BandungBergerak – Peluncuran “Buku Saku 0%” membawa angin segar dalam narasi kebijakan sosial Indonesia. Pemerintah menyajikannya sebagai panduan ringkas, mudah dipahami, dan transparan bagi masyarakat. Di dalamnya, tersimpan ambisi besar untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Narasi ini terasa kuat, bahkan menggugah optimisme publik yang lama menanti terobosan. Negara digambarkan hadir secara utuh, sejak warga lahir hingga memasuki usia tua. Di balik optimisme itu, muncul pertanyaan penting tentang batas antara visi dan realitas.

Ambisi nol persen kemiskinan bukan sekadar target teknokratis, melainkan juga pernyataan politik yang sarat makna. Ia menunjukkan keberanian pemerintah untuk menetapkan standar tinggi dalam kebijakan sosial. Keberanian ini juga mengandung risiko jika tidak disertai kalkulasi yang matang. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kemiskinan adalah persoalan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia berubah bentuk, berpindah lokasi, dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi. Karena itu, target nol persen perlu dibaca secara kritis, bukan sekadar dirayakan.

Data resmi memang menunjukkan tren yang menggembirakan. Angka kemiskinan Indonesia dalam catatan BPS turun menjadi 8,25 persen pada September 2025. Penurunan ini mencerminkan kerja panjang kebijakan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut juga mengingatkan bahwa jutaan orang masih hidup dalam kerentanan. Jarak menuju nol persen bukan sekadar persoalan angka, tetapi persoalan struktur sosial yang kompleks. Di titik inilah optimisme perlu diimbangi dengan kehati-hatian.

Buku saku ini menempatkan integrasi data sebagai fondasi utama kebijakan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional diproyeksikan mampu memastikan bantuan tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kebijakan berbasis bukti yang semakin populer. Namun, pengalaman global menunjukkan bahwa kualitas data tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas kebijakan. Laporan World Bank, Making Social Protection Work for the Poor (2018), menegaskan bahwa kapasitas administrasi lokal sering menjadi titik lemah implementasi.

Masalahnya tidak berhenti pada akurasi data. Distribusi bantuan juga bergantung pada kemampuan birokrasi di lapangan. Di banyak daerah, kapasitas ini masih timpang. Ada wilayah yang mampu mengelola data secara dinamis, tetapi ada pula yang tertinggal. Ketimpangan ini berpotensi melahirkan kesalahan baru dalam distribusi bantuan. Kebijakan yang dirancang untuk keadilan justru bisa menciptakan ketidakadilan jika implementasinya tidak merata.

Narasi “negara hadir sepanjang hayat” menjadi daya tarik utama buku ini. Negara digambarkan mendampingi warga dari kandungan hingga lansia. Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan sosial yang berbasis siklus hidup. Namun, pendekatan ini juga menyimpan dilema. Ketika negara terlalu dominan, risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan menjadi nyata. Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) mengingatkan bahwa kesejahteraan sejati terletak pada kemampuan individu untuk mandiri.

Ambisi besar ini juga terlihat dalam skala program yang ditawarkan. Bantuan lintas sektor dirancang terintegrasi dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Dari pendidikan hingga kesehatan, semuanya masuk dalam satu kerangka besar. Bahkan, simulasi bantuan menunjukkan angka yang sangat besar per keluarga. Ini tentu menarik perhatian publik. Walaupun, di sisi lain, muncul pertanyaan tentang keberlanjutan anggaran negara.

Kebijakan sosial yang ekspansif membutuhkan dukungan fiskal yang kuat dan konsisten. Tanpa perencanaan yang matang, program semacam ini berisiko membebani keuangan negara. Dalam jangka panjang, tekanan fiskal dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah yang ingin menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan keberlanjutan. Ambisi besar tanpa fondasi fiskal yang kokoh bisa berujung pada kontradiksi kebijakan.

Baca Juga: Kemiskinan tidak Berbanding Lurus dengan Kemalasan
Benang Kusut Kemiskinan dan Pengangguran di Tanah Pasundan
Sejauh Mana Negara Memelihara Fakir Miskin dan Anak Telantar?

Narasi Empati dan Risiko Simplifikasi

Buku saku ini juga menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk memperkuat pesan kebijakan. Cerita tentang anak pemulung yang akhirnya bersekolah memberikan sentuhan emosional yang kuat. Kisah seperti ini penting untuk membangun empati publik. Ia menunjukkan bahwa kebijakan bisa berdampak nyata pada kehidupan individu. Namun, narasi semacam ini juga berisiko menyederhanakan persoalan.

Kemiskinan bukan sekadar persoalan individu yang kurang beruntung. Ia adalah hasil dari struktur ekonomi, sosial, dan politik yang kompleks. Laporan UNDP, Human Development Report (2020), menegaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional. Ia mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan sosial. Karena itu, pendekatan berbasis cerita tidak cukup untuk memahami keseluruhan masalah.

Target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 menjadi puncak ambisi dalam buku ini. Target ini terdengar tegas dan inspiratif. Hanya saja, dalam praktiknya, target semacam ini sangat sulit dicapai. Bahkan negara dengan sistem kesejahteraan maju masih menghadapi kemiskinan. Kompas dalam “Mengukur Realisme Target Kemiskinan” (12/1/2025), para analis menekankan pentingnya realisme dalam penetapan target kebijakan. Tanpa realisme, target bisa berubah menjadi simbol politik semata.

Pendekatan berbasis data memang membantu mengurangi kesalahan sasaran. Inclusion error dan exclusion error dapat ditekan dengan sistem yang lebih canggih. Namun, sistem tetap bergantung pada manusia yang mengelolanya. Kesalahan administratif, bias lokal, dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi faktor risiko. Ini menunjukkan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan kebutuhan akan tata kelola yang kuat.

Prinsip keadilan atau equity yang diusung buku ini patut diapresiasi. Ia menekankan bahwa bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Tapi, implementasi prinsip ini tidak sederhana. Diperlukan indikator yang akurat dan sensitif terhadap kondisi lokal. Tanpa itu, kebijakan bisa menjadi subjektif dan rentan politisasi. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas program.

Buku saku ini berhasil menyederhanakan informasi kebijakan bagi publik. Ini langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Warga menjadi lebih mudah memahami hak dan akses terhadap bantuan. Tapi, transparansi saja tidak cukup. Diperlukan sistem pengawasan yang kuat agar informasi tidak disalahgunakan. Tanpa pengawasan, transparansi bisa kehilangan maknanya.

“Buku Saku 0%” adalah refleksi dari ambisi besar negara dalam mengatasi kemiskinan. Ia menawarkan visi yang inspiratif, tetapi juga membuka ruang kritik yang penting. Kebijakan publik tidak bisa hanya bertumpu pada optimisme. Ia membutuhkan keseimbangan antara visi dan realitas. Tanpa keseimbangan itu, ambisi nol persen kemiskinan berisiko hanya menjadi ilusi yang indah.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB