BandungBergerak – Ada masa ketika angka terdengar menenangkan, tetapi kehidupan sehari-hari justru terasa semakin menyesakkan. Negara menyampaikan bahwa kemiskinan menurun. Di atas kertas, kabar itu tampak melegakan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 8,47 persen pada Maret 2025, lalu turun lagi menjadi 8,25 persen pada September 2025 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Namun di banyak rumah, terutama di lorong-lorong kota, kampung padat, pinggiran pasar, kawasan buruh, dan desa yang hidupnya bertumpu pada kerja harian, kenyataan sering terdengar berbeda. Harga kebutuhan pokok terasa lebih tajam, ongkos hidup lebih berat, dan masa depan lebih sulit ditebak.

Bukan untuk buru-buru menolak data, juga bukan untuk menuduh semua angka sebagai manipulasi. Yang diperlukan justru sesuatu yang lebih sederhana sekaligus lebih jujur: kesediaan untuk bertanya, apakah angka yang baik selalu berarti hidup yang sungguh membaik? Apakah statistik yang resmi otomatis sudah cukup untuk menangkap denyut kecemasan dalam rumah tangga kelas bawah? Dan apakah keluhan masyarakat tentang turunnya daya beli boleh dipinggirkan hanya karena tidak tampil dalam bentuk tabel?

Karena itu, esai ini ingin mengajak pembaca melihat kemiskinan bukan hanya sebagai angka ekonomi, melainkan juga sebagai persoalan cara kita memandang pengetahuan: pengetahuan siapa yang dianggap sah, dan suara siapa yang dipercaya.

Secara resmi, memang ada perkembangan yang oleh negara dibaca sebagai kemajuan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS melaporkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 23,85 juta orang, dengan garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, atau setara Rp2.875.235 per bulan untuk rumah tangga miskin rata-rata beranggotakan 4,72 orang (BPS, 2025). Pada September 2025, angkanya kembali turun menjadi 23,36 juta orang atau 8,25 persen, sementara garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp641.443 per kapita per bulan dan sekitar Rp3.053.269 per rumah tangga miskin per bulan (BPS, 2026; ANTARA, 2026).

Di satu sisi, data ini penting. Negara memang memerlukan ukuran yang konsisten untuk membaca tren, membandingkan antardaerah, dan merancang program bantuan. Tanpa statistik, kebijakan sosial mudah terseret oleh kesan sesaat, persepsi elite, atau kepentingan politik yang sempit. Angka memberi peta. Ia membantu kita melihat kecenderungan umum yang tidak selalu tampak dari pengalaman personal. Dalam arti itu, statistik publik adalah bagian penting dari tata kelola yang rasional.

Tetapi peta bukanlah wilayah itu sendiri. Sebuah peta berguna karena menyederhanakan kenyataan, namun justru karena ia menyederhanakan, selalu ada bagian hidup yang tertinggal di luar. Garis kemiskinan, misalnya, adalah batas minimum. Ia menunjukkan ambang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan menurut metodologi tertentu (BPS, 2025). Ia tidak pernah dirancang untuk menggambarkan seluruh kerentanan hidup. Maka, ketika angka kemiskinan turun, yang sebenarnya dapat kita katakan dengan pasti hanyalah ini: menurut definisi statistik yang dipakai, lebih sedikit orang berada di bawah ambang minimum tersebut. Kalimat itu penting, tetapi ia belum selesai menjelaskan kehidupan.

Masalahnya menjadi terasa ketika kita memikirkan orang-orang yang berada sedikit di atas garis itu. Secara administratif, mereka mungkin tidak lagi termasuk miskin. Namun hidup mereka tetap rapuh. Sekali harga beras naik, sekali anak jatuh sakit, sekali motor rusak dan pekerjaan terganggu, sekali kontrak tidak diperpanjang, keseimbangan rumah tangga bisa langsung goyah. Mereka bukan “aman”; mereka hanya belum tercatat sebagai jatuh.

Inilah kelompok yang kerap hilang dari percakapan resmi. Mereka tidak cukup miskin untuk dianggap prioritas, tetapi juga tidak cukup sejahtera untuk merasa tenang. Mereka sering hidup dari pendapatan yang tidak tetap, pekerjaan informal, upah yang cepat habis, dan cadangan yang nyaris tidak ada. Di kota-kota besar, beban mereka bertambah oleh ongkos transportasi, sewa tempat tinggal, biaya sekolah, pulsa dan data internet untuk bekerja, serta kebutuhan kesehatan yang kadang datang tiba-tiba. Semua itu membuat kehidupan ekonomi rumah tangga terasa jauh lebih rumit daripada sekadar berada di bawah atau di atas satu garis statistik.

Karena itu, ketika masyarakat berkata “hidup makin susah”, pernyataan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai keluhan emosional yang kalah nilai dibanding angka resmi. Kalimat itu adalah pengetahuan. Ia lahir dari pengalaman berulang menghadapi harga, utang, pengurangan makan, penundaan berobat, kecemasan pada biaya sekolah, dan takut kehilangan penghasilan. Pengalaman semacam ini sering tidak tersimpan utuh dalam angka agregat. Namun justru di sanalah kita mendengar sisi paling manusiawi dari ekonomi: bukan hanya berapa rupiah yang dikeluarkan, tetapi apa yang harus dikorbankan agar rumah tangga tetap bertahan.

Baca Juga: Kemiskinan tidak Berbanding Lurus dengan Kemalasan
Ilusi Nol Persen Kemiskinan
Mengurai Kemiskinan Struktural, Menghapus Jarak dengan Akar Rumput

Mengapa Data World Bank Bercerita Sangat Berbeda

Perdebatan tentang kemiskinan Indonesia menjadi semakin menarik ketika ukuran nasional dibandingkan dengan ukuran internasional. World Bank menjelaskan bahwa untuk kebutuhan pembandingan global, lembaga itu menggunakan beberapa garis kemiskinan internasional yang baru. Menurut pembaruan tersebut, 5,4 persen penduduk Indonesia tergolong miskin pada garis kemiskinan ekstrem internasional, 19,9 persen pada garis negara berpendapatan menengah bawah, dan 68,3 persen pada garis negara berpendapatan menengah atas (World Bank, 2025). Bagi Indonesia, yang kini masuk kategori negara berpendapatan menengah atas, angka 68,3 persen itu tentu terdengar mengejutkan.

Apakah ini berarti data BPS salah? Tidak. World Bank sendiri menegaskan bahwa tidak ada satu definisi kemiskinan yang cocok untuk semua tujuan. Garis kemiskinan nasional tetap paling relevan untuk kebijakan domestik, sedangkan garis internasional dipakai untuk membandingkan standar hidup lintas negara (World Bank, 2025). Namun justru dari sini kita belajar sesuatu yang sangat mendasar: kemiskinan bukan benda alam yang tinggal difoto, melainkan kenyataan sosial yang selalu diukur melalui pilihan konsep, ambang, dan tujuan analisis.

Jadi, ketika satu lembaga mengatakan kemiskinan Indonesia sekitar 8 persen, sementara ukuran lain dapat menghasilkan angka jauh lebih tinggi, pelajarannya bukan semata-mata bahwa salah satu angka pasti palsu. Pelajarannya adalah bahwa angka selalu berbicara dari dalam kerangka tertentu. Ia tidak datang dari langit dalam keadaan netral. Ia dibentuk oleh keputusan metodologis tentang apa yang dihitung sebagai hidup layak, kebutuhan minimum, dan standar yang dianggap wajar. Dengan kata lain, angka tidak pernah bebas nilai sepenuhnya.

Di sinilah persoalan menjadi lebih dalam daripada sekadar debat teknis. Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya ukuran kemiskinan, melainkan juga otoritas untuk mendefinisikan kenyataan. Bila negara mengatakan kemiskinan turun, lalu rakyat mengatakan daya beli turun, siapa yang dipercaya? Dalam praktik wacana publik, jawaban atas pertanyaan itu sering berat sebelah. Angka negara diperlakukan sebagai fakta objektif, sementara kesaksian warga miskin cenderung diletakkan sebagai kesan subjektif.

Padahal, pengalaman hidup bukan lawan dari pengetahuan. Pengalaman hidup adalah salah satu sumber pengetahuan paling penting, terutama dalam urusan kesejahteraan. Orang yang setiap hari mengatur uang belanja, menimbang apakah anak tetap diberi uang saku penuh, memutuskan beras kualitas apa yang masih sanggup dibeli, atau memilih menunda berobat karena biaya, sesungguhnya sedang membaca ekonomi dengan cara yang sangat konkret. Mereka mungkin tidak memakai istilah teknis, tetapi mereka memahami tekanan hidup secara langsung.

Persoalannya, birokrasi modern sering hanya percaya pada sesuatu yang bisa dihitung secara seragam. Akibatnya, apa yang tidak tertangkap oleh kategori resmi menjadi mudah dianggap kurang penting. Di sini, data kuantitatif yang seharusnya membantu membaca realitas bisa berubah menjadi tembok yang menutupi realitas. Yang tidak masuk tabel seakan-akan tidak ada. Yang tidak lolos definisi seolah tidak layak diperhitungkan.

Filsuf Miranda Fricker memperkenalkan istilah epistemic injustice atau ketidakadilan epistemik untuk menjelaskan situasi ketika seseorang dirugikan justru dalam kapasitasnya sebagai subjek pengetahuan, sebagai orang yang tahu dan pantas dipercaya (Brady, 2009; Internet Encyclopedia of Philosophy, n.d.). Gagasan ini terasa sangat relevan untuk membaca persoalan kemiskinan.

Bentuk pertama adalah testimonial injustice. Ini terjadi ketika kesaksian seseorang diberi bobot lebih rendah dari yang semestinya karena prasangka. Dalam konteks kemiskinan, hal itu tampak ketika suara orang miskin mengenai kesulitan hidup dianggap kurang kredibel dibanding rilis statistik resmi. Mereka seolah berbicara dari emosi, sedangkan negara berbicara dari fakta. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah benturan antara dua jenis pengetahuan: pengetahuan kuantitatif yang dibakukan dan pengetahuan pengalaman yang dijalani.

Bentuk kedua adalah hermeneutical injustice. Ini terjadi ketika pengalaman sosial seseorang sulit dipahami secara memadai karena kerangka bahasa dan kategori yang tersedia tidak cukup untuk menampungnya (Internet Encyclopedia of Philosophy, n.d.). Dalam soal kemiskinan, banyak rumah tangga hidup dalam wilayah yang tidak mudah diberi nama oleh statistik resmi. Mereka tidak miskin menurut garis negara, tetapi terus merasa tercekik. Mereka makan, tetapi kualitas gizinya menurun. Mereka bekerja, tetapi penghasilannya tidak stabil. Mereka punya rumah, tetapi menunggak cicilan. Mereka tidak kelaparan total, tetapi juga tidak pernah benar-benar aman. Jika kategori resmi tidak mampu menangkap keadaan itu, maka pengalaman mereka bukan hanya tidak terukur; ia juga menjadi sukar diterjemahkan menjadi agenda kebijakan.

Di titik inilah kemiskinan tampak sebagai masalah pengetahuan sekaligus masalah keadilan. Orang miskin bukan hanya mengalami kekurangan materi. Mereka juga kerap mengalami kekurangan pengakuan. Mereka dihitung, tetapi tidak sungguh didengar. Mereka menjadi objek survei, tetapi belum tentu diakui sebagai penafsir yang sah atas hidupnya sendiri.

Bahaya Ketika Statistik Diperlakukan Sebagai Kebenaran Tunggal

Tidak ada masyarakat modern yang bisa bekerja tanpa angka. Masalahnya muncul ketika angka diperlakukan bukan sebagai alat bantu memahami kenyataan, melainkan sebagai kebenaran tunggal yang menutup semua percakapan lain. Saat itu, statistik kehilangan sifat ilmiahnya yang sehat, yakni terbuka untuk dibaca bersama konteks, batas, dan asumsi, dan berubah menjadi dogma administratif.

Kita sering lupa bahwa setiap angka kemiskinan berdiri di atas sederet keputusan: kebutuhan apa yang dihitung, bagaimana harga disusun, apa yang dianggap minimum, dan sejauh mana standar itu relevan dengan perubahan zaman. Ketika biaya hidup sosial meningkat, transportasi, komunikasi digital, perumahan, pendidikan, kesehatan, sementara ukuran resmi bergerak lebih lambat, maka ada kemungkinan kenyataan di lapangan melesat lebih jauh daripada bahasa statistik yang dipakai untuk menangkapnya. Dalam keadaan seperti ini, klaim “kemiskinan turun” bisa benar secara metodologis, tetapi terasa tidak lengkap secara sosial.

Bahaya lainnya adalah rasa puas diri. Ketika indikator resmi menunjukkan perbaikan, birokrasi dapat tergoda menyimpulkan bahwa kebijakan sudah berhasil. Padahal, ada jurang besar antara perbaikan indikator dan rasa aman hidup warga. Rumah tangga yang sedikit saja berada di atas garis kemiskinan tetap dapat tergelincir sewaktu-waktu. Jika kelompok rentan seperti ini tidak dibaca secara serius, jaring pengaman sosial akan terus terlambat: hadir setelah orang jatuh, bukan mencegah agar mereka tidak jatuh.

Selama ini, kritik terhadap bantuan sosial sering berhenti pada isu data penerima: ada inclusion error, ada exclusion error, ada warga layak yang tidak dapat bantuan, ada warga relatif mampu yang justru masuk daftar. Kritik itu benar, tetapi belum cukup. Kita juga perlu memeriksa pertanyaan yang lebih mendasar: jangan-jangan sasaran kebijakan sering meleset bukan hanya karena data buruk, melainkan karena definisi kemiskinan dan kerentanan yang dipakai memang terlalu sempit.

Jika negara hanya fokus pada mereka yang berada tepat di bawah garis minimum, maka lapisan masyarakat yang hidup sangat rentan di atas garis akan terus menjadi wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk dilindungi secara memadai, padahal sangat mudah terdorong masuk ke dalam kemiskinan. Dalam kehidupan nyata, justru kelompok inilah yang paling banyak merasakan ketidakpastian ekonomi: pengemudi ojek, pedagang kecil, pekerja kontrak, buruh harian, asisten rumah tangga, petani gurem, nelayan kecil, dan berbagai jenis pekerja informal lain yang hidupnya bergantung pada hari ini untuk menyambung besok.

Kebijakan sosial yang baik seharusnya tidak hanya mencari siapa yang paling miskin hari ini, tetapi juga siapa yang paling rentan jatuh besok. Itu berarti negara perlu mengakui bahwa kesejahteraan tidak cukup dibaca dari satu indikator tunggal. Kerentanan, kualitas kerja, kestabilan pendapatan, beban utang, biaya hidup riil, dan kemampuan rumah tangga menghadapi guncangan harus menjadi bagian dari pembacaan. Tanpa itu, statistik akan terus tampak rapi, sementara kehidupan warga tetap koyak.

Jika ilmu pengetahuan ingin sungguh berguna bagi masyarakat, maka ia harus rela mendengar. Dalam konteks kemiskinan, artinya sederhana tetapi mendasar: angka harus dipertemukan dengan kesaksian. Survei harus dibaca bersama pengalaman lapangan. Grafik harus diuji oleh suara warga. Bukan karena pengalaman lebih suci daripada data, melainkan karena data sosial selalu menjadi lebih bermakna ketika dipertemukan dengan mereka yang menjalaninya.

Pendekatan seperti ini bukan anti-ilmiah. Justru sebaliknya, ia lebih setia pada semangat ilmu yang terbuka terhadap kompleksitas kenyataan. World Bank sendiri menegaskan bahwa tidak ada satu ukuran kemiskinan yang berlaku untuk semua tujuan, dan bahwa perbedaan definisi menghasilkan potret yang berbeda pula (World Bank, 2025). Pengakuan seperti ini seharusnya mendorong kita untuk lebih rendah hati dalam membaca angka. Ketika data dan pengalaman tampak bertentangan, reaksi yang sehat bukan memilih salah satu secara mutlak, melainkan mencari tahu apa yang luput dari cara kita mengukur.

Dalam bahasa yang lebih membumi, masyarakat tidak sedang menolak statistik ketika mereka berkata hidup makin berat. Mereka sedang memberi tahu bahwa ada sesuatu dalam kehidupan nyata yang belum sepenuhnya tertangkap oleh ukuran resmi. Keluhan mereka bukan gangguan pada data; ia adalah koreksi atas keterbatasan data. Dan koreksi semacam ini sangat berharga, karena dari sanalah ilmu sosial tetap hidup dan kebijakan tetap waras.

Barangkali kita perlu lebih berhati-hati memakai kata “membaik”. Sebab hidup tidak selalu bergerak seiring dengan indikator. Sebuah keluarga bisa tampak membaik menurut statistik karena pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi pada saat yang sama kualitas makan menurun, tabungan tidak ada, anak mulai menunda kebutuhan sekolah, dan kecemasan finansial membesar. Apakah itu bisa disebut membaik tanpa catatan? Mungkin ya, dalam satu pengertian yang sangat terbatas. Tetapi jelas tidak cukup bila yang ingin kita pahami adalah kenyataan sosial secara utuh.

Di sinilah refleksi menjadi penting. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang hanya pandai menghitung, melainkan juga bangsa yang berani mendengar apa yang belum selesai dihitung. Negara membutuhkan statistik, tetapi masyarakat membutuhkan kejujuran untuk mengakui batas statistik. Para peneliti membutuhkan metode, tetapi metode itu sendiri harus terus diuji oleh kenyataan manusia yang selalu lebih luas daripada kategorinya.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang kemiskinan bukan semata soal berapa persen, melainkan juga soal siapa yang didengar ketika kenyataan diperdebatkan. Bila negara terlalu cepat menganggap statistik resmi sebagai cermin utuh kehidupan, sementara pengalaman rakyat disisihkan sebagai persepsi, maka yang terjadi bukan hanya kekeliruan analisis. Yang terjadi adalah ketidakadilan epistemik: ketidakadilan yang membuat orang miskin kehilangan pengakuan sebagai orang yang tahu tentang kemiskinannya sendiri (Brady, 2009; Internet Encyclopedia of Philosophy, n.d.).

Karena itu, jalan ke depan bukan menolak data dan bukan pula menyanjung pengalaman secara membabi buta. Jalan ke depan adalah mempertemukan keduanya dalam kejujuran intelektual dan keberpihakan sosial. Angka tetap dibutuhkan untuk membaca kecenderungan. Tetapi suara rakyat dibutuhkan untuk memastikan bahwa yang kita baca benar-benar kehidupan, bukan sekadar administrasi atas kehidupan. Selama pengetahuan berbasis pengalaman terus diperlakukan sebagai suara kelas dua, kebijakan sosial akan terus berisiko salah memahami rakyat yang katanya hendak dibantu.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB