

Bagi LPM Daunjati, menggabungkan peluncuran zine dengan pertunjukan Punk-Hardcore merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang kampus sebagai ruang berekspresi mahasiswa.

“Kalau kita berbicara dengan ranah ISBI Bandung, banyak sekali ruang yang seharusnya menjadi ruang milik kita. Itu tidak diindahkan oleh masyarakat atau pimpinan-pimpinan dari ISBI Bandung.  Jadi kita di sana bertanya, kan ini harusnya ruang menjadi ruang mahasiswa, kan,” ungkap Hesa.

Ia menjelaskan istilah penggunaan atau "okupasi ruang" dalam acara ini merujuk pada upaya merebut kembali ruang akademik yang semestinya dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk berkegiatan.

Di sisi lain, peluncuran zine bertujuan membangun kesadaran mahasiswa bahwa ruang kampus tidak selalu menjadi ruang yang bebas untuk berekspresi.

“Sadar gitu bahwa ruang kita ini ternyata tidak aman. Ruang ini tidak—sebenarnya bukan benar-benar milik kita, gitu,” ujarnya.

Diskusi turut menyoroti polemik keterlibatan seorang mahasiswa ISBI dalam kunjungan kerja Wakil Presiden ke Nusa Tenggara Timur pada Juni lalu. Saat itu, mahasiswa tersebut mengikuti undangan dengan alasan mempromosikan seni dan budaya. Namun, pemberitaan yang berkembang menempatkan keikutsertaannya sebagai representasi keterlibatan mahasiswa dalam program pemerintah.

Menurut Edwin, mahasiswa ISBI kemudian mendesak kampus menerbitkan pernyataan bahwa keberangkatan tersebut tidak mewakili sikap mahasiswa karena tidak pernah melalui proses komunikasi internal. Hingga kini, kata Edwin, tuntutan tersebut belum ditindaklanjuti. 

Persoalan-persoalan itu menjadi landasan lahirnya zine Ruang Ini Milik Siapa, yang mempertanyakan otoritas dalam menentukan siapa yang berhak menggunakan ruang kampus maupun ruang publik.

Baca Juga: Festival Bandung Menggugat 2026 di Kampus ISBI
Lakon Anarkis Itu Mati Kebetulan: Berawal dari Orang Gila yang Diinterogasi

Gigs Alternatif sebagai Bentuk Okupasi Ruang

Peluncuran zine ditutup dengan pertunjukan musik Punk-Hardcore bertajuk Always Friends For A Live. Menurut Sondang, penyelenggaraan gigs alternatif kerap menghadapi kesulitan memperoleh izin karena masih kuatnya stigma terhadap komunitas musik keras.

Ia menilai pembatasan tidak hanya menyangkut penggunaan tempat, tetapi juga menyentuh kontrol terhadap apa yang boleh ditonton, dibaca, hingga diyakini masyarakat.

Gigs tersebut juga didedikasikan untuk Mon, rekan mereka yang semasa hidup aktif menginisiasi ruang alternatif bagi komunitas musik independen.

Sondang menilai stigma terhadap komunitas punk lebih banyak berangkat dari penampilan, bukan perilaku.

"Selama itu nggak ngerugiin orang lain menurut saya itu jadi hak mereka, jadi sebagai manusia gitu,” kata Sondang.

Apa yang disuarakan mahasiswa ISBI Bandung selaras dengan kondisi ruang kebebasan sipil dan kebebasan pers di Jawa Barat yang dinilai kian menyempit seiring menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Gejalanya terlihat dari sejumlah pembatalan pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di kampus-kampus Bandung Raya, termasuk di ISBI Bandung dan Universitas Padjadjaran pada 2026. Meski kedua kampus membantah melakukan pelarangan dan menyebut pembatalan disebabkan alasan administratif, penurunan IDI Jawa Barat juga tercermin dari merosotnya akses terhadap informasi publik dan Indeks Kebebasan Pers, menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB