BandungBergerak – "Every book, every volume you see here, has a soul. The soul of the person who wrote it and of those who read it and lived and dreamed with it. Every time a book changes hands, every time someone runs his eyes down its pages, its spirit grows and strengthens." – Carlos Ruiz Zafón

Di Jakarta, satu sisi telah terlahir. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini meresmikan kembali operasional Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang. Pramono membuka kembali ruang seluas 4.000 meter persegi dengan 55.000 koleksi buku yang sempat mati suri sejak pandemi Covid-19.

Sementara itu di Bandung, satu sisi telah terhapus. Sebuah perpustakaan hilang wujudnya. Perpustakaan Gasibu hancur dilibas oleh alat berat, diratakan dengan tanah. Pada awalnya, Perpustakaan Gasibu hadir sebagai ruang baca satelit yang ikonik di sudut trek lari, yang mengintegrasikan ruang untuk olahraga, keluarga, dan literasi.

Pembongkaran Perpustakaan Gasibu, adalah bagian dari proyek penataan fisik Gasibu sebagai inisiatif dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akan menggabungkan lapangan Gasibu dengan halaman Gedung Sate, yang juga menghapuskan keberadaan Jalan Diponegoro di depannya. Padahal, lapangan Gasibu sebelumnya dalam kondisi yang sangat bagus, nyaman, dan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk melayani masyarakat yang berolahraga, bersosialisasi, beristirahat, bahkan sangat mendukung untuk dijadikan tempat salat di Hari Raya.

Proyek ambisius berupa penataan fisik yang menghabiskan APBD senilai Rp15,82 miliar ini bukanlah program yang terencana, karena tidak ada di dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan dan acuan renstra dinas-dinas terkait di Pemprov Jawa Barat. Satu-satunya pendorong dari proyek ini adalah watak kekuasaan yang cenderung impulsif dan mengabaikan RPJMD sebagai cetak biru pembangunan yang sudah disusun secara partisipatif bersama masyarakat, melalui Musrenbang dan sebagainya.

Kusmana Hartaji, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, juga mempertegas ketiadaan perencanaan dalam proyek ini. Dikutip dari berbagai media, Jumat, 10 Juli 2026, Kusmana menyatakan saat ini Biro Umum sedang mengkaji penempatan fasilitas literasi baru agar selaras secara visual dengan wajah baru kawasan Gedung Sate dan Gasibu. Ini berarti perencanaan tidak ada, karena kajian pun masih berjalan. Kalau menurut bahasa sekarang, perencanaannya "Lagi OTW". Perpustakaan bukan prioritas utama, karena menunggu dulu dan mengikuti keselarasan kawasan Gasibu.

Herman Suryatman, Sekreataris Daerah Provinsi Jawa Barat, saat on air di salah satu radio, justru menyatakan hal berbeda. Perpustakaan Gasibu tidak akan dibangun ulang. Herman hanya menyatakan Lapangan Gasibu memiliki desain lanskap yang diintegrasikan dengan kawasan Gedung Sate, agar kawasan ini menjadi lebih rapi dan lebih fungsional. "Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Perpustakaan di Gasibu akan kami dorong menjadi perpustakaan digital dan kami juga menyiapkan layanan perpustakaan mobile," demikian pernyataan Herman, yang menyiratkan bahwa Perpustakaan Gasibu akan berganti menjadi bentuk mobile.

Baca Juga: Renovasi Plaza Gedung Sate-Gasibu Bandung: Tidak Tepat dan Tidak Perlu
Menggugat Urgensi Proyek Integrasi Gedung Sate-Gasibu
Gasibu Bukan Sekadar Tambahan Halaman Gedung Sate

Literasi, Pendidikan, dan Kesejahteraan

Sebuah pukulan yang bertubi-tubi jika ruang literasi kita dirampas, di saat kemampuan literasi kita justru sedang terpuruk di peringkat bawah. Kita saat ini mengenal Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang ini mengukur kesiapan fasilitas, ketercukupan koleksi, tenaga perpustakaan, hingga keterlibatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang baru saya mengaktifkan perpustakaan baru, IPLM DKI Jakarta ada di Kategori Sedang-Tinggi yaitu 44,15 persen, sedangkan Jawa Barat hanya di angka 18,07 persen yang masuk ke Kategori Rendah.

Literasi erat kaitannya dengan pendidikan, APM (Angka Partisipasi Murni) SMA/SMK di DKI berada di 69,90 persen, sedangkan Jabar 67,33 persen. Pada jenjang Perguruan Tinggi, APK (Angka Partisipasi Kasar) DKI adalah 41,78 persen, sedangkan Jabar di 28,36 persen. APM jarang digunakan di tingkat Perguruan Tinggi karena usia mahasiswa sangat bervariasi. Begitu juga dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai 6,64 persen, menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia. Jelas terbukti bahwa tingkat literasi, mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keberpihakan kepada literasi, walaupun tidak instan, berarti keberpihakan pada kesejahteraan.

Kita tentu hapal pernyataan terkenal dari Milan Kundera, yaitu langkah pertama untuk menghancurkan suatu bangsa adalah menghapus memorinya dengan cara menghancurkan buku-bukunya, kebudayaannya, dan sejarahnya. Buku, kebudayaan dan sejarah adalah satu paket. Betapa ironisnya jika Dedi Mulyadi yang dikenal sebagai pelestari sejarah dan pengusung nilai-nilai budaya, justru menjadi tokoh yang dikenang karena menggusur buku-buku dan perpustakaan.

Tanpa disadari, Dedi Mulyadi masuk terbawa arus pergeseran cara hidup masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi dan mengekspresikan kebudayaan, yang ditandai dengan dominannya aspek bungkus visual di atas kedalaman nilai substansi. Ambisi penataan fisik lapangan yang hanya bisa dinikmati secara visual, terasa kurang substansif dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan SDM rakyat Jawa Barat yang dia pimpin.

Budaya tidak lagi diposisikan sebagai sistem nilai yang membentuk karakter, nalar kritis, dan etos kerja masyarakat. Selain itu, budaya tidak lagi melahirkan manusia Sunda masagi yang kokoh secara spiritual serta tajam secara intelektual. Akibatnya, masyarakat akan mudah dimanipulasi dan ruang publik menjadi ruang yang hanya didikte oleh penguasa.

Runtuhnya Perpustakaan Gasibu

Pada akhirnya, meruntuhkan Perpustakaan Gasibu bukan perkara meratakan dinding bata dan memindahkan rak-rak buku. Tindakan ini adalah bentuk pemborosan anggaran, perampasan ruang interaksi komunal dan pemuas estetika visual sepihak. Di saat potret literasi Jawa Barat masih terpuruk, warga tak lagi bisa merajut nalar kritis secara cuma-cuma. Janji fasilitas digital dan layanan mobile yang masih "OTW" tak akan pernah bisa menggantikan kehangatan interaksi fisik sebuah ruang publik yang humanis.

David Harvey sebagai pengusung konsep Hak atas Kota (The Right to the City), menegaskan bahwa kota bukan tumpukan infrastruktur fisik, gedung, aspal, atau taman-taman estetis yang diatur sepihak oleh penguasa. Kota adalah ruang hidup bersama di mana warga memiliki hak dasar untuk membentuk, mengubah, dan mengakses ruang tersebut sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan mereka.

Dalam perspektif Harvey, ruang publik dan sarana literasi adalah hak spasial mutlak yang tidak boleh dirampas. Bukankah perintah pertama dalam Al-Qur'an itu adalah perintah membaca? Melaksanakan perintah membaca itu membutuhkan ruang yang bebas merdeka, bukan ruang yang terus-menerus dirampas.

"Books are the carriers of civilization. Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at a standstill. They are engines of change, windows on the world, lighthouses erected in the sea of time." – Gilbert Highet

***

*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB