BandungBergerak – Jalanan sore di Jatinangor tidak pernah sepi. Mahasiswa dan pekerja berbondong-bondong memadati jalanan utama untuk dua tujuan. Kembali ke rumah atau bergeser ke tempat lain untuk menyelesaikan kewajiban yang sempat tertunda.

Angkutan kota yang mangkal di pinggir jalan untuk mencari muatan sambil si sopir meneriakkan rute yang akan dilintasi, “Cileunyi, Jatos, Cileunyi, Jatos.” Sesekali bunyi klakson kendaraan bermotor bersahut-sahutan memekakkan telinga. Beberapa kali asap hitam menyembur dari mesin diesel truk-truk besar yang sering melintas tak kenal waktu.

Sesungguhnya, ini adalah pemandangan sehari-hari Zhafira, 21 tahun, mahasiswa yang menjalankan rutinitas pulang-pergi ke kampus dengan berjalan kaki. Barangkali juga pemandangan ribuan pejalan kaki lain yang harus melangkah di atas fasilitas pedestrian Jatinangor yang tidak mencukupi.

Suatu hari, ketika ingin menyeberang, Zhafira pernah hampir tertabrak kendaraan beroda dua. Kondisi jalan saat itu memang sedang padat. Apa boleh buat? Dengan kehati-hatian dan mengandalkan zebra crossing, Zhafira mengerahkan seluruh skill menyeberangnya. Namun, dari sisi kirinya, motor melaju dengan cepat dan hampir menabraknya.

“Ketika aku jalan di depan mobil, setelah mobil itu aku enggak tahu ada apa karena kehalangan, dan biasanya motor agak cepat jalannya. Untungnya aku lihat kanan-kiri dulu,” ungkapnya.

Binbin, 28 tahun, warga lokal Jatinangor yang sudah lama berdagang di titik jalan bagi pedestrian yang akan menyeberang, cukup sering melihat kecelakaan. Penyebabnya antara karena penyeberang jalan yang tidak hati-hati atau pengemudi yang melaju terlalu kencang sehingga pandangannya terhalang.

“Sekarang motor, mobil banyak, Neng. Jadi, agak takut gitu nyeberangnya. Banyak yang kecelakaan,” ujarnya.

Keberadaan truk-truk besar yang berlalu lalang di sepanjang lintasan Jatinangor turut menyumbang kekhawatiran dan rasa waswas pejalan kaki ketika hendak menyeberang ke sisi jalan. Truk-truk tersebut melintas seperti tidak kenal waktu. Entah pagi, sore, malam, atau bahkan siang hari bolong ketika anak-anak siswa menengah bubaran sekolah.

Sebetulnya sudah ada peraturan yang ditetapkan mengenai jam operasional truk. Truk hanya boleh melintas dari pukul 9 pagi hingga 11 siang dan pukul 9 malam hingga 12 malam. Namun, aturan tersebut tidak diindahkan sehingga hanya menjadi formalitas semata.

Situasi lintasan Jatinangor saban hari persis seperti sibuknya kondisi jalan dalam sebuah gim arkade legendaris bernama Frogger yang dimainkan oleh Generasi Milenial atau gim Varmintz Deluxe yang punya fitur lebih modern dan lebih dikenal oleh Generasi Z awal.

Frogger hanya memiliki satu karakter, yakni seekor katak. Sementara itu, Varmintz Deluxe punya lima karakter hewan rakun bernama Binki, Shady, Rubin, Bean, dan Lulu. Dalam kedua gim tersebut, Anda harus mengontrol setiap karakter untuk melintasi jalanan super sibuk penuh halang rintang yang berbahaya menuju sarang mereka tanpa tertabrak.

Dalam gim Varmintz Deluxe, kawasan Jatinangor mungkin berada di World 8 (Interstate Road Rage) sampai World 10 (Final Showdown) yang punya tingkat kesulitan cukup tinggi. Zhafira yang sedang menyeberang bagaikan simulasi karakter-karakter dalam gim itu. Tentu tanpa power-up, seperti ramuan tembus pandang atau nyawa cadangan.

Baca Juga: Koesroyo dan Teman Netra: Mereka yang Kerap Terlupakan
Ketika Kalender Akademik Kampus Memutar Roda Perekonomian Jatinangor
Menstruasi dan Harga Mahal yang Harus Dibayar Perempuan

Hak Pedestrian dan Masyarakat Lokal Jatinangor

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (3), Jatinangor adalah kawasan pendidikan tinggi, kawasan industri, serta kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan lain, seperti perdagangan dan jasa, pemerintahan, pariwisata, serta keamanan dan perumahan.

Bagian menimbang poin (b) dan pasal 2 ayat (1) menegaskan tujuan pengelolaan kawasan perkotaan Jatinangor adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjamin pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Baru-baru ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menjadikan Jatinangor sebagai kota dan kawasan pendidikan terpadu. Sayangnya, apabila rencana tersebut terwujud dalam waktu dekat, gelar sebagai kawasan pendidikan terpadu akan dipertanyakan mengingat fasilitas pedestrian yang belum memadai dan mengimbangi.

Jatinangor tidak punya trotoar yang layak, tidak juga punya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau pelican crossing yang bisa membantu pedestrian melangkah atau menyeberang ke sisi jalan dengan aman dan nyaman. Zhafira dan ribuan pejalan kaki lainnya lebih banyak mengandalkan kehati-hatian dan insting.

Kecamatan Jatinangor tidak luput dari aduan kecelakaan dan keluhan mengenai isu keselamatan penyeberangan di Jatinangor. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Jatinangor Muhammad Sidik menjelaskan, banyak keluhan dan saran yang masuk, baik secara formal maupun informal. Ia mengaku pihaknya secara terbuka menerima hal itu dan berusaha untuk menyampaikannya lebih lanjut ke pemerintah provinsi dan pusat.

“Kecamatan Jatinangor itu hanya penerima manfaat. Kita hanya bisa mengoordinasikan atau menginformasikan ke instansi yang berwenang,” paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya harus mengikuti arahan dari yang paling atas mengikuti sifat hierarki pemerintahan yang satu komando. Apa yang menjadi kebijakan pimpinan di kabupaten harus didukung. Apabila terlalu keras meminta, mereka akan ditegur. Suka atau tidak suka, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Untuk saat ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi prioritas.

Melalui unggahan artikel milik Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Juni 2025, pembangunan JPO di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan sudah coba diusulkan. Namun, sampai hari ini, fasilitas tersebut tidak tampak wujudnya. Sidik mengungkap karena adanya pemotongan anggaran efek dari aksi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangannya, JPO sebenarnya pernah dibangun di depan kantor Kecamatan Jatinangor. Namun, sekitar tahun 2012, JPO tersebut kembali dibongkar karena tidak digunakan sebagaimana fungsinya.

Sidik mengaku, meskipun pembangunan fasilitas pedestrian termasuk ke dalam prioritas, tetapi pihaknya memiliki daftar prioritas lain dan mengutamakan masyarakatnya terlebih dahulu. Hal ini karena fasilitas pedestrian yang digunakan oleh kebanyakan mahasiswa sebetulnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Apalagi, jalan-jalan yang biasanya dilintasi adalah jalan nasional.

“Hambatan selain kami hanya penerima manfaat, anggaran dan kewenangan terbatas, ya, koordinasi (yang agak rumit) tadi.”

Selain itu, dirinya pribadi membenarkan bahwa fasilitas pedestrian di Jatinangor masih belum optimal.

Optimalisasi fasilitas pedestrian juga harus dimulai dari diri sendiri. Pengemudi pun wajib mengetahui aturan fasilitas pedestrian, terutama prioritas pejalan kaki dan zebra crossing. Pejalan kaki juga wajib mematuhi dan menggunakan fasilitas pedestrian sebaik mungkin sebagaimana mestinya. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang punya kewenangan penuh, harus memenuhi hak-hak dan menjamin pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Optimalisasi fasilitas yang ada tidak bisa terpenuhi jika hanya didukung oleh satu pihak. Optimalisasi fasilitas, khususnya fasilitas pedestrian membutuhkan sinergi dan kesadaran semua lapisan masyarakat.

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB